Hari Buruh: Buruh yang dipecat era pandemi virus corona, tidak dapat pesangon, tabungan ‘habis sudah’

Hari Buruh: Buruh yang dipecat era pandemi virus corona, tidak dapat pesangon, tabungan ‘habis sudah’ post thumbnail image

Jumlah pekerja yang terimbas penetapan hubungan kerja (PHK) karena wabah virus corona sudah mencapai lebih dari dua juta orang. Hari Buruh yang jatuh pada Jumat (1/5) pun disambut dengan kusam oleh para buruh yang kematian pekerjaan dan tidak dapat mengutarakan aspirasinya ke jalan karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mansyurruman kematian pekerjaannya di sebuah pabrik manufaktur mesin-mesin industri dan konstruksi dalam Sidoarjo, Jawa Timur. Pria berumur 38 tahun ini di-PHK sebab pabrik tempatnya bekerja selama 13 tahun awal April, dan sekarang ia dan rekan-rekannya sedang memperjuangkan hak untuk mendapat pesangon. Dia menghitung pesangon yang seharusnya didapatkannya sebesar lebih dari Rp107 juta.

“[Hari Buruh] tahun ini sangat berbeda jauh [dibanding tahun kemarin]. Masalahnya untuk tarikh ini [acara yang digelar pada] 1 Mei agak berkurang. Dulu kan mampu tumpengan, menggelar acara tahlilan, saat ini tidak bisa, cuma bisa mengatakan selamat May Day, karena keterbatasan PSBB, ” kata ayah tiga anak ini kepada BBC Indonesia (29/04).

Ketika diberitahu bahwa ia di-PHK dari kilang, pria yang akrab disapa Mansyur ini merasa “agak goyah” dan “campur aduk. ”

“Agak goyah ya, maksudnya [saya] punya keinginan [membayar kredit] di bank, ada sepeda motor, bayar kontrakan, anak yang masih sekolah. Bersetuju mudik [ke Jember] tak bisa, [ada] PSBB, jadi mau tidak mau kudu menetap di sini dulu tengah, ” katanya.

“[Perasaan saya] campur, pusing, kalau tidur itu gak bisa, pikirannya bercabang-cabang. ”

Ia mengatakan pusat mencari pekerjaan lain namun situasi tersebut sulit dilakukan di pusat keterbatasan pergerakan karena PSBB.

“Saya untuk sementara masih fokus ini [mendapat uang pesangon]… bersepakat bersama anak-anak yang lain, memberi support sama teman-teman lainnya biar vitalitas terus, biar semangat untuk memperjuangkan hak-hak karyawan, ” ujar Mansyur.

Mansyur saat ini sehari-hari sibuk bersama istrinya merawat anak-anak, yang berusia 8 tahun, 5 tahun, dan 5 kamar, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Keluarganya kini mengandalkan uang tabungannya, namun ia memprediksi itu akan berhenti dalam satu bulan ke depan.

“Kemungkinan kepala bulan ini saja, habis telah. Setiap bulan bayar kontrakan, roda motor, lampu [listrik]. Istri mau nggak mau harus menyambut. Sangat sedih sekali, kita sebagai orang tua tidak punya baju baru dan yang lain [saat Lebaran] nggak masalah, hanya kita lihat anak istri sangat sedih, ” ujar Mansyur.

‘Tak punya tabungan’

Neng Hasanah di Sukabumi, Jawa Barat, pula baru-baru ini kehilangan pekerjaannya di suatu pabrik garmen yang memproduksi baju jadi untuk merek internasional. Kontraknya tidak diperpanjang sejak 13 Maret meski ia telah bekerja di pabrik tersebut selama dua tarikh.

“Atasan [saya] bilang ‘harap kalian semua mengerti, bukan apa-apa, itu kan barang [pasokannya] berkurang’, katanya begitu, ” logat perempuan berusia 32 tahun itu.

“Kalau yang dirumahkan tidak terlalu banyak pula, kemarin ada 400 orang dengan keluar, yang kontraknya habis. ”

Ibu dua bujang mengatakan saat ini ia bingung memikirkan bagaimana memberi uang pisah anak-anaknya dan membayar pengeluaran setiap bulan seperti cicilan sepeda motor, televisi dan pengeras suara. Suami Neng bekerja serabutan dan dibayar setiap dua minggu sekali, katanya. Keluarganya juga tidak memiliki dana.

