Dinar Candy dan protes berbikini yang berbuntut pidana: Hawa diperkarakan karena tubuhnya, ‘pendapatnya malah tidak diperhatikan’

17 menit yang lalu

Sumber gambar, Getty Images

Langkah petugas menjerat selebritas Dinar Candy dengan Undang-undang Pornografi karena berpakaian bikini saat memberikan protes, dikritik Komnas Hawa dan pakar hukum.

Penerapan hukum seperti itu disebut bias sebab kegiatan serupa menurut Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin agak-agak takkan terjadi jika dengan melakukan aksi adalah pria.

Lebih jauh, perkara itu menurut Ketua YLBHI Asfinawati menunjukkan sistem hukum di Indonesia masih mendiskriminasi hawa atau yang dia tutur ‘sangat patriarkal baik dari sudut norma maupun penegakan hukumnya’.

Baca pula:

Ulah Dinar Candy, pemengaruh dengan juga Disc Jokey (DJ) berbikini sambil menenteng papan protes atas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berbuntut jerat pidana.

“Saya stres karena PPKM diperpanjang, ” demikian dengan ditulis perempuan bernama sah Dinar Miswari tersebut.

Protes itu yang dilakukan dalam Rabu (04/08) di jalanan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Sehari setelahnya atau pada Kamis (05/08) kepolisian mengumumkan penetapan Dinar sebagai tersangka dugaan tindak pidana pornografi. Ia disangkakan melanggar Pasal 36 Peraturan Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan kerawanan hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda memutar banyak Rp5 miliar.

Sumber gambar, Antara Foto

Komisioner Komisi Nasional Anti-Kekerasan kepada Perempuan (Komnas Perempuan) Mariana Amiruddin menilai penerapan pasal itu tidak tepat sebab aksi Dinar dilakukan sebagai bentuk protes.

Itu sebabnya dia mengingatkan aparat buat objektif dan teliti di dalam menilai sebuah kasus.

“Seandainya bukan Dinar Candy dengan di situ, atau jadi seandainya dia adalah seorang laki-laki, saya kira barangkali orang hanya akan tahu isi protesnya soal PPKM, ” kata Mariana kepada wartawan Nurika Manan dengan melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat (06/08).

Yang terjadi kemudian alih-alih pokok pada esensi protes, patuh Mariana yang dipermasalahkan malah ketelanjangan Dinar sebagai perempuan. “Persoalannya karena dia membuktikan tubuhnya, pendapatnya malah tidak diperhatikan, lebih ke penampilannya, ” kata dia.

“Sementara ibu-ibu di Bali, atau mama-mama Papua yang terbuka dada dan protes kan tidak masalah. Atau berdiri saja gitu di sedang kebun, bertelanjang dada, membangun tidak masalah. Jadinya membentuk bias, ” imbuh tempat.

Sumber gambar, Antara Foto

Seharusnya masalah pokok yang membuat seorang perempuan mengabulkan aksi protes tersebut lah yang mestinya jadi fokus.

Dalam kondisi tertekan, taat Mariana, beberapa perempuan sering kali mengekspresikan keresahan maupun perlawanannya dengan pelbagai cara. Boleh jadi, kata dia, itu pula yang berlaku dalam kasus Dinar Candy.

Aksi protes tersebut ditempuh karena hanya itu jalan yang Dinar tahu biar pendapatnya didengar.

“Kalau kita belajar psikologi perempuan, di dalam kondisi histeris atau histeria, itu banyak sekali tamsil yang kemudian, misalnya ibu-ibu terutama yang membuka baju. Stres, ” ucap tempat.

“Saya melihat daripada awal Dinar itu tekanan juga, kalau kita cek wawancara dia soal PSBB dan setelahnya PPKM, sebab dia kehilangan mata pencaharian kan. Dan karena tempat tahunya cuma itu, maka dia melakukan itu, ” kata Mariana lagi.

Umpama berkeras dipermasalahkan, terlalu berlebihan jika direspons dengan ancangan pidana.

Baca pula:

Apalagi mengingat rekam jejak penggunaan UU Pornografi, menurut Mariana, kerap mendiskriminasi perempuan dan seringkali tidak tepat diterapkan.

Dia mengatakan, “memang dari awal UU Pornografi akan cenderung menghukum perempuan, terutama tubuhnya. ”

Padahal di dalam beberapa kasus, seringkali malah perempuan yang dijerat Peraturan Pornografi ini adalah objek. Misalnya, dia mencontohkan, dalam kasus perdagangan perempuan.

“Ada penari striptis yang disewa banyak orang, waktu itu pada Jepara kasusnya. Ternyata mereka juga korban perdagangan karakter dan segala macam, akan tetapi mereka dikenakan sebagai praktisi seks, ” urai Mariana.

“Harusnya hukum mengerti bahwa posisi perempuan itu bawahan, ada di bawah bentuk yang patriarkis. Yaitu apabila dia menunjukkan ketelanjangannya apapun alasannya pasti orang akan menghakimi dia, tanpa orang mau tahu kenapa, ” ungkapnya.

Aksi telanjang depan di daerah

Kesibukan bertelanjang dada sebetulnya juga pernah dilakukan kelompok rani lain di berbagai daerah sebagai bentuk perlawanan. Dirangkum dari pemberitaan sejumlah media massa, protes seperti itu pernah berlangsung di antaranya di Medan dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sumber gambar, Antara Foto

Di 2007 silam di Daerah, Sumatera