GKI Yasmin direlokasi, apa imbasnya untuk kasus-kasus kebebasan mematuhi di Indonesia?

7 tanda yang lalu

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyerahkan berita acara serah terima (BAST) hibah lahan di GKI Pengadilan, Kota Bogor, Minggu (13/06).

Sumber gambar, Kompas. com

Keputusan merelokasi Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin yang telah mendapatkan kesahihan hukum setelah 15 tarikh dalam lingkaran konflik dikenal aktivis dapat berimbas ke kasus-kasus kebebasan beragama lainnya. Relokasi, menurutnya, adalah solusi politik yang mengkhianati asas negara hukum.

Sesuai keputusan Mahkamah Besar, izin mendirikan bangunan (IMB) GKI Yasmin adalah makbul dan wajib dijalankan. Hal ini sesuai dengan rekomendasi wajib Ombudsman RI. Secara putusan itu, pembangunan GKI Yasmin harus berada dalam lokasi yang lama.

Terkait hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menengkari disebut tidak menjalankan vonis pengadilan dan menyebut keputusan relokasi berdasarkan permintaan sebab pihak GKI dan pula kesepakatan bersama.

Pihak GKI sinode wilayah Jawa Barat mengakui bahwa relokasi bukan merupakan solusi teoretis dari sisi penegakan patokan, melainkan “solusi kompromi” serta “realistis”.

Baca juga:

Sebelumnya, Pemkot Bogor, GKI Yasmin, dan pihak-pihak terkait telah sepakat untuk mengambil pengerjaan konflik ini dengan ulama relokasi dari lahan sebelumnya di dekat RS Hermina Bogor ke lahan seluas 1. 668 meter kotak, di dekat RS Muhammadiyah Bogor.

Kedua tempat ini berjarak sekitar mulia kilometer dan masih dalam Jalan KH Abdullah bin Nuh, Bogor.

“15 tahun kita sama-sama menumpahkan energi dan konsentrasi arah usaha untuk menyelesaikan pertentangan yang terus menjadi tulang dari toleransi kita, keberagaman kita dan persaudaraan kita semua, ” kata Pemangku Kota Bogor Bima Arya menyebut saat jumpa pers di GKI, Jalan Meja hijau, Pabaton, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/06).

Bima menambahkan, setidaknya ada 30 pertemuan resmi dan 100 pertemuan informal yang digelar untuk mencari ujung pengerjaan konflik ini.

Serah terima hibah lahan hangat ini dihadiri oleh Bima Arya, pendeta GKI Yasmin Tri Santoso, Ketua FKUB Kota Bogor Hasbullah, & Ketua MUI Kota Enau Mustofa Abdullah.

‘Pengkhianatan tempat hukum tertinggi’

Protes penyegelan GKI Yasmin pada Januari 2012 di depan Istana Presiden, Jakarta

Sumber tulisan, Getty Images

Jalan tengah penyelesaian konflik kebebasan beragama GKI Yasmin melalui relokasi disebut sebagai solusi kebijakan yang mengabaikan putusan adat tertinggi di Indonesia, yakni Mahkamah Agung.

“Ini bisa berimplikasi negatif ke depan, ke kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama lainnya karena putusan hukum diabaikan kelanjutan ada tarik menarik keinginan untuk kemudian memuaskan golongan paling besar yang siap penentang, ” kata Pengantara ketua Setara Institute, sistem yang memperjuangkan kebebasan beragama, Bonar Tigor Naipospos, pada BBC News Indonesia, Senin (14/06).

Mahkamah Gemilang (MA) melalui keputusan Bagian 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 menyatakan bahwan IMB yang dimiliki GKI Yasmin sah. Artinya, pembangunan serta pelaksanaan ibadah dapat dilakukan di tempat tersebut, kata Tigor.

Selain itu, Ombudsman RI juga sudah mengeluarkan rekomendasi wajib yaitu agar Pemkot Bogor membatalkan keputusan pencabutan IMB GKI Yasmin.

“Kecuali kalau kasus GKI Yasmin tidak pernah melalui proses hukum, akhirnya musyawarah dengan dikedepankan. Tapi ini telah sampai ke hukum tertinggi di Indonesia yaitu MA yang harus dipatuhi oleh semua pihak, ” prawacana Tigor.

“Indonesia dinyatakan dengan tegas sebagai negara hukum. Ketika hukum tak dipatuhi, kita mengkhianati sendiri prinsip tersebut, hukum sempurna dan pengingkaran atas cita-cita dan konstitusi Indonesia, ” tambah Tigor.

‘Bukan solusi ideal, tapi ini kompromi maksimum’

Ilustrasi umat Kristen beribadat di gereja.

