Gugatan status ASN pegawai KPK ditolak MK, pertanyaan Novel Baswedan dipecat mencuat

4 Mei 2021, 11: 28 WIB

Diperbarui 4 Mei 2021, 18: 50 WIB

Sumber gambar, Antara

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan uji formil serta sebagian gugatan uji materi Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di sidang yang berlangsung dalam Jakarta, pada Selasa (04/05).

Terkait uji wujud, MK menolak gugatan para pemohon mengenai Pasal 24 terkait status kepegawaian lembaga yang harus menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Tidak ada relevansinya memperdebatkan status pegawai AS secara pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas keran keduanya saling melengkapi, ” kata Hakim MK, Enny Nurbaningsih.

Di tengah interpretasi putusan ini, pertanyaan perkara penyidik KPK Novel Baswedan mencuat.

Roman disebut-sebut telah dipecat karena tidak lolos hasil ulangan wawasan kebangsaan (TWK) jadi proses alih status oleh karena itu Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kepada BBC News Indonesia, Novel mengaku belum mengetahui dirinya lolos atau tidak dalam proses seleksi tersebut.

“Secara resmi belum diumumkan, dan serupa belum ada keputusan atau ketetapan apa pun, ” katanya.

Sumber gambar, Getty Images

Sejumlah laporan menuturkan sedikitnya 75 pegawai serta penyidik KPK tidak lulus tes wawasan kebangsaan, pada antaranya Novel Baswedan yang memiliki rekam jejak jadi penyidik yang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi KTP elektronik, korupsi kasus baka lobster, kasus suap Ketua MK Akil Mochtar, manipulasi simulator kemudi SIM, & kasus Harun Masiku.

Baca juga:

Adapun beragam pertanyaan dalam TWK telah beredar ke jalan sosial, antara lain “Semua orang China sama saja”, “Penista agama harus dihukum mati”, dan “Kaum homosex harus diberikan hukuman badan”.

Seorang penyidik dalam KPK mengakui pertanyaan tersebut diajukan saat proses pilihan kepegawaian KPK. “Iya, itu benar, ” katanya.

Pemeriksa KPK, Novel Baswedan, era dikonfirmasi BBC News Indonesia juga membenarkan pertanyaan-pertanyaan dengan tersebar tersebut. “Info yang beredar tersebut valid, ” katanya, Selasa (04/05).

Hendak tetapi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum memberikan ucapan.

TWK atau Ulangan Wawasan Kebangsaan merupakan menjelma salah satu tahapan transformasi alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negeri (ASN). Perubahan status itu merupakan dampak UU KPK hasil revisi.

Pegawai KPK diwajibkan menjadi ASN suntuk dua tahun sejak UU tersebut disahkan pada 17 September 2019.

Dikutip daripada situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, asesmen dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam penyelenggaraannya.

Terkait tes itu, BKN sudah menyerahkan hasilnya kepada KPK pada 27 April 2021. KPK mengaku segera mengumumkan hasil ulangan itu.

Novel: “Jika ditolak maka ini kesedihan kita”

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Penyidik KPK, Novel Baswedan mengatakan putusan MK terkait Menjemput KPK merupakan “Kesempatan untuk bisa berbuat, dalam rancangan menguatkan pemberantasan korupsi dalam Indonesia, dalam hal itu penguatan KPK kembali, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Sebaliknya, kata Novel, “Seandainya vonis itu menolak semuanya, oleh sebab itu ini kesedihan untuk kita semua, karena kita menghadapi fakta bahwa korupsi semakin membahayakan, menakutkan, semakin penuh. Sedangkan pemberantasan korupsi di dalam posisi yang, kurang menguntungkan atau posisi dilemahkan. ”

Para pemohon, salah satunya adalah mantan Ketua KPK, Agus Rahardjo, sebelumnya menggugat secara formil terkait dengan pengesahan UU KPK.

Antara lain, RUU KPK tak masuk prolegnas, tidak membawabawa masyarakat, dan terdapat penyelundupan pasal karena pembentukan UNDANG-UNDANG dilakukan dengan cepat.

Namun, dalam putusan ini terdapat dissenting opinion yang disampaikan Hakim MK Wahiduddin Adams.

Menurutnya, pengesahan UNDANG-UNDANG KPK dilakukan terlalu cepat. Hanya beberapa hari menjumpai berakhirnya masa bakti anggota DPR RI periode 2014-2019 dan beberapa minggu menjumpai berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama. ”

“Jelas berdampak secara signifikan terhadap sangat minimnya partisipasi masyarakat, sangat minimnya bukti yang diberikan oleh bangsa secara tulus dan bernjenjang, dan dari para supporting system yang ada jalan dari sisi Presiden maupun DPR… ” katanya.

