Haji: Arab Saudi hanya bolehkan sekitar 1. 000 penduduk lokal jalani ibadah haji tahun ini

Haji: Arab Saudi hanya bolehkan sekitar 1. 000 penduduk lokal jalani ibadah haji tahun ini post thumbnail image

Pemerintah Arab Saudi hanya akan meluluskan sekitar 1. 000 orang yang bermukim di kerajaan tersebut buat menjalankan ibadah haji tahun itu.

“Jumlah jemaah cuma akan sekitar 1. 000 [orang], mungkin kurang, mungkin lebih sedikit, ” kata Menteri Kesibukan Haji Arab Saudi, Mohammad Benten, kepada para wartawan, sebagaimana dikutip kantor berita AFP .

“Jumlahnya tak akan mencapai ratusan ribu ataupun ribuan [orang], ” imbuhnya.

Sementara tersebut, pengelola Masjid Nabawi dan Masjidil Haram mengunggah informasi melalui media sosial mengenai pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Dari unggahan tersebut diketahui kalau ada serangkaian kriteria bagi orang-orang yang hendak menunaikan ibadah haji.

Antara lain, cuma orang-orang di bawah usia 65 tahun yang diperkenankan menjalani ibadah haji; orang yang mengidap aib kronis tidak diperkenankan mengikuti ibadah haji, calon jemaah harus mendaftarkan tes wajib; dan jemaah kudu diisolasi seusai beribadah.

Pada Senin (22/06), pemerintah Arab Saudi mengumumkan ibadah haji tahun ini akan tetap diselenggarakan dan akan dimulai pada akhir Juli. Namun, jemaah haji sejak negara lain dilarang datang khusus untuk menjalani ibadah ini buat mencegah penyebaran virus corona.

Sebelumnya, ada kekhawatiran kalau ibadah haji akan dibatalkan sedikit pun.

Biasanya, dalam status normal, ibadah haji diikuti oleh lebih dari dua juta orang.

Wabah Covid-19 telah memicu sejumlah negara buat membatalkan pengiriman jemaah haji tarikh ini.

Pada Indonesia, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah agar tidak lalai dalam mematuhi kewajiban kepada para calon kelompok haji setelah memutuskan untuk tak memberangkatkan kontingen haji tahun itu.

Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah membuktikan keputusan pembatalan tersebut perlu dikawal, khususnya terkait pengembalian nilai khasiat atas pelunasan biaya perjalanan haji (BIPI) dan pengembalian dokumen calon jemaah.

“Jangan sampai mereka sudah kecewa tidak meninggalkan, lalu pengembalian uang berlarut-larut bahkan dokumen mereka hilang, ” sebutan Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj.

Meminta berangkat tahun depan

Adapun pengamat haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, mengingatkan pemerintah agar memastikan bahwa jemaah haji tarikh ini dapat berangkat tahun depan.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini, untuk melindungi bahan jemaah haji dan petugas daripada paparan Covid-19.

Sebanyak calon jemaah haji yang sudah berusia lanjut dan telah menunggui giliran haji selama bertahun-tahun, merasakan kecewa dengan keputusan pemerintah melalaikan Kementerian Agama yang membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020.

“Saya kecewa secara keputusan itu tapi mau dengan jalan apa lagi? Manusia yang merencanakan, Yang Maha Kuasa yang menentukan.

“Saya berharap masih sehat, diberikan kekuatan, dan kesehatan sehingga tahun depan bisa berangkat haji, ” kata Atim calon perkumpulan haji dari Karawang yang sudah menunggu giliran menunaikan ibadah haji selama delapan tahun kepada kuli BBC News Indonesia Raja Eben Lumbanrau, Selasa (02/06).

Himpunan lain yang juga telah menunggui selama delapan tahun untuk menuju haji, Slamet Riyadi, tidak mampu menutup kesedihannya. Apalagi ia telah mempersiapkan semuanya, mulai dari kesehatan tubuh, pakaian, hingga perbekalan.

“Mudah-mudahan tahun depan [virus corona] cepat berlalu. Kita semua dikasih kesehatan, panjang umur dan yang ditunda sekarang mungkin tahun depan bisa bareng-bareng lagi menuju, ” kata Slamet yang saat ini sudah berusia 64 tahun.

Sementara itu pengusaha serta asosiasi penyelanggara haji dan umrah berharap agar pemerintah mempertimbangkan buat dapat membuka pintu haji istimewa.

Ratusan ribu calon jemaah haji asal Indonesia kandas berangkat

Terdapat kira-kira 221. 000 calon jemaah haji asal Indonesia tahun 2020 yang gagal berangkat ke Arab Saudi. Beberapa dari mereka mengungkapkan mengalami kekecewaan.

“Kecewa sekali. Bapak delapan tahun menunggunya. Tiba-tiba tahun ini ada kesusahan seperti ini. Tidak bisa digambarkan, bapak sedih, ” kata Slamet Riyadi, salah seorang calon kelompok haji.

