Dorongan tenaga medis Covid-19: Tagih pengakuan pemerintah, ‘Kami menanyakan keselamatan & hak kami, kok akhirnya dirumahkan. Miris sekali’

Dorongan tenaga medis Covid-19: Tagih pengakuan pemerintah, ‘Kami menanyakan keselamatan & hak kami, kok akhirnya dirumahkan. Miris sekali’ post thumbnail image

Sejumlah tenaga medis melaporkan belum mendapat insentif dengan dijanjikan pemerintah – sebagian sebab mereka malah dirumahkan – namun pemerintah beralasan keterlambatan pencairan dorongan karena proses verifikasi.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Nusantara (PPNI) menekankan pentingnya menjamin sah dan menjamin keselamatan tenaga medis yang berada di garis pendahuluan perang melawan Covid-19.

Sebanyak 109 tenaga medis pada RSUD Ogan Ilir, Sumatra Daksina, dipecat karena menuntut transparansi motivasi dan alat pelindung diri (APD) demi keselamatan kerja, asupan vitamin dan rumah singgah yang tampan.

Salah satu tenaga medis yang enggan dikenal namanya mengungkapkan risiko yang itu hadapi ketika menangani pasien Covid-19, tak sebanding dengan kesejahteraan dengan mereka terima.

Sementara insentif yang dijanjikan negeri, tak kunjung tiba. Alih-alih, itu kini malah dirumahkan.

“Kami tidak berharap untuk dibeginikan, rasanya terzolimi. Kami bersetuju menanyakan keselamatan kami, kami bersetuju menanyakan hak-hak kami, cuman kenapa akhirnya kami begini, dirumahkan. Miris sekali rasanya, ” ujarnya pada BBC News Indonesia, Rabu (28/05).

Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam berargumen pemecatan para tenaga medis tersebut lantaran mereka ‘mangkir’ kerja semasa lima hari karena mogok kegiatan, akan tetapi tenaga medis tersebut menegaskan meski melakukan aksi, dirinya tetap menjalankan shift kerjanya. Apalagi, ketika mendapat kabar dirinya dipecat, dia sedang bertugas.

Insentif bagi tenaga medis merupakan salah satu komitmen pemerintah yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 23 Maret silam. Masa itu, dia mengatakan pemerintah mau memberikan insentif bulanan kepada gaya medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19.

Inilah perkembangan tentang insentif kepada tenaga medis dua bulan sejak diumumkan oleh pemerintah.

Apa saja insentif yang diterima tenaga medis?

Sesudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo Maret silam, pemberian insentif & santunan bagi tenaga medis dengan menangani corona telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Kesehatan, sasaran pemberian motivasi adalah tenaga medis, baik aparatur sipil negara (ASN), non-ASN, maupun relawan yang menangani Covid-19 dalam sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan.

Fasilitas kesehatan itu antara lain, rumah sakit dengan khusus menangani Covid-19, rumah lara pemerintah dan swasta yang ditunjuk pemerintah untuk menangani Covid-19, dewan kesehatan pelabuhan (KKP), dinas kesehatan tubuh di tiap wilayah, puskesmas, & laboratorium yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Adapun besaran maksimal insentif yang diterima tenaga kesehatan adalah sebagai berikut:

– Dokter spesialis sebesar Rp15 juta

– Dokter umum dan gigi sebesar Rp10 juta

– Bidan dan perawat Rp7, 5 juta

– Tenaga medis lainnya Rp5 juta.

Selain itu, pemerintah pula memberikan santunan kematian sebesar Rp300 juta kepada tenaga medis yang meninggal saat bertugas menangani pasien Covid-19.

Regulasi itu menyebut insentif dan sokongan kematian diberikan terhitung sejak Maret hingga Mei dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundangan.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan dorongan tersebut telah disalurkan sejak 22 Mei silam.

“Menteri Kesehatan telah melaporkan kepada Bapak Presiden tentang insentif kepada tenaga kesehatan yang sudah mulai disalurkan sejak tanggal 22 Mei yang lalu, yaitu pada hari Jumat dan berlanjut sampai dengan jadi, ” ujar Doni dalam bahan pers usai rapat terbatas percepatan penanganan pandemi Covid-19, Rabu (27/05).