Sumber gambar, Antara/NOVA WAHYUDI

‘Harapan terakhir’

Dalam uraiannya, Ketua MK mengatakan keberatan dengan diajukan oleh para pemohon tidak beralasan menurut patokan. Di antaranya terkait dengan naskah akademik fiktif, tidak melibatkan masyarakat, dan disebutkan tidak masuk dalam daftar prolegnas serta penyelundupan di proses pembuatan UU.

“Menimbang bahwa berdasarkan seluruh masukan di atas, Mahkamah ada permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya, ” kata Ketua MK Saldi Isra.

Tes materi UU KPK dikenal pegiat menjadi harapan belakang sebagian kelompok masyarakat sipil terhadap lembaga antirasuah.

Indonesia Corruption Watch, salah kepala organisasi yang mengajukan gugatan revisi UU KPK, mendokumentasikan selama di bawah Menjemput KPK, sederet kasus tumbuh berpotensi lepas dari jeratan, seperti yang dimulai di kasus BLBI dengan kerugian negara sekitar Rp4, 58 triliun.

Lebih daripada 50 guru besar sejak kampus di Indonesia menyurati Mahkamah Konstitusi, berpesan untuk mengabulkan gugatan UU KPK.

Sementara itu penyidik KPK, Novel Baswedan menilai bila MK menolak gugatan, maka ini akan menjadi apa yang ia sebut “kesedihan bersama” di tengah lonjakan kasus korupsi.

Di sisi lain, salah satu penggagas revisi UU KPK di DPR menilai kalangan yang menolak kebijakan tersebut hanya berdasar prasangka. Peristiwa yang dikritik pada KPK ia sebut sebagai “dinisbahkan” kepada revisi UU KPK.

Undang ini sudah digugat ke MK lebih dari satu tahun berserakan, saat jalanan kota-kota besar di warna aksi protes menolak Undang-Undang yang mereka sebut melemahkan KPK.

Peneliti ICW, Lalola Easter, mengatakan setahun aturan ini diterapkan, kasus kelas kakap berpotensi lepas dari jeratan sebab KPK memiliki kewenangan membatalkan kasus korupsi.

Penghentian kasus terbaru adalah BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim dengan potensi kerugian negeri Rp4, 58 triliun.

Sumber gambar, Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Kasus kelas mengintai lain juga berpontensi terlepas dari jeratan yaitu Century, KTP-Elektronik, kasus korupsi PLTU Riau-1, Pelindo II, “yang melibatkan petinggi lembaga negara, struktur korupsi aktor lin lembaga negara dan daerah, dan kerugian negara atau nilai suap triiunan rupiah. ”

Bukan hanya itu, kata Lalola Easter, di bawah Undang KPK terbaru, lembaga ini sudah mengalami apa yang disebut kebocoran informasi operasi penggeledahan korupsi di Kalimantan Selatan, termasuk penundaan penggeledahan urusan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.

“Ketika awal-awal kejadian Harun Masiku itu penggeledahan tidak jadi dilakukan, ” kata Lola – sebutan Lalola Easter, kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Baca juga:

Sumber gambar, Aprillio Akbar/ANTARA MENJEPRET

Lola juga mengamati kasus-kasus yang membuat cermin KPK memburuk ini dikarenakan adanya Dewan Pengawas yang merupakan amanat Undang KPK yang baru. Keberadaan jawatan pengawas yang dipilih langsung Presiden Joko Widodo ini, menambah panjang birokrasi jadi berpotensi menyebabkan informasi penggeledahan bocor.

“Salah satu hambatannya (penggeledahan) adalah karena birokrasi yang harus ditempuh melalui dewan pengawas, ” tambahan Lola.

Sejauh ini ICW mencatat terjadi penurunan kasus tangkap tangan oleh KPK. Di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, sepanjang 2020 kemarin, KPK hanya melakukan tujuh operasi tangkap tangan. Jumlah ini jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 21 kala (2019), 30 kali (2018), dan 19 kali (2017).

‘KPK seperti Polres Kuningan’

Sumber gambar, Antara/Rivan Pokok Lingga

Sementara tersebut, dampak Undang KPK itu juga ditunjukkan lewat nilai indeks persepsi korupsi. Nilai CPI dan peringkat ijmal Indonesia turun drastis, sejak skor 40 pada tahun lalu menjadi hanya 37 pada 2020. Sementara peringkat global Indonesia dari 85 dunia kembali turun menjelma 102.