“Kalau kesulitan mah kesulitan, bingung ya. Jika bulan puasa mah banyak pengeluaran, risiko juga double . Risiko sehari-sehari seperti jajan anak. Biasanya satu hari [uang jajan untuk] anak paling tumbuh dikasih Rp40. 000 atau Rp30. 000, sekarang jadi Rp15. 000 atau Rp10. 000, karena kalau nggak ada sedikit pun ya nggak ada, ” ujar Neng.

Menurut Neng, tersedia kemungkinan perusahaan tempatnya bekerja tidak sanggup membayar uang Tunjangan Hari Raya (THR) para pekerjanya, jadi ia melepas buruh kontrak.

“Kemarin waktu habis kontrak, dibilang akan dirumahkan satu minggu, tapi [ketika saya] mau masuk lagi, katanya diistirahatkan mulia bulan, sampai sekarang saya belum masuk lagi. Bahkan yang masih ada kontrak 3 bulan, 6 bulan itu dikeluarin, tapi tak semua, ” kata Neng. “Mungkin karena nggak mau ngasih uang THR, akibat [virus] corona. ”

Ia juga mengaku jenuh cuma berdiam diri di rumah, namun ia tidak memiliki pilihan asing karena saat ini sulit mengaduk-aduk pekerjaan di pabrik lain.

“Masih menunggu selalu [bagaimana situasi] habis Lebaran, soalnya kan di pabrik garmen mana-mana juga sekarang tidak bakalan menerima [pekerja baru], nanti berhenti Lebaran baru [mempekerjakan]. Sebab kebanyakan yang masih kerja pula di-PHK, ” ujar Neng.

Neng mengaku sempat didata sebagai salah seorang penerima bantuan uang tunai sebesar Rp300. 000, namun sampai sekarang dia belum menerimanya.

Pendapatan Rp20. 000 per hari

Bagi buruh yang dirumahkan, alternatif pekerjaan yang tersedia merupakan menjadi pengendara ojek daring atau membuka usaha mikro dan kecil menengah seperti berdagang di warung atau di pinggir jalan. Namun, pekerjaan tersebut juga tidak memiliki prospek cerah di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang.

Salah satu pekerja dengan beralih menjadi pengendara ojek daring adalah Kiki, yang sempat bergerak sebagai pegawai gudang di sebuah perusahaan periklanan selama tiga kamar sebelum kontraknya diputus pada 14 April.

“Saya ngojek online sekarang. Pendapatannya paling Rp20. 000 per hari, karena sunyi, soalnya tidak ada penumpang, menyesatkan mengambil order makanan, atau antar barang, dan yang ngorder juga tak banyak, ” katanya.

Ia mengaku sudah mendaftar untuk menjadi peserta program Surat Prakerja namun terus gagal.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Ketenagakerjaan Soes Hindharno mengatakan bahwa calon peserta agenda Kartu Prakerja diminta sabar serta terus mencoba untuk mendaftar pasal kuota yang diberikan setiap minggunya hanya untuk 200. 000 orang.

“Kartu Prakerja tersebut stoknya ada 5, 6 juta calon peserta yang akan ikut program. Jumlah masyarakat umum dengan terdampak Covid-19 ada 5. 6 juta, di dalamnya ada [buruh] yang dirumahkan & di-PHK. Karena setiap minggu hanya mampu menampung 200. 000 pengikut, tentunya calon peserta yang bakal mendaftar menemui sedikit kendala. Jika buruh sudah terdaftar di Jawatan Tenaga Kerja tentunya sudah memiliki tiket masuk, cuma belum bisa masuk minggu ini karena hanya menampung 200. 000. Tetap bersabar, memonitor setiap minggunya agar menghunjam ke gelombang berikutnya, ” perkataan Soes.

Pekerja kontrak paling terdampak

Menurut Sarinah dari Federasi Konsorsium Buruh Demokratik Kerakyatan, buruh perikatan, atau mereka yang dipekerjakan cuma untuk periode tertentu, lebih rentan dipecat dalam krisis ekonomi ketimbang karyawan tetap. Jumlah buruh perikatan yang sudah tidak lagi main sulit ditentukan karena keberadaannya pelik terdeteksi oleh serikat buruh, sekapur Sarinah.

