Edhy Prabowo dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan dicabut hak politiknya dari lembaga publik

2 jam dengan lalu

Sumber gambar, ANTARA FOTO

Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/07), karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana manipulasi berupa penerimaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur.

Perbuatan Edhy dinilai mengenai Pasal 12 huruf hirau UU Tipikor jo Perkara 55 ayat (1) pertama jo Pasal 65 bagian (1) KUHP.

Ketua Majelis Hakim, Albertus Usada, berceloteh hal yang memberatkan tersangka yakni tidak mendukung kalender pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga:

“Terdakwa demi Menteri KP tidak menyerahkan teladan yang baik sebagai pejabat publik. Terdakwa sudah menggunakan hasil tindak kejahatan korupsi, ” ujar Hakim Albertus Usada di Meja hijau Tipikor Jakarta, Kamis (15/07).

Selain pidana kurungan, Ketua menjatuhkan hukuman denda Rp400 juta atau subsider enam bulan penjara.

Ketua juga menghukum terdakwa buat membayar uang pengganti Rp9, 6 miliar dan US$77. 000 dengan memperhitungkan yang telah dikembalikan oleh terdakwa.

Putusan itu selalu menyebutkan, apabila terdakwa tak membayar uang pengganti di dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta benda akan disita sebab jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti itu.

Hakim pun menetapkan mencabut hak politik Edhy untuk dipilih dalam posisi publik selama tiga tarikh terhitung sejak terdakwa jadi menjalani pidana pokok, jadi pidana tambahan.

Akan putusan tersebut, jaksa penggugat umum maupun penasihat hukum Edhy Prabowo berkata hendak pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak.

Sumber gambar, ANTARA FOTO

P ledoi Edhy Prabowo: Saya tulang punggung keluarga

Sebelumnya jaksa menuntut Edhy dengan pidana penjara semasa lima tahun dan denda sebesar Rp400 juta subsider enam bulan penjara.

Selain itu, bekas politisi Partai Gerindra ini juga dituntut membayar uang pemangku senilai Rp1, 12 miliar dan Rp9, 6 miliar atau subsider dua tarikh penjara.

Tak hanya itu, jaksa juga meminta majelis hakim mencabut benar dipilih dalam jabatan jemaah selama empat tahun semenjak terdakwa selesai menjalani periode pidana pokok.

Di pledoi atau nota pembelaan, Edhy meminta kepada cantik hakim agar membebaskannya dibanding seluruh tuntutan. Ia mengeklaim tidak melakukan perbuatan semacam dakwaan jaksa. Kata dia, tuntutan lima tahun kurungan dan denda Rp400 juta memberatkan.

Ia juga menyebut posisinya sebagai tangkas punggung keluarga dan mempunyai istri salihah serta 3 orang anak.

“Saya sudah berusia 49 tahun, usia di mana manusia sudah banyak berkurang kekuatannya untuk menanggung beban yang benar berat. Ditambah lagi era ini saya masih memiliki seorang istri yang salihah dan tiga orang bujang yang masih membutuhkan berseloroh sayang seorang ayah. Jadi, tuntutan penuntut umum yang telah menuntut saya merupakan sangat berat, ” perkataan Edhy saat membacakan pleidoi, Jumat (9/7).

Sumber gambar, JARANG FOTO

Adapun lembaga pemantau korupsi, ICW, meminta majelis hakim menjatuhkan ketentuan lebih berat dari syarat jaksa. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, menilai tuntutan jaksa terlampau rendah.

“Praktik kekejaman yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu melampaui tuntutan sebab jaksa, ” kata Kurnia kepada Kompas. com.

Kurnia mengatakan, majelis hakim harus menjatuhkan vonis lebih mulia lantaran tindakan korupsi dikerjakan di tengah pandemi Covid-19.

Kemudian jumlah kekayaan suang yang diperolah Edhy dalam jabatannya sebagai menteri. Yang mana, ia diduga menerima Rp24, 6 miliar dari para pengusaha ekspor benih lobster (benur) pada pemberikan izin ekspor.

Bagaimana awal mula urusan?

Kasus ini bermula sejak diterbitkannya surat keputusan oleh Menteri Edhy Prabowo tentang Tim Uji Tuntas Perizinan Usaha Perikanan Budidaya Lobster. Tim ini bertugas untuk memeriksa kelengkapan dokumen dengan diajukan oleh perusahaan calon eksportir benih lobster ataupun benur.

Edhy menunjuk staf khususnya: APM dan LAJUR sebagai ketua dan wakil ketua tim uji sempurna tersebut.

“Selanjutnya pada pembukaan bulan Oktober 2020, SJT selaku Direktur PT DPPP datang ke kantor KKP di lantai 16 dan bertemu dengan SAF. Di pertemuan tersebut, diketahui bahwa untuk melakukan ekspor baka lobster hanya dapat meniti forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1. 800/ekor, ” jelas Wakil Pemimpin KPK Nawawi Pomolango.

Untuk kegiatan ekspor benih lobster tersebut, PT DPPP diduga melakukan transfer sejumlah kekayaan ke rekening PT ACK dengan total sekitar Rp731 juta.

Sumber gambar, ANTARA MEMOTRET

Atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berpangkal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, kemudian ditarik dan masuk ke rekening dua orang pemegang PT ACK masing-masing dengan total Rp9, 8 miliar.

“Pada tanggal 5 November 2020, diduga terdapat transfer dari rekening pengurus PT ACK ke rekening salah satu bank atas tanda AF (staf istri Gajah Edhy) sebesar Rp 3, 4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan Menteri Edhy dan istrinya, serta kepala dan wakil ketua tim uji tuntas (SAF serta APM), ” kata Pengantara Ketua KPK Nawawi.

“Pada sekitar bulan Mei 2020, Menteri Edhy diduga serupa menerima sejumlah uang sejumlah US$ 100. 000 dibanding SJT melalui pengurus PT ACK, ” tambahnya.

“KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa petunjuk hadiah atau janji sebab penyelenggara negara terkait secara perizinan tambak, usaha serta atau pengelolaan perikanan ataupun komoditas perairan sejenis yang lain tahun 2020, ” sahih Nawawi.

Related Post