“Cek maklumat ketua KPK yang hendak selalu mengutamakan pencegahan sejak pada penindakan, tapi menurut saya dalam tafsir dengan keliru, ” kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada BBC News Nusantara, Senin (03/05).

Zaenur memasukkan, antara pencegahan dan penindakan korupsi perlu beriringan, “agar tidak terulang. ”

Sumber gambar, Antara/WAHYU PUTRO A

Selain itu, Zaenur serupa memperhatikan KPK saat tersebut yang “seakan-akan istilahnya adalah cabang dari kepolisian. Apalagi sebagian mengatakan seperti Polres di Kuningan”. Hal itu menurutnya, dikarenakan posisi-posisi penting di KPK saat tersebut dikuasai kepolisian.

“Apakah itu buruk? Tidak. Tapi kalau KPK diciptakan untuk men- trigger kepolisian dan kejaksaan. Tapi sekarang banyak didominasi lembaga dari kepolisian, menurut hamba ini terbalik, ” introduksi Zaenur.

Ia juga menyoroti gaya-gaya konferensi pers KPK di mana terdapat simpulan yang diikutsertakan dengan memakai rompi oranye menghadap dinding, dengan barang bukti berbentuk uang yang dicairkan.

“Kemudian alat buktinya dipampang, kalau berupa uang dicairkan terlebih dahulu menjadi uang tunai, ” katanya.

Sebesar 50 guru besar mengoper pesan ke MK

Sumber gambar, Antara/Moch Asim

Teriakan kepada MK untuk meluluskan permohonan membatalkan Undang KPK sebelumnya disampaikan Koalisi Pengasuh Besar Antikorupsi. Koalisi dengan mengklaim terdiri dari 51 guru besar dari universitas di Indonesia berharap MK mengembalikan kondisi pemberantasan korupsi seperti sedia kala.

Lupa satu anggota koalisi adalah Guru Besar Fakultas Dasar, Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto.

“Kawan-kawan menginginkan supaya dikembalikan minimal seperti dulu, sebelum direvisi UU KPK itu. Mengapa? Karena korupsi itu tindakan yang sangat extraordinary, ” kata pendahuluan Prof Sulistyowati kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Lebih lanjut ia menghargai UU KPK saat itu memposisikan KPK sebagai institusi biasa. Keputusan MK hendak menjadi bayaran mahal untuk Indonesia ke depan.

Selain Profesor Sulistyowati, itu yang bergabung dalam perserikatan ini antara lain Guru Besar FEB UI Emil Salim, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra. Lalu, Guru Besar FH UGM Sigit Riyanto, Kiai Besar FH UII, Ni’matul Huda, Guru Besar STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, & Guru Besar FISIP Unair, Ramlan Surbakti.

Sumber tulisan, Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Evaluasi dari yang menumpukan dianggap sebagai prasangka

Tatkala itu, salah satu penggagas revisi UU KPK di DPR menilai kalangan yang menolak kebijakan ini hanya berdasarkan prasangka. Apa saja yang dikritik pada KPK ia sebut sebagai “dinisbahkan” kepada perbaikan UU KPK.

Arsul Sani selaku anggota Upah Hukum DPR, sekaligus lengah satu penggagas revisi UU KPK, menilai segala kritik yang disampaikan kepada KPK selama setahun terakhir tersebut sebagai prasangka.

“Begitu tersedia satu kasus, kebocoran, oleh sebab itu akan dinisbahkan karena ini revisi UU KPK. Teman-teman itu lupa, bahwa kebocoran dokumen di KPK itu bukan hanya ketika setelah UU KPK itu direvisi. Kan sebelum tersebut ada beberapa kali kejadian kebocoran sprindik, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/05).

Selain itu, ia juga merespons pertimbangan terhadap kepemimpinan KPK di bawah Firly Bahuri. Menurutnya, setipa masa kepemimpinan KPK memiliki persoalannya masing-masing.

“Seolah-olah kepemimpinan KPK kurun sebelumnya ada revisi tersebut tidak bermasalah. Maka dengan ingin saya sampaikan, KPK dari periode ke kurun ada masalahnya sendiri-sendiri. Saya kemudian bisa menguraikannya secara panjang, ” lanjut Arsul.

Sumber gambar, Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Sejauh tersebut DPR juga mengevaluasi implementasi UU KPK terbaru selama satu tahun terakhir. Menurutnya dewan pengawas KPK perlu mendapat kewenangan lebih rinci karena tidak diatur dalam undang. Hal ini dia catat setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan mahkamah pengawas KPK.

