G30S: Tionghoa Indonesia dalam pusaran peristiwa 65 – Kemahiran, kenangan dan optimisme generasi muda

  • Famega Syavira dan Ayomi Amindoni
  • BBC News Indonesia

satu Oktober 2021, 07: 56 WIB

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, Bettmann/Getty Images

Peristiwa 30 September 1965 berdampak panjang bagi warga Tionghoa di Nusantara, baik bagi mereka yang mengalaminya sendiri maupun rumpun mereka.

“Saya sempat benci secara papa saya sendiri. Karena saya pikir PKI biadab. Papa saya dipenjara, bermanfaat papa saya itu sundal, pantas dipenjara. Saya percaya semua itu karena ciri, ” kata Soe Tjen Marching, peneliti dan pembimbing di University of London.

Tak hanya pengalamannya tunggal, ketika melakukan riset untuk penelitiannya mengenai peristiwa 1965, Dr Soe Tjen Marching menemukan banyak korban serta keluarga korban yang sedang trauma.

“Selama ini dengan disebut korban hanya tapol, padahal anak dan cucunya pun masih trauma. Seringkali mereka masih stres, sedang ingat apa yang berlaku, masih berdampak, ” sirih Soe Tjen.

Baca juga:

Dia menjelaskan bahwa ciri terhadap korban 1965 sedang sangat kuat sehingga beberapa orang yang masih enggan atau takut bicara. (Apa yang terjadi di 65? Mengaji kronologi berikut. )

“Etnis Tionghoa pun tertutupnya bukan main. Pada saya tunggal mereka tertutup, padahal bisa dibilang saya etnis Tionghoa juga, tapi mereka nggak mau cerita, ” prawacana penulis buku The End of Silence, Accounts of the 1965 genocide in Indonesia ini.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber tulisan, Soe Tjen Marching

Banyak orang bersedia bercerita, tapi tidak ingin cerita itu diterbitkan. Atau, boleh diterbitkan akan tetapi dengan beberapa bagian yang tetap menjadi rahasia, kata Soe Tjen.

“Kalau orang-orang bilang pemerkosaan massal tersebut kan pasti ingetnya Mei 98, padahal tahun 65 sudah ada, tapi jarang diceritakan, jarang diangkat di novel fiksi.

“Padahal ini penting, karena tersebut saya ceritakan bahwa ada pemerkosaan di sana-sini pada novel saya. Ini diperkosa, itu diperkosa, pemerkosaan massal itu ada pada tarikh 65, ” kata tempat.

Agar tetap dapat mencantumkan cerita-cerita itu, Soe Tjen memutuskan untuk menuliskannya jadi buku fiksi, dengan tanda fiksi namun berdasarkan di dalam kejadian-kejadian yang terjadi di beberapa diantara kita. Buku itu diterbitkan dengan judul ” Dari Dalam Kubur “.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba dalam mesin pencari lain

Soe Tjen sendiri bersumber dari keluarga keturunan Tionghoa yang sudah bercampur baur dengan Jawa.

Ayah Soe Tjen ditahan karena menjadi pengurus Partai Komunis Nusantara di Surabaya.

“Papa kami tapol, disiksa habis-habisan selalu, ” kata dia. “Papa saya dibebaskan begitu saja setelah 3 tahun, akan tetapi ya sempat disiksa datang hancur. Penyiksaannya dari 65, yang sadis-sadisnya sampai 67-68. ”

Ketika kecil, Soe Tjen tidak mengetahui secara lengkap kisah ayahnya jadi tapol karena dia berdiri saat ayahnya sudah muncul dari penjara. Karena kuatnya stigma kepada tapol, Soe Tjen sempat percaya kalau ayahnya ‘jahat’.

“Padahal, kalau dipikir-pikir, papa saya tersebut nyolong enggak, bunuh karakter enggak, cuma ikut organisasi lalu dipenjara, disiksa melebihi pembunuh, ” kata Soe Tjen.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, Soe Tjen Marching

Untuk menghindari stigma dan trauma, abu Soe Tjen kemudian mengganti identitasnya. Latar belakang rumpun ini salah satu yang membuatnya tertarik untuk meneliti melanggar kejadian 1965.

Soe Tjen menyebut, etnis Tionghoa menjelma korban propaganda militer sebab pada saat itu diasosiasikan sebagai komunis dalam balik Peristiwa 65.

“Setelah itu, di masa Sistem Baru ada peraturan-peraturan dengan melarang mereka menggunakan etiket Mandarin, melarang mereka menggunakan nama China mereka, ” kata dia.

Dalam buku Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia , Frans Winarta menghitung setidaknya ada 64 aturan Orde Baru yang mendiskriminasi etnis Tionghoa, dari aspek baik budaya seperti melarang madrasah China, hingga penerapan SKBRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia) pada warga keturunan Tionghoa.

“Ketika Orde Baru lengser, Presiden Gus Dur menanggalkan aturan-aturan ini. Tapi yang tertinggal adalah banyak generasi muda beretnis Tionghoa tercerabut dari identitasnya, ” sebutan Soe Tjen.

Dihardik ketika menyebut kata Tionghoa

Oei Hiem Hwie, 85 tarikh, adalah wartawan keturunan Tionghoa yang dijadikan tahanan kebijakan pada 1965.

Keterlibatannya dalam Baperki juga menjadi lupa satu penyebab penangkapannya. Baperki adalah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, organisasi massa dengan bertujuan menentang diskriminasi berdasarkan keturunan seseorang.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, BBC Indonesia

Tujuan itulah yang membuat Hwie tertarik bergabung, hingga menjelma sekretaris Baperki Malang.

“Di kepala dan hati aku tertanam perjuangan melawan segregasi, bagaimana berintegrasi dengan rakyat Indonesia dan berjuang bersama-sama mewujudkan tatanan sosialisme, ” kata Hwie dalam memoarnya yang berjudul “Dari Pulau Buru sampai Medayu Agung “.

Organisasi ini awalnya bernama Baperwatt, atau Badan Permusyawaratan Warganegara Keturunan Tionghoa. Namun nama ini dinilai membatasi keanggotaan pada golongan Tionghoa saja. Maka, Baperwatt diubah menjadi Baperki, dan anggotanya bukan hanya warga Tionghoa.

“Baperki dianggap underbouw PKI, padahal bukan, lain. Karenanya banyak orang Baperki ditangkap dan banyak yang ditahan di Buru, ” kata Oei Hiem Hwie kepada BBC saat ditemui di perpustakaannya di Surabaya.

Saskie Wieringa, seorang profesor dalam Universitas Amsterdam, menjelaskan bahwa Baperki adalah kelompok kiri, namun tidak ada hubungan formal dengan PKI.

“Baperki memang kelompok kiri, tapi lebih dekat secara Soekarno, betul-betul pendukung Soekarno, ” kata Saskia.

Akibat Peristiwa 1965, Baperki ditutup, para pendiri dan anggotanya banyak yang dikirim ke penjara atau mengalami peniadaan paksa. Universitas Res Publika yang diinisiasi oleh Baperki pun turut menjadi target penyerangan hingga akhirnya dibekukan. (Liat foto di bagian paling atas).

Hwie pun dipenjara selama 13 tahun tanpa pengadilan, hingga dibuang ke Pulau Buru.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, Davies Surya

Jadi keturunan Tionghoa pada era itu, menjadi warga negara Indonesia bukan hal yang otomatis terjadi.

Karena ayahnya adalah warga negara China, meskipun lahir dan gede di Indonesia, Hwie mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Hingga menjelma aturan baru pada tarikh 50-an, bahwa warga famili Tionghoa harus memilih buat menjadi WNI atau awak negara Tiongkok.

Hwie membatalkan menjadi warga negara Indonesia karena pilihannya sendiri.

Awalnya, Hwie sempat ingin tetap mempertahankan kewarganegaraan tanah leluhurnya. Namun setelah pertimbangan yang masak, dia resmi memilah menjadi WNI.

Namun negeri yang dia pilih itu justru membawanya ke kurungan.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, BBC News Nusantara

Dalam memoarnya, Hwie menceritakan bahwa selama ditahan, dia sering mendapat perlakuan rasis. “Para interogator tak segan menghardik dan valid keras bila ada tapol menyebut “Tionghoa” dan tidak “Cina”, ” katanya.

Hwie pun diminta mengganti nama Tionghoanya menjadi nama Indonesia, namun dia menolak. Kala dipaksa, akhirnya dia mengatakan pada interogatornya, “Terserah Abu, kalau mau ganti, penukar saja”.

Petugas yang menginterogasinya bertanya, ganti nama apa? Hwie menjawab, ‘Mergo Dipekso”. Artinya, karena dipaksa.

Beberapa waktu setelah percakapan tersebut, Hwie pun dikirim untuk menjadi tahanan pada Pulau Buru.

“Setelah 65, diskriminasi [pada warga keturunan Tionghoa] semakin buruk lagi, ” kata Hwie.

Dihubungi secara terpisah, Profesor Saskia Wieringa dari Universitas Amsterdam, sependapat dengan pernyataan Hwie.

Saskia menjelaskan bahwa sejak masa kolonial sudah ada penindasan terhadap etnis China. Sesudah 65, diskriminasi tersebut semakin kuat. “Memang sesudah 65, etnis menjadi lebih istimewa, ” kata Saskia.

Konsekuensi luas dan jangka panjang

Tragedi 1965 tak cuma berdampak pada mereka dengan mengalaminya secara langsung, akan tetapi juga kepada komunitas Tionghoa secara luas.

“Dampak untuk warga Tionghoa lebih ke penderitaan politik dan kultural pasca 65, ” prawacana Dr Evi Lina Sutrisno, peneliti dan pengajar dalam Departemen Politik dan Tadbir Fisipol UGM.

Evi membaca bahwa warga keturunan Tionghoa sejatinya bukan sasaran pokok pada 1965.

“Tionghoa benar terdampak akibat kejadian 1965, bukan sasaran utama laksana halnya Mei 1998, tersebut berbeda, ” kata Evi yang mendapatkan gelar doktornya dari University of Washington, AS.

Dia mengutip tulisan sejarawan Robert Cribb serta Charles Coppel yang memperkirakan ada sekitar dua ribu warga keturunan Tionghoa dengan menjadi korban pembantaian massal pada 1965.

Jumlah itu tidak terlalu masif dibandingkan dengan mereka yang benar teridentifikasi atau dituduh ‘komunis’. Beberapa sejarawan memperkirakan kalau pembunuhan massal pada 1965 telah menewaskan setidaknya separuh juta orang.

“Untuk awak Tionghoa pada periode geger 65-67 atau lebih tersebut, ada kerusuhan, perampasan desa, rumah, toko, penjarahan, berlaku di beberapa tempat, dalam Bali, sepanjang Sumatera khususnya Aceh.

“Di Makassar tercatat ada pemerkosaan serta penganiayaan kepada Tionghoa. Bukan perkosaan massal seperti Mei 98, tapi terjadi dalam beberapa tempat, ada yang menyerang dan ada dengan memperkosa, ” kata Evi.

Menurutnya, kedekatan Soekarno serta RRT yang komunis menyerahkan kesan bahwa warga Tionghoa lebih dekat terpapar ideologi komunisme.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, Bettmann

“Padahal pada kenyataannya, tak banyak yang paham komunismenya itu gimana, karena beberapa orang Tionghoa yang sudah tak memiliki afiliasi dengan tim di Tiongkok, ” introduksi Evi.

Akibat peristiwa 65, cukup banyak juga masyarakat Tionghoa yang melarikan muncul ke luar negeri. Ada yang ke China, maupun negara lain, seperti Jerman dan Belanda.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa pada setelah 1965 terbit berbagai peraturan yang memberangus ke-Tionghoaan, termasuk instruksi presiden tahun 1967.

“Tionghoa harus berasimilasi, tidak boleh punya sekolah, pola atau media, partai apalagi. Tidak boleh merayakan hari raya budaya di hadapan publik, untuk mendorong Tionghoa lebih cepat membaur dalam identitas kebangsaan Indonesia, ” kata Evi.

Pemberangusan ini juga berdampak pada petunjuk Konghucu dan para penganutnya. Hal ini, menurut Evi, sangat ironis, sebab awalnya Presiden Soeharto sangat membantu kelompok agama untuk mengurangi pengaruh komunisme. Setelah 65, awalnya agama Konghucu tidak mengalami tekanan apa-apa.

Namun pada tahun 1978, Presiden Soeharto mengumumkan melalui sidang kabinet bahwa Konghucu bukan agama dan dianggap cucuran kepercayaan di bawah Buddha.

Pada tahun 1982 muncul SKB tiga menteri yang mendorong agar kelenteng berubah menjadi wihara atau tempat ibadah Tri Dharma di bawah Buddha.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, CHOO YOUN-KONG

“Ini adalah kebijakan yang tidak mendasarkan diri pada wawasan yang mendalam. Pasca Konghucu dihapus dan tidak diakui sebagai agama, mulailah penganutnya mengalami berbagai kesulitan administrasi sipil, ” kata Evi.

Kondisi ini, Evi menjelaskan, membuat banyak orang-orang Tionghoa merasa tidak aman menyimpan identitas kekonghucuan.

“Akhirnya penuh yang pindah agama, karena kalau tercatat menganut arus kepercayaan sangat rentan diasosiasikan dengan tidak atau belum beragama, rentan diasosisikan secara pendukung PKI, ” kata Evi yang melakukan kurang penelitian tentang agama Konghucu.

Evi sendiri adalah tingkatan ketiga keturunan Tionghoa. Kakeknya merantau ke Indonesia daripada Guangzhou, China, pada 1936. Dia pun merasakan pembedaan, sindiran dalam kehidupan sehari-hari yang disebutnya sebagai “diskriminasi harian”.

Tionghoa, China, komunisme, konghucu, PKI, soekarno, sosialisme, penyintas, korban

Sumber gambar, Evi Lina Sutrisno

“Saya muncul di zaman Orba cukup kuat-kuatnya, jadi terasa sekali. Menjadi Tionghoa adalah sesuatu yang benar-benar memalukan, objek yang membuat saya berpendapat, ‘Ada yang salah dengan menjadi Tionghoa, tapi salahnya apa? ‘ Karena kita kan tidak bisa menuruti etnisitas, ” katanya.

“Kenapa orang etnis China tak bisa dianggap sebagai awak Indonesia seperti kelompok etnis yang lain? Indonesia kudu tanya diri sendiri. Kok orang keturunan Arab dianggap Indonesia, dan etnis Arab diterima, etnis China tidak diterima? ” ujar Saskia Wieringa.

Meskipun pada era reformasi pemerintah telah melaksanakan aturan-aturan yang mengembalikan hak-hak warga keturunan Tionghoa, syak dan stigma masih dekat.

China di Indonesia

GETTY

Beberapa kaidah yang mendiskriminasi Tionghoa dihapuskan secara bertahap setelah jatuhnya Orde Baru

  • 1999 Presiden Habibie menghapuskan Surat Bukti Kewarganegaraan RI

  • 2000 Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan memuliakan kegiatan keagamaan dan kebiasaan Tionghoa

  • 2002 Presiden Megawati Soekarnoputri menjadikan Imlek jadi hari libur nasional

  • 2008 Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan UU tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis

Sumber: Riset BBC

Kesadaran generasi muda

Namun, Evi yakin bahwa di balik kesulitan-kesulitan itu muncul kekuatan dan ketabahan. Semua itu dibarengi juga dengan munculnya gerakan-gerakan yang mempunyai kesadaran untuk mengurangi diskriminasi berdasarkan etnis.

“Saya mendorong sekadar, ingin mengajak golongan Tionghoa yang banyak yang sedang apatis dan tidak ingat dengan politik, meskipun jumlahnya terus menurun, untuk langsung membuka ruang perjumpaan, banyak banyaklah berjejaring dan bersemuka dengan yang berbeda, etnis atau agama, ” kata Evi.

Menurutnya, komunitas ala kadarnya yang jarang membuat perjumpaan dengan kelompok lain akan mudah meneruskan prasangka serta prejudice yang membuat isu ini menjadi “mudah digoreng”.

Salah satu pemuda famili Tionghoa yang berinisiatif membuka ruang-ruang itu adalah Kevin Ng, mahasiswa berusia 21 tahun.

Kevin adalah lupa satu penggagas pembentukan kolektif Ruang Peranakan, yang bertujuan melawan stigma melalui aktivisme sosial dan politik. Itu berkampanye di media sosial dengan fokus memberikan les.

“Kami ingin masyarakat yang harmoni di mana awak Tionghoa dan minoritas yang lain mendapatkan perlakuan yang adil, setara, manusiawi dan santun, ” kata Kevin kepada BBC Indonesia.

Menurutnya, perihal 1965 maupun 1998 memunculkan trauma antar generasi dengan diturunkan dari orang-orang primitif kepada generasi muda.

“Banyak orang tua yang menjadi korban berpesan kepada anaknya. jangan macam-macam, jangan ikut-ikutan politik. Itu sebenarnya sebuah ketakutan, yang diturunkan kepada anak-anaknya, ” kata Kevin.

Meski demikian, mahasiwa University of Western Australia ini yakin masih banyak orang yang peduli untuk bersolidaritas dengan masyarakat Tionghoa Indonesia “karena sebenarnya kita semua ini adalah objek dari kekerasan sejarah Sistem Baru”.

“Saya harap banyak kolektif-kolektif yang muncul, penuh individu-individu yang bersuara mengenai masalah-masalah yang dihadapi Tionghoa Indonesia, karena ini tidak tugas seorang diri akan tetapi tugas kolektif, tugas generasi muda Indonesia untuk bersuara, ” kata Kevin.

Related Post