Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait benur, Presiden Jokowi ‘dukung pemberantasan korupsi’

Edhy Prabowo ditangkap KPK terkait benur, Presiden Jokowi ‘dukung pemberantasan korupsi’ post thumbnail image

Presiden Joko Widodo menyatakan “mendukung pemberantasan korupsi”, setelah Premi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gajah Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, pada Rabu (25/11).

“Pemerintah tetap mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air. Karena itu, pemerintah menghormati proses adat terhadap pejabat negara yang zaman ini tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional, ” sebut Jokowi dalam komentar yang dirilis melalui media sosial.

Beberapa jam sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, membenarkan bahwa Edhy Prabowo telah ditangkap.

“Benar, ” kata Ghufron pada BBC News Indonesia, pada Rabu (25/11), ketika ditanya perihal interpretasi Edhy.

Ghufron mengatakan Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, di dalam Rabu (25/11) sekitar pukul 01. 23 dini hari WIB.

Dalam wawancara dengan Kompas TV, Nurul Ghufron mengutarakan ada lima pejabat negara dengan ditangkap, termasuk Edhy Prabowo serta dua pejabat tinggi KKP.

Ditanya apakah itu berkaitan dengan dugaan korupsi ekspor benih lobster atau benur, Ghufron mengamininya.

“Benar berkaitan dengan ekspor benur, ” ujarnya, seraya mengucapkan bahwa rincian terkait penangkapan hendak disampaikan resmi oleh KPK dalam Rabu (25/11).

Secara terpisah, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berkata partainya menunggu KPK menjabarkan informasi lengkap soal penangkapan koleganya tersebut.

“Kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh, ana masih menunggu informasi yang valid dari KPK tentang itu, ” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kepada pers.

Di Gerindra, Edhy menjabat sebagai wakil ketua umum bidang keuangan dan pembangunan nasional.

Ekspor benur

Pada Mei lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencabut petunjuk larangan ekspor benih lobster dengan sempat dibuat oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti.

Pencabutan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) No 12 tahun 2020 mengenai pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah RI.

Dua bulan lalu, majalah Tempo merilis laporan yang menuturkan bahwa KKP telah memberikan persetujuan kepada 30 perusahaan untuk melaksanakan ekspor benur.

Tempo juga menyebut bahwa sejumlah kadet partai diduga berada di pungkur perusahaan-perusahaan ini.

Kementerian Kelautan serta Perikanan mengklarifikasi laporan majalah Tempo tersebut dengan mengatakan penerbitan izin dilakukan oleh tim yang dibentuk kementerian “sesuai dengan kriteria dan mekanisme yang disusun yang tertuang di dalam Juknis (petunjuk teknis)”.

Siapa Edhy Prabowo?

Edhy adalah sosok yang dekat dengan Prabowo Subianto, jika merujuk riwayat hidupnya dalam situs online KKP.

Setelah lulus strata satu dari Universitas Moestopo, Jakarta, tahun 1997, Edhy bekerja dan berorganisasi di kongsi maupun lembaga yang dipimpin Prabowo.

Pada tahun 1997 Edhy duduk sebagai ketua harian di Perguruan Silat Satria Muda Indonesia (PPSMI). Dibentuk tahun 1955, lembaga ini baru diresmikan pada 1987 sebab sejumlah orang, satu di antaranya Prabowo Subianto.

Saat menjadi atlet silat semasa berstatus mahasiswa, Edhy disebut pernah memenangkan sejumlah pertarungan.

Tahun 2007, Edhy bertugas di tempat pengembangan prestasi Ikatan Pencak Seluruh Indonesia (IPSI). Ia merembes induk olahraga bela diri tradisional itu tiga tahun setelah Prabowo Subianto menjadi ketua umum IPSI.

Zaman ini Edhy menjabat ketua harian, sementara Prabowo masih berstatus orang nomor satu di IPSI.

Tahun 2004, sesudah Prabowo memenangkan pemilihan ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Edhy memimpin bidang pendidikan dan pelajaran organisasi itu.

Dan usai Prabowo melaksanakan Gerindra tahun 2008, Edhy memegang urusan bidang kepemudaan serta gerak di partai itu.

Hingga hari tersebut, Edhy masih memegang jabatan di tiga organisasi tadi.

Sebelum lolos ke Senayan menjadi anggota DPR tahun 2009, Edhy bekerja di kurang perusahaan yang dibentuk Prabowo.

Setahun sesudah lulus kuliah, Edhy bekerja sebagai asisten pribadi direktur utama PT. Nusantara Energy Plant Indonesia. Lima tahun sebelum menjadi anggota DPR, dia masih menjalani pekerjaan itu.

Menunjuk pemberitaan Tempo , tahun 2005 Prabowo masih menjabat direktur di perusahaan itu.

Edhy selalu pernah menjadi pimpinan di besar perusahaan lain yang dikuasai Prabowo, yaitu PT. Kertas Nusantara dan PT. Kiani Lestari Jakarta.

Berapa kekayaan Edhy?

Para-para peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), 9 Desember 2019, Edhy menyebut bahwa korupsi sebagai musuh. Dia mengingatkan seluruh bawahannya dalam kementerian agar tidak korupsi.

“KKP sebagai salah satu stakeholder di negara ini, bicara korupsi adalah musuh pati kita. Acara Hakordia ini bukan hanya simbol tetapi harus siap semangat kita dalam menjalankan tugas, ” kata Edhy dalam pidatonya saat itu, di Gedung Mina Bahari III, Jakarta.

Harta itu jarang lain berupa delapan tanah serta satu rumah seluas 104. 719 meter persegi di kampung halamannya di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.

Edhy juga mempunyai satu desa dan satu rumah di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, seluas 4. 775 meter persegi. Tempat pun memiliki satu rumah dalam kota Bandung.

Harta kekayaan Edhy lainnya berupa kendaraan, yaitu empat sepeda motor dan dua mobil.

Apa yang dikerjakan Edhy sebelum ditangkap?

Pada 19 November lalu, situs resmi Kementerian Bahari dan Perikanan menyebut Menteri Edhy Prabowo bertolak ke Amerika Konsorsium untuk memperkuat kerja sama tempat kelautan dan perikanan dengan salah satu lembaga riset di AS.

Kegiatan sama ini disebut dalam buram mengoptimalkan budidaya udang secara terus-menerus di Indonesia.

Menteri Edhy disebutkan mengunjungi Oceanic Institute (OI) di Honolulu, Negara Bagian Hawaii. OI merupakan organisasi penelitian dan pengembangan nirlaba yang fokus pada produksi pati udang unggul, budidaya laut, bioteknologi, dan pengelolaan sumber daya pesisir secara berkelanjutan. Lembaga ini pertalian dari Hawai’i Pacific University (HPU) sejak 2003.

Adapun Gerindra, 23 November lalu baru saja menyatakan kontrak menjalankan agenda partai politik antikorupsi yang digelar KPK. Materi di dalam program itu nantinya akan menjadi bagian pada proses pendidikan kader partai.

Dalam seremoni yang juga dihadiri enam partai politik lainnya itu, Gerindra diwakili sekretaris jenderal mereka, Ahmad Muzani.

Artikel ini hendak terus diperbarui

Related Post