Sementara tersebut Memed, calon jemaah haji lantaran Karawang, Jawa Barat, memahami dasar pemerintah membatalkan haji.

Dia tidak bisa membayangkan akan tersedia hampir satu juta jemaah sebab seluruh dunia berkumpul sehingga absurd menerapkan protokol kesehatan dan tidak terpapar virus corona.

“Tapi yang saya kecewa kok waktu pembatalannya mepet sekali serta diundur-undur. Kami jadi bimbang dan ada yang sudah melakukan pengajian dan doa, namun tidak maka berangkat. Kerugian material tidak ada tapi lebih ke tekanan moral, ” kata Memed yang mencatat haji pada tahun 2013.

Calon jemaah lainnya, Ikhsan, telah mempersiapkan hati dan legowo dengan keputusan pembatalan tersebut.

“50% berharap pergi, 50% khawatir dengan kondisi di sana bagaimana nanti.

“Berangkat tidaknya itu adalah panggilan dari Tuhan. Haji itu banyak duit pula bisa tidak berangkat, dan tidak ada duit juga bisa berangkat. Jadi saya ikhlas Mas, ” kata Ikhsan yang telah menunggui berangkat haji dari tahun 2015 menggunakan jalur haji khusus.

Ia pun berharap tahun depan wabah virus corona hendak menghilang dan seluruh jemaah haji dapat melaksanakan ibadah dengan cantik dan lancar.

Pengusaha haji dan umrah: ‘Kami berniat kuota khusus dibuka’

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Haji dan Umrah, Mucharom, berharap agar pemerintah tetap membuka koridor pada haji khusus, yaitu bagi mereka yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi.

“Kegiatan umrah telah berhenti sejak akhir Februari awut-awutan, dan sekarang haji dibatalkan. Saya berharap haji khusus dibuka supaya kami masih bisa hidup pada berusaha dan tidak mengalami kecelakaan setidaknya dalam persiapan yang sudah berlangsung” kata Mucharom.

Mucharom menambahkan, pengusaha haji & umrah telah mengeluarkan biaya deposito untuk akomodasi dan transportasi bagi pelaksanaan haji tahun ini. Terlebih lagi, pengusaha tetap harus mengutarakan biaya untuk mengaji pegawai, serta biaya kantor.

Menurutnya jalur haji khusus perlu dibuka dalam rangka mendorong kebijakan Pemimpin Jokowi mendorong perekonomian di dunia pariwisata, salah satunya wisata kepercayaan haji.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah atau AMPHURI, Firman M Nur, berharap agar pemerintah menggubris nasib pengusaha usai memutuskan pembatalan haji.

“Tahun 2020 kami tidak melaksanan usaha sedikit pun, umrah ditutup dan haji selalu. Untuk itu kami minta menjawab agar diberikan stimulus supaya bisa bertahan hingga tahun depan, ” kata Firman.

AMPHURI yang menaungi 455 pengusaha haji dan umrah kini telah melakukan pembahasan dengan para anggota untuk melangsungkan usaha alternatif agar dapat menjaga keuangan perusahaan, salah satunya ialah dengan bisnis korma.

Alasan pemerintah batalkan haji

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan keputusan ini diambil karena hingga awal Juni belum ada resmi dari pemerintah Arab Saudi, padahal gelombang pertama ibadah haji dari Indonesia diberangkatkan dalam 26 Juni mendatang.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji pada tahun 2020, ” perkataan Fachrul Razi dalam konferensi pers, Selasa (02/06).

Kesimpulan ini disebutnya “pahit dan sulit”, sebab di satu sisi negeri telah berusaha dengan segala jalan untuk menyiapkan penyelanggaraan haji tarikh ini, tapi di sisi lain pemerintah bertanggung jawab untuk menyerahkan perlindungan bagi jemaah dan aparat haji.

Risiko kesejahteraan dan kemanusiaan menjadi prioritas petunjuk pemerintahdi masa pandemi ini. Selain itu, ibadah haji berisiko terhambat jika haji diselenggarakan masih di dalam situasi bertambahnya kasus Covid-19 di Arab Saudi dan juga pada Indonesia.

“Keputusan dengan pahit ini kita yakini menyesatkan tepat dan paling maslahat bagi jemaah dan petugas kita seluruh, ” kata dia.

“Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji sudah melalui kajian dengan sangat mendalam, karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negeri di dunia, termasuk di Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah, ” imbuhnya kemudian.

Dia membaca pandemi Covid-19 yang sejak pembukaan Maret melanda Indonesia, telah berdampak pada aspek kehidupan, termasuk pelayanan sosial keagamaan di bidang penyelanggaraan ibadah haji.

Kementerian Agama kemudian membentuk Induk Krisis Haji 2020, yang diberi mandat untuk merancang, menyusun dan mengoordinasikan mitigasi krisis penyelanggaraan haji 2020.