Sumber gambar, Getty Images

Sekretaris 1 Badan Pekerja Majelis GKI sinode wilayah Jawa Barat, Pendeta Darwin Darmawan, mengakui bahwa relokasi bukan ialah solusi ideal dari bagian penegakan hukum.

“Tapi itu adalah solusi kompromi maksimum, optimum, dan realistis yang bisa kita jalani, serta kita optimis, ” kata pendahuluan Darwin.

Darwin membaca, keputusan itu diambil secara banyak pertimbangan yang lupa satunya adalah masih adanya luka yang dirasakan kira-kira orang di lokasi dengan lama.

“Proses memperjuangkan bukti, memperjuangkan konstitusi sudah kita lakukan. Dalam perjalannya tersedia luka-luka yang ditimbulkan, jika kita paksakan tetap dalam tempat itu ada orang-orang yang belum bisa menerima dan rasanya juga tak ideal, ” katanya.

Darwin memahami kegelisahan dan ketakutan dari aktivis kebebasan beragama akan potensi ikutan buruk yang muncul sejak kompromi ini.

“Tapi, solusi hukum tidak tetap operasional karena perlu disertai legitimasi sosial dan kultural, kita perlu menunjukkan jadi bangsa yang toleran, ” kata Darwin.

GKI Yasmin telah berjuang 15 tahun dalam proses dengan tak berujung, melelahkan, serta menghambat pembangunan bangsa dengan selalu tercoreng dengan peristiwa ini. Kini, kata Darwin, saatnya menatap masa aliran.

“Dengan segala takzim mungkin ada teman-teman dengan kecewa tapi kita perlu maju terus membangun kaum ini, tanpa kemudian tak bergerak kemana-mana, dan seakan-akan semua buruk padahal tersedia narasi-narasi baik juga pada Kota Bogor, ” kata pendahuluan Darwin.

‘Win-win solution’

Ilustrasi: mural di dinding jalan yang bertuliskan kota toleransi?

Sumber gambar, AFP

Ketua Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami), Achmad Iman, ialah salah satu pihak yang menolak pembangunan GKI Yasmin di lokasi awal. Dia mengatakan relokasi adalah penyelesaian terbaik bagi kedua pihak.

Menurut Iman, ada tiga opsi yang ditawarkan Bima Arya. Pertama, pembangunan GKI di tempat dengan lama. Namun, opsi ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gesekan sosial kembali.

Preferensi kedua adalah pembangunan gereja dan masjid di lahan yang sama, namun solusi ini ditolak oleh kedua pihak, kata Iman.

Opsi terakhir adalah relokasi, “saya apresiasi pilihan itu karena yang paling memungkinkan dan tidak menimbulkan permasalahan. Ini adalah win-win dengan dicapai, ” kata Keyakinan kepada wartawan Radeva Pragia Bempah yang melaporkan pada BBC News Indonesia, Senin (14/06).

Iman mengisbatkan, penolakan pembangunan gereja di lahan yang lama tidak karena atas dasar anti-gereja.

“Tapi kami anti penipuan dan pemalsuan tanda tangan, itu yang kami lawan, ” kata Iman.

Keyakinan menegaskan, Bogor adalah kota yang toleran dan beragama, setiap tempat ibadah boleh berdiri namun harus menggunakan proses perizinan yang betul.

“Sebenarnya masalah GKI Yasmin dulu itu adalah masalah pelanggaran hukum, akan tetapi mereka sendiri yg mendramatisasi seolah mereka terintimidasi, ” tutupnya.

gki yasmin

Sumber gambar, Antara Foto

Pemkot Enau telah jalankan putusan meja hijau

Terkait dengan tudingan tak mematuhi putusan pengadilan, Negeri Kota Bogor membantah kejadian tersebut.

Kepala Arah Hukum dan HAM Pemkot Bogor Alma Wiranta mengisbatkan, pemkot telah menjalankan putusan pengadilan yaitu mengembalikan IMB tersebut.

“Kita telah mencabut pembatalan tersebut. Berarti IMB sudah dikembalikan, tapi memang dari GKI sendiri yang tidak ingin di situ dibangun lagi sehingga di tempat lain, ” kata Alma.

“Ini bahasa dari mereka, untuk apa pak, kami ibadah di sana tapi tidak membuat nyaman, lebih cantik kami mencari tempat yang nyaman, lalu mereka meminta di mana pak, lalu kami menyediakan lahan di situ, ya sudah jadi, ” tambah Alma.

Alma menegaskan, lahan periode tetap milik dari GKI yang kemudian direncanakan hendak dibangun untuk fasilitas ijmal.

Komitmen Pemkot Enau

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.

Sumber gambar, Antara Foto

Selama 15 tahun di lingkaran konflik, masalah GKI Yasmin terselesaikan melalui mas lahan hibah seluas 1. 668 meter persegi di lahan yang berjarak sekitar satu kilometer dari letak sebelumnya.