“Ketika order itu menurun maka perusahaan akan mengurangi pekerja, yang bakal dikurangi dulu adalah buruh-buruh dengan status kontrak atau outsourcing karena itu lebih gampang secara norma dan itu tidak terlalu mahal. Berbeda misalnya kalau mereka harus melakukan PHK kepada buruh-buruh dengan statusnya tetap, biayanya itu bertambah besar karena ada pesangon, ” ujar Sarinah.

Satu bulan sebelum Lebaran biasanya dimanfaatkan perusahaan untuk melepas para-para buruh kontrak, sehingga mereka tak perlu menunaikan kewajiban membayar THR, menurut Indrasari Tjandraningsih, pengajar Tadbir Hubungan Industrial di Universitas Parahyangan, Bandung.

“Karena sebelum krisis pun sudah banyak sekali praktik pekerja kontrak dicopot hanya beberapa minggu sebelum Lebaran, karena kewajiban membayar THR [harus dilakukan] dua minggu pra Lebaran. Itu sudah praktik periode dan sekarang terjadi lagi, serta alasan pandemi Covid-19 itu menjadi sangat sulit. Kita sulit membantah bahwa memang situasi sekarang ini memang membawa kesulitan, pengusaha sulit, pekerja jauh lebih sulit, ” kata Indrasari.

Pandemi Covid-19 juga mempersulit para buruh untuk mencari pekerjaan pilihan.

“Kalau di-PHK sebelum masa pandemi, mereka mampu mencari alternatif pekerjaan lain, apakah cari di pabrik lain ataupun banting setir dengan berjualan atau membuat produk-produk UMKM karena pasarnya ada, peluangnya ada. Tapi pada masa sekarang, begitu dia di-PHK larinya ke bantuan keluarga, tapi dalam masa ini keluarga juga susah, berhutang juga susah, ” kata Indrasari.

“Pekerja-pekerja ini juga perlu sandaran sosial atau bantuan langsung tunai, atau program-program pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, jadi mereka juga sasaran yang harus dimasukan ke dalam daftar penerima bantuan, ” tambahnya.

Humas Kemenaker Soes Hindharno mengatakan pemerintah telah memiliki beberapa program untuk membantu buruh yang kehilangan order atau masyarakat umum lainnya dengan terdampak Covid-19. Selain program Kartu Prakerja, ada juga program padat karya infrastruktur, padat karya kaya, tenaga kerja mandiri, dan rencana lainnya.

“Memang tujuannya itu tidak dikasih kekayaan gratisan. Misalnya ada kelompok wirausaha mandiri, dikasih program yang ada manfaat atau benefit yang diterima langsung oleh si peserta itu, bukan seperti orang antre langsung dapat beras, telur, atau patra. Jadi tetap melalui kelompok ataupun program yang bisa dipertanggungjawabkan, ” kata Soes.

Saat ini, serikat buruh seperti Federasi Serikat Buruh Demokratik Kewarganegaraan menggalang bantuan untuk membantu rekan-rekannya yang kehilangan pekerjaan di pusat pandemi. Federasi tersebut baru-baru ini mengumpulkan Rp10 juta yang dibagikan dalam bentuk susu, kebutuhan sari, beras, dan gula.

“Ada satu anggota awak yang belum di-PHK tapi kemarin menyumbang beras 400 kg. Serikat-serikat lain juga melakukan hal yang sama, ada gerakan membagikan sumbangan di jalan, ” kata Sarinah.

“Tapi ana tidak tahu sampai kapan ana bisa seperti ini. Kalau situasi ekonomi jadi lebih buruk bisa jadi sekarang yang masih kegiatan juga bisa kena PHK, ” ujarnya.

Related Post

Pilkada di tengah pandemi Covid-19, spesialis tetap khawatirkan soal klaster perdana, Mahfud klaim 'tidak terjadi apa-apa'

Pilkada di tengah pandemi Covid-19, spesialis tetap khawatirkan soal klaster perdana, Mahfud klaim ‘tidak terjadi apa-apa’Pilkada di tengah pandemi Covid-19, spesialis tetap khawatirkan soal klaster perdana, Mahfud klaim ‘tidak terjadi apa-apa’

Diperbarui 30 menit dengan lalu Aditya Irawan/Getty Images Kekhawatiran penyelenggaraan Pilkada 2020 bakal menjelma klaster baru penyebaran Covid-19 balik disuarakan seorang pakar penyakit menular, walaupun pemerintah pusat mengklaim pengoperasian