Tenggat April, tiga skema penyelanggaraan haji disiapkan, yakni:

  • Haji diselenggarakan secara normal bertemu kuota
  • Haji diselenggarakan dengan pembatasan kuota
  • Penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan

Memasuki kamar Mei, tim fokus mematangkan dua opsi saja: pembatasan kurang lebih 50% kuota dan pembatalan ibadah haji.

Pokok tanggal 26 Juni disepakati pemberangkatan awal haji Indonesia, Fachrul mengungkapkan pihaknya terpaksa “menghitung mundur kelengkapan waktu pemberangkatan jemaah dengan segala proses dan konsekuensinya”.

“Pihak Arab Saudi tidak cepat membuka akses jemaah haji sebab negara manapun, akibatnya pemerintah tidak mungkinlagi memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan, utamanya dalam penyajian dan perlindungan jemaah, ” jelasnya.

Calon publik haji 2020 otomatis ke 2021

Menteri Pegangan Fachrul Razi menjelaskan pembatalan pemberangkatan ibadah haji ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia, tak hanya bagi mereka yang memakai kuota haji, baik yang reguler dan khusus, tapi juga itu yang menggunakan visa haji undangan dan visa khusus.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh warga Indonesia, ” tegasnya.

Berbarengan keluarnya pembatalan ibadah haji, lanjut Fachrul Razi, jemaah haji reguler dan khusus yang telah menutup biaya perjalanan haji atau BIPI tahun ini, akan menjadi jemaah haji tahun 2021.

“Setoran pelunasan BIPI yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola dengan terpisah oleh badan keuangan haji. Nilai manfaatnya akan diberikan sebab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kepada jemaah haji paling lama 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 2021, ” jelasnya.

Tempat menggaris bawahi bahwa nilai khasiat ini akan diberikan kepada perorangan, karena nilai pelunasan BIPI berbeda, dengan nilai yang paling kecil sekitar Rp6 juta untuk perhimpunan di Aceh dengan uang membuang Rp25 juta.

Namun yang paling tinggi Rp16juta buat pemberangkatan dari Makassar.

“Jadi variasinya cukup penuh, oleh sebab itu saya batas bawahi nilai manfaatnya itu diberikan kembali kepada mereka berdasarkan jumlah pelunasan BIPI yang dia bayarkan, ” ujar Fachrul Razi.

Akan tetapi, setoran pelunasan BIPI itu juga bisa diminta kembali oleh jemaah haji jika memang diperlukan, kata dia.

Komnas Haji: Pengawasan pengembalian uang dan dokumen jemaah

Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah mendukung keputusan pemerintah membatalkan haji tahun ini. Namun, keputusan tersebut perlu dikawal khususnya adalah pengembalian nilai manfaat pada pelunasan BIPI dan pengembalian sertifikat calon jemaah.

“Jangan sampai mereka sudah kecewa tak berangkat, lalu pengembalian uang menyimpang bahkan dokumen mereka hilang. Itu tidak boleh terjadi. Kami akan kawal tranparansi pengelolaan uang pelunasan dikembalikan secara patut dan tak merepotkan jemaah, termasuk dokumen, ” kata Ketua Komnas Haji serta Umrah Mustolih Siradj.

Jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia, yaitu sekitar 220. 000 orang. Jika haji diizinkan, kata Mustolih maka akan berpotensi memunculkan klaster haji dalam penuluran virus corona.

“Tapi kebijakan ini akan membuat calon jemaah ada yang tidak senang. Untuk itu, Kemenag harus aktif memberikan pemahaman ke jamaah mencuaikan para kyai dan ustad yang menjadi pembimbing jamaah agar itu tenang dan ikhlas, lalu ke MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Islam, ” katanya.

Tujuannya kata Mustolih adalah buat memberikan pemahaman bahwa keputusan tersebut demi keselamatan seluruh calon Himpunan.

Konsekuensi pembatalan dengan diperhatikan pemerintah

Pengamat haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menilai terdapat beberapa poin dengan perlu diperhatikan pemerintah sebagai hasil dari pembatalan haji.

Pertama adalah memastikan bahwa perkumpulan haji tahun ini dapat meninggalkan tahun depan.

Kedua memperhatikan para pengusaha haji dan umrah yang telah mengeluarkan uang buat penyelenggaraan haji 2020 dengan bagian dari Arab Saudi.

“Lalu menjalin komunikasi ke publik dengan baik dan menyampaikan semesta perkembangan informasi dengan transparan & terbuka, ” kata Dadi.

Berdasar kajian literatur serta data tentang pandemi di periode lalu, didapat fakta bahwa penyelenggaraan haji pada masa terjadinya pagebluk menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan dimana puluhan ribu menjadi objek.

Menteri Keyakinan Fachrul menjelaskan Arab Saudi sudah menutup ibadah haji pada tahun 1814, 1837 dan 1858 karena wabah epidemi, 1892 karena pagebluk kolera, 1987 karena wabah meningitis.

“Indonesia selalu pernah menutup karena pertimbangan serbuan Belanda pada tahun 1946, 1947, dan 1948, ” kata Fachrul.

Related Post