“15 tarikh kita bersama-sama mencurahkan gaya dan konsentrasi atas cara menyelesaikan konflik yang terus menjadi duri dari toleransi. Banyak proses yg telah dilalui. Dalam catatan kami, paling tidak ada kira-kira 30 pertemuan resmi & 100 lebih pertemuan rileks untuk mencari ujung penyelesaian, ” kata Wali Praja Bogor Bima Arya.

Penyelesaian itu dicapai dengan melibatkan mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD Kota Bogor, Aparatur Pemkot Bogor, Forum Kerukunan Pengikut Beragama (FKUB), Tim 7, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta pihak terkait lainnya.

Bima melanjutkan, sejak hibah itu ditandatangani maka tanah tersebut resmi menjadi hak GKI dan Pemkot Bogor akan mengawal dari penerbitan IMB hingga penyelenggaraan ibadah di gereja yang perdana.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan jemaat GKI Pengadilan (induk dari GKI Yasmin), Krisdianto mengapresiasi solusi tersebut dan menunjukan hadirnya negara dalam menyelesaikan masalah itu.

“Kami mengapresiasi Pemkot Bogor yang menjamin penerbitan IMB sesegera jadi setelah semua persyaratan terpenuhi dan menjaga agar masyarakat GKI di Bogor Barat bisa beribadah dengan tenteram, ” katanya.

Catatan dari pemerintah pusat

Kesepakatan itu juga mendapatkan pujian dari pemerintah pusat. Sesuai yang diungkapkan, Menteri Di Negeri Tito Karnavian.

“Melalui pendekatan persuasif, membangun komunikasi secara baik, door to door kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya, upaya mediasi yang tetap menerus kepada kelompok-kelompok klub, serta dengan dukungan dan kerja bersama yang membawabawa Forkopimda, MUI, FKUB dan pihak terkait lainnya, belakangan mampu menemukan solusi tempat persoalan yang sudah 15 tahun menanti penyelesaian, ” kata Tito dalam data pers, Senin (14/06).

Tito berharap, upaya ini dapat menjadi pembelajaran dan meniru bagi daerah lain, pertama dalam menyelesaikan masalah dengan serupa.

“Sebaiknya ini dipandang sebagai solusi, agar jemaat GKI Yasmin bisa cepat beribadah dengan tenang. Kalau misalnya masih ada selisih pendapat di internal jemaat, segera diselesaikan dengan menjadikan agama Kristen sebagai inspirasi penyelesaiannya, ” sambungnya.

Penjelajahan ‘melelahkan’ konflik GKI Yasmin

Jemaah gereja melakukan protes atas disegelnya GKI Yasmin pada 11 Maret 2012.

Sumber gambar, Getty Images

Keberadaan GKI di Yasmin bermula ketika Pemkot Enau menerbitkan IMB pada 19 Juli 2006.

Setahun kemudian, GKI mulai menyelenggarakan pembangunan yang peletakan sundal pertama yang dihadiri oleh Wali Kota Bogor zaman itu, Diani Budiarto.

Pembangunan tersebut ternyata mendapat penolakan dari beberapa kelompok masyarakat.

Tahun 2008, lembaga warga dekat lokasi tersebut mengajukan surat permohonan pembatalan pembangunan gereja ke Pemkot Kota Bogor yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat pembekuan IMB.

Surat pembekuan itu kemudian digugat GKI Yasmin ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan menyatakan pembekuan IMB tersebut tidak sah.

Pemkot Bogor kemudian mengajukan banding, kasasi hingga pertimbangan kembali ke Mahkamah Utama. Namun upaya tersebut ditolak dan menyatakan bahwa IMB tersebut adalah sah.

Penolakan dari masyarakat tetap terjadi dan pembangunan gereja terhenti. Bahkan, tahun 2010, Forkami melaporkan dugaan pemalsuaan data dan tanda lengah persetujuan warga yang dikenal dilakukan panitia gereja.

Pada 2011, Pemkot Bogor mengeluarkan keputusan pencabutan IMB atas dugaan pemalsuan tersebut. Ombudsman RI pun mengutarakan rekomendasi agar surat pencabutan IMB itu dibatalkan.

Setahun kemudian, pada 5 Juli 2012, Pemkot Bogor menawarkan relokasi ke wadah lain, namun opsi itu ditolak oleh pihak gereja.

Kemudian dialog yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, gereja dan tokoh masyarakat dikerjakan bertahun-tahun hingga menemukan bintik cerah pada April 2021.

Seluruh pihak terkait mengabulkan bahwa GKI Yasmin hendak direlokasi dan dibangun di Cilendek Barat dan serah terima berlangsung Minggu, semrawut (13/06).

Related Post