“Karena itu, maka saya sampaikan dalam rapat, apakah revisi KPK itu perlu direvisi kembali. sebab orang sepreti saya, harus terbuka, pikirannya, ketika UU dirasakan ada kekurangannya, termasuk revisinya, sungguh harus terbuka, untuk mengabulkan revisi atau perubahan balik, ” tambah Arsul.

Terpaut dengan keputusan akhir MK mengenai UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK, Arsul meminta semua pihak untuk terbuka menerimanya.

“DPR dan pemerintah juga harus bergendang, untuk memperbaiki semuanya. Untuk memperbaiki balik.

“Di sisi lain, jika gugatan itu ditolak, jangan juga kemudian diteriaki MK-nya. ‘Ini MK ada pada barisan yang ingin melemahkan KPK’, jangan seperti itu, ” kata Arsul.

MK kurangi kewenangan dewan pengelola tapi pertahankan status ASN pegawai dan penyidik KPK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan beberapa gugatan uji materi Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MK mencabut sebagian besar kewenangan Dewan Pengawas KPK di izin penyadapan, penggeledahan serta penyitaan tapi tetap mempertahankan peralihan pegawai KPK menjelma ASN.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, ” kata Hakim MK, Anwar Nasution.

KPK tetap pada bawah kuasa pemerintah akan tetapi independen

Pasal-pasal yang dikabulkan MK dalam gugatan uji materi antara lain menghantam lembaga KPK yang dipertahankan berada di bawah kelompok eksekutif.

Pasal 1 nilai tiga, yang semula bersuara “Komisi Pemberantasan Tindak Kejahatan Korupsi yang selanjutnya disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara di dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang tersebut. ”

Diubah menjelma “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, bersemangat independen dan bebas daripada pengaruh kekuasaan manapun. ”

MK mengurangi kewenangan mahkamah pengawas dalam penyadapan

Selain itu, MK juga membuktikan Pasal 12B, Pasal 37B ayat 1 huruf B, dan Pasal 47 ayat 2 UU KPK bertentangan dengan UUD 1945. Pasal-pasal ini lebih banyak mengatur kewenangan Dewan Pengawas KPK, antara lain:

Pasal 12B mengenai penyadapan, MK membuktikan KPK tidak lagi harus izin dari Dewan Penilik untuk melakukan penyadapan.

Pasal 37B ayat 1 huruf B tentang tugas Dewan Pengawas. MK menguraikan kewenangan Dewan Pengawas dalam memberi izin atau tidak memberi izin penyadapan, pemeriksaan, dan atau penyitaan.

Perkara 47 ayat 2 tentang izin tertulis terhadap suruhan dari KPK. Pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional.

Pembatalan pasal-pasal di atas itu berdampak terhadap perubahan bab lainnya, yaitu:

Pasal 12C ayat 2, di mana semula berbunyi, “Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam perkara 12 ayat 1, dengan telah selesai dilaksanakan, harus dipertanggungjawabkan pada pimpinan KPK dan dewan pengawas menyesatkan lambat 14 hari kerja, terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan”

Menjadi selengkapnya berbunyi “penyadapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 bagian 1, yang telah jadi dilaksanakan, harus dipertanggungjawabkan pada pimpinan KPK dan ‘diberitahukan’ kepada dewan pengawas memutar lambat 14 hari kerja, terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan”

Perubahan frase selalu terjadi pada Pasal 40 ayat 2, yang semula berbunyi “penghentian penyidikan serta penuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, harus dilaporkan kepada dewan pengawas memutar lambat 1 minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat order penghentian penyidikan, dan penuntutan, ”

Menjadi selengkapnya berbunyi “penghentian penyidikan & penuntutan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1, ‘diberitahukan’ kepada dewan pengawas paling lambat 14 hari kerja terbatas sejak dikeluarkannya surat titah penghentian penyidikan, dan penuntutan. ”

Perubahan frase juga terjadi pada Pasal 47 ayat 1. Semula berbunyi “Dalam proses penyidikan, pemeriksa dapat melakukan penggeledahan, serta penyitaan atas izin tertulis dari dewan pengawas”,

Menjadi selengkapnya berbunyi, “Dalam proses penyidikan, penyidik mampu melakukan penggeledahan, dan penyitaan dengan memberitahukan kepada mahkamah pengawas”

MK pertahankan SP3 KPK dengan catatan

Final, Pasal 40 ayat 1 di mana semula berbunyi “Komisi Pemberantasan Korupsi sanggup menghentikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana manipulasi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun”

Menjadi selengkapnya berbunyi, “Komisi Pemberantasan Manipulasi dapat menghentikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan & penuntutannya tidak selesai di dalam jangka waktu paling periode 2 tahun terhitung semenjak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau SPDP”.

Related Post