‘Insentif bukan yang utama, tapi… ‘

Akan tetapi sejumlah tenaga medis mengaku belum menerima motivasi tersebut.

Lengah satunya, Hartati Bangsa, seorang dokter umum yang sejak awal pandemi virus corona hingga kini, menjadi relawan menangani pasien Covid-19 dalam Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Jakarta.

Hartati menuturkan sebagian rekannya sesama tenaga medis di Wisma Atlet telah menerima insentif yang dijanjikan pemerintah. Namun hingga kini dirinya belum menerima insentif tersebut secara alasan perbedaan rekening bank.

Lebih jauh, Hartati menegaskan “insentif tidak terlalu menjadi bagian yang betul diperhitungkan”, pokok komitmen awal ketika menjadi relawan Covid-19 adalah untuk mengabdi.

“Tapi kemudian menjadi haknya mereka yang harus dibayarkan, untuk saya kewajiban itu sebagai wujud penghargaan dari pemerintah atas seluruh usaha yang diberikan, segala loyalitas yang diberikan oleh tenaga kesehatan, ” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Harif Fadillah mengatakan, dilihat daripada jumlah nominalnya, “insentif itu tidak seberapa nilainya dibanding risiko yang dihadapi” tenaga medis.

“Masalah insentif ini memang tidak seharusnya menjadi polemik. Kalau memang harus dilakukan cepat, sungguh lakukan cepat. Jangan sampai perawat ini seolah-olah bekerjanya karena insentif, ” tuturnya.

Dia mengaku banyak perawat mendapat sindiran terkait “hak istimewa” yang diterima tenaga medis, sementara banyak orang lain justru kehilangan pekerjaan akibat pandemi.

“Belum, kita belum dapat. Dan yang kita hadapi ini faktual, potensi yang di depan mata. Jadi kami kira hal-hal seperti itu nggak menetapkan lah. Walaupun insentif itu bukan yang utama bagi kita sebetulnya, kecuali mereka yang relawan yang tergantung pada pembiayaan itu, ” jelas Harif.

“Tapi kita tetap mendorong supaya ini tetap dilaksanakan sesuai dengan janji-janjinya pemerintah, ” imbuhnya kemudian.

Dipecat setelah menuntut transparansi insentif dan APD

Jika sebagian tenaga medis di Wisma Atlet sudah menerima insentif, berbeda halnya dengan tenaga medis di RSUD Ogan Ilir, Sumatra Selatan.

Tuntutan akan transparansi insentif & kelengkapan APD justru dibalas dengan pemecatan oleh Bupati Ogan Ilir.

“Sebenarnya kami kegiatan ikhlas, kalau dikatakan kami menuntut insentif, rasanya gimana gitu. Lantaran dulu kerjanya cuma ikhlas. Akan tetapi berhubung dari pemerintah pusat menjanjikan ada insentif, kami perlu cakap lah kira-kira berapa, ” perkataan salah satu tenaga medis dengan enggan disebut namanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (28/05).

“Cuma ketika kami menanyakan aja nggak dijelaskan berapa nominal dengan kita terima, ” ujarnya kemudian.

Namun, Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Tempat beralasan pemecatan 109 tenaga medis itu dilandasi tuntutan mereka dengan dia sebut “mengada-ada”.

Ilyas menerangkan selain telah menyediakan APD, pemerintah daerah juga telah menyediakan insentif.

“Insentif ada, malah saya menimbulkan kasus per kasus, yang sungguh-sungguh menangani pasien ada lagi insentif, tambah lagi. Ini mereka kerja menangani pasien corona aja belum, ” ujarnya kepada kompas. com.

Apa kata pemerintah?

Juru Bicara Kementerian Kesehatan Widyawati Rokom mengakui hingga era ini sudah ada tenaga medis yang menerima insentif, namun ada sebagian lain yang belum menerima, sesuai proses verifikasi yang dikerjakan oleh tim verifikator.

Sementara, Tenaga Ahli Utama Jawatan Staf Presiden (KSP) Brian Sri Prihastuti menyebut proses verifikasi tersebut menjadi alsan keterlambatan pencairan motivasi bagi tenaga medis.

“Dibutuhkan waktu untuk membenarkan tenaga kesehatan untuk pencairan dorongan, ” kata dia.

Akan tetapi, dia menekankan “insentif kepada tenaga kesehatan sudah menjadi komitmen presiden” sebagai bentuk sokongan dan apresiasi kepada tenaga medis.

“Sekarang letak masalah eksekusi. Eksekusinya tidak bisa hanya sekedar uang ada lulus diserahkan. Uang sudah disediakan alokasinya, tapi kemudian untuk eksekusi tersedia Kementerian Kesehatan yang menjalankan, serta ada proses verifikasi tenaga kesehatan tubuh yang mana. ”

“Sekarang sedang proses untuk verifikasi, setahu saya pencairan sudah dikerjakan beberapa kali, ” ujar Brian.

Dia menambahkan, verifikasi yang dia maksud adalah menetapkan besaran insentif yang diterima sebab tenaga medis sesuai dengan patokan dan beban kerjanya.

Barang apa kata asosiasi tenaga medis?

Harif Fadillah dari Bon Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mengatakan insentif untuk petugas medis, belum cair karena belum adanya isyarat teknis yang merupakan regulasi anak dari regulasi di tingkat menteri.

Petunjuk teknis ini, lanjut Harif, yang nantinya mengatur siapa saja tenaga medis yang mendapatkan insentif, mekanisme pencairan insentif dan hingga kapan motivasi itu diterima.

“Itu memang harus diusulkan oleh pimpinan dari unit kerjanya. Jika piminan unit kerjanya lambat menganjurkan, lambat juga mereka mendapatkannya, ” jelas Harif.

Harif pun menyoroti tidak seluruh tenaga medis mendapatkan insentif.

Merujuk pada pedoman yang dirilis Kementerian Kesehatan, motivasi itu hanya diberikan antara asing kepada tenaga-tenaga medis yang tersedia di rumah sakit rujukan istimewa Covid-19, rumah sakit pemerintah & sebagian rumah sakit swasta dengan ditunjuk sebagai rujukan pelayanan Covid-19, serta puskesmas.

“Jangan diartikan semua perawat mendapatkan [insentif]. Misalnya di rumah sakit swasta, tidak semua mereka memperoleh, ” ujarnya.

Tengah itu, Juru Bicara Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Halik Malik mengimbau pemerintah untuk mempermudah birokrasi pencairan insentif tenaga, seperti halnya layanan medis yang memudahkan birokrasi layanan pasien Covid-19 di fasilitas kesehatan tubuh.

“Harapan ana dari pemerintah juga membuat birokrasi yang lebih mudah bagi rumah sakit untuk melakukan klaim, & bagi tenaga medis yang bertugas untuk bisa mendapatkan haknya langsung waktu. ”

“Jika ada insentif tambahan dalam kontribusi mereka menangani Covid, itu juga bisa diberikan kemudahan-kemudahan sepanjang mereka betul-betul bekerja dalam penanganan Covid ini, ” ungkap Halik.

Dia pun menegaskan para tenaga medis menghendaki negara tampil untuk memastikan mereka bisa berlaku dengan baik dan terlindungi masa menjalankan tugasnya.

“Bagi dokter-dokter, mereka tidak mempermasalahkan insentifnya seberapa besar atau seberapa cepat, yang pasti ada keyakinan terkait pembayaran insentif itu, ” jelasnya.

“Kalau dilihat dari skala prioritas itu saat ini adalah adanya agunan keselamatan dan perlindungan, terutama proteksi terhadap mereka dalam bertugas serupa jaminan APD, sistem bekerja yang lebih baik, dan baru belakang, apresiasi dalam bentuk insentif tadi, ” ujarnya kemudian.

Faktanya, lanjut Halik, banyak tenaga medis yang meninggal kelanjutan Covid-19 karena terpapar virus ketika bertugas lantaran minimnya APD dengan mereka miliki.

Merujuk data IDI, setidaknya 28 dokter dan 20 perawat wafat dunia akibat Covid-19.

Related Post