Enam anggota FPI yang mati dijadikan tersangka: Polisi sebut bentuk tanggung jawab, spesialis hukum sebut tak umum dan memancing kecurigaan

4 jam yang lalu

Kepolisian mengatakan langkah menetapkan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) yang meninggal negeri sebagai tersangka dalam kejadian insiden baku tembak pada jalan tol KM 50 Jakarta-Cikampek Desember lalu jadi bentuk pertanggungjawaban hukum.

Namun pakar hukum sebab Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyebut langkah itu tidak lazim dalam hukum program pidana namun juga menghasut munculnya kecurigaan di bangsa.

Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Agus Andrianto kepada wartawan mengatakan Kamis, (04/03) langkah tersebut “artinya bahwa proses kepada perbuatan awal kejadian tersebut tetap kita proses. Belakang kita SP3 (penghentian penyidikan) karena tersangka meninggal dunia. ”

Kuasa hukum enam anggota FPI tersebut, Sugito Atmo Pawiro bahkan menuding langkah polisi tersebut sebagai upaya untuk menghilangkan tanggung jawab atas dugaan penembakan oleh personelnya yang membuat enam anggota FPI tewas – dua dalam baku tembak, empat tewas setelah diamankan polisi, berdasarkan rekomendasi temuan Komnas HAM.

Bareskrim Polri menyatakan enam anggota FPI itu ditetapkan sebagai simpulan dalam kasus penyerangan terhadap anggota Polri dan dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan.

‘Membentuk alasan hukum atas jalan paksa’

Pakar hukum lantaran Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menduga upaya penetapan simpulan untuk kemudian akan di-SP3 terhadap enam anggota FPI adalah bentuk penegasan serta pembenaran bahwa yang dilakukan polisi pada malam itu terhadap enam anggota FPI adalah benar dan mempunyai dasar hukum.

“Pertanyannya buat apa orang meninggal ditetapkan sebagai tersangka? KLarena perkaranya tidak bisa dilanjutkan. Siap artinya ada tujuan asing dari penetapan tersangka itu.

“Saya menduga mencuaikan status tersangka, pihak petugas mau mengatakan bahwa jalan paksa yang dilakukan di malam itu adalah mulia upaya yang sah sebab mereka adalah para simpulan, ” kata Agustinus.

Alasan kedua menurut Agustinus adalah polisi ingin mengirimkan bahwa mereka memiliki masukan para anggota FPI tersebut bersalah.

“Saya memperhitungkan kepolisian ingin meyakinkan terbuka bahwa mereka yang sudah terbunuh itu adalah orang-orang yang punya indikasi sudah melakukan satu tindak kejahatan, dan polisi punya bukti-bukti, atas dasar itu penjaga ingin memberikan penguatan bahwa dengan penetapan tersangka, ” kata Agustinus.

Tetapi Agustinus menambahkan, cara bagaikan itu tidak tepat serta tidak lazim dilakukan sebab “sebaiknya cukup dengan menghamparkan dan menjelaskan kepada Komnas HAM atau lembaga terkait, tidak perlu sampai penetapan tersangka kepada yang meninggal dunia. ”

“Dampak negatif dari cara tidak biasa ini, saya merisaukan ada sebagian masyarakat yang justru mencurigai kepolisian sebagia upaya menutup sesuatu itu kan tidak baik, harusnya polisi bersifat terbuka kepada semua hal, ” katanya.

‘Melepas tanggung jawab dan pengalihan substansi

Keputusan polisi menetapkan enam anggota FPI sebagai simpulan dan kemudian mengeluarkan SP3 merupakan bentuk upaya untuk melepas tanggung jawab akan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan personelnya.

“Seakan-akan enam orang meninggal tersebut semua bersalah. Jadi supaya polisi tidak punya tanggungan, tidak disalahkan, sementara dari pihak polisi yang harusnya menjadi pelindung masyarakat tak ada tersangkanya, ini sungguh-sungguh dagelan kasus, ” logat Sugito.

Sugito menambahkan, keputusan ini juga jadi bentuk upaya polisi dengan sedang melakukan pengalihan rumor akan substansi masalah, lantaran fakta yang diungkapkan dalam rekomendasi Komnas HAM, yakni dua orang anggota FPI meninggal dalam baku tembak, dan enam meninggal zaman diamankan petugas polisi,

“Polisi sedang melakukan pemberian substansi perkara dari dengan sebenarnya. Polisi tidak mau dipandang sebagai pihak dengan bersalah. Penetapan tersangka itu yang menekankan bahwa itu semua bersalah padahal seorang yang meninggal tidak mampu ditetapkan tersangka, masa mayat tersangka, ” katanya.

Komnas HAM: Kami harap rekomendasi dijalankan dengan segera

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan penetapan tersangka dan SP3 adalah kewenangan penyidik. Beka meminta agar polisi menjalankan rekomedasi yang sudah diberikan dengan cepat.

“Tiga anggota polisi yang ada dalam mobil bersama empat anggota FPI yang meninggal statusnya sudah jadi terlapor. Ana tunggu bagaimana kemudian kehormatan terlapor ini dijalankan cara hukum, untuk kemudian siap tersangka, dan dibawa berkasnya ke kejaksaan, kita nanti bersama, ” ujarnya.

Komnas HAM telah menyerahkan seluruh barang bukti, buatan temuan serta rekomendasi kepada polisi.

“Karena itu menjadi prioritas dari Kapolri dan Kabareskrim yang mutakhir, keadilan bagi korban dan keluarga korban segera dihadirkan. Kami juga meminta supaya polisi terbuka, transparan di setiap proses penyelidikan penyidikan sehingga bisa diketahui oleh publik, dan publik tidak bertanya-tanya dan berspekulasi jauh lagi, ” katanya.

Kejadian dugaan pembunuhan itu terjadi saat polisi dengan sedang melakukan pengintaian kepada rombongan mantan pemimpin FPI Rizieq Shihab pada akhir tahun lalu itu dihalangi oleh enam anggota FPI.

Hasil investigasi Komnas HAM menetapkan bahwa dua anggota FPI tewas akibat baku arah dengan polisi di KM 50 Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Sementara, empat anggota lainya tewas saat sudah dibawa dan berada di mobil petugas. Komnas HAM membuktikan ada indikasi unlawfull killing atau pembunuhan yang berlaku di luar hukum terhadap empat orang tersebut.

Kabareskrim: Ini bentuk pertanggunjawaban kaidah

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengungkapkan alasan kesimpulan polisi menetapkan enam anggota FPI sebagai tersangka.

“Untuk pertanggungjawaban hukumnya kan harus ada. Artinya bahwa cara terhadap perbuatan awal perkara itu tetap kita metode, ” kata Agus.

Walaupun ditetapkan sebagai simpulan, lanjut Agus, polisi lalu akan juga mengeluarkan Surat Penetapan Penghentian penyidikan (SP3) karena tersangka meninggal dunia sesuai dengan Pasal 109 KUHP.

Sementara tersebut saat ditanya mengenai kejadian dugaan pembunuhan yang dikerjakan oleh polisi kepada keempat anggota FPI itu, Agus mengatakan, “penyidikan kita sudah gelar pertama dengan kejaksaan karena nantinya akan dikerjakan penuntutan oleh mereka. Artinya seluruh proses berjalan dengan pengawasan dari kejaksaan yang nanti akan melakukan penuntutan, ” kata Agus.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, kepolisian telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) soal dugaan adanya Unlawful Killing di kasus penyerangan Laskar FPI tersebut.

Saat ini, Argo menyebut, ada tiga polisi sejak jajaran Polda Metro Jaya yang sudah berstatus terlapor. Hal itu sebagaimana dengan instruksi Kapolri untuk melayani rekomendasi dan temuan daripada Komnas HAM soal mengenai ini.

“Rekomendasi dan temuan Komnas HAM, kami telah jalankan. Saat ini sedang terus berproses, ” ujar Argo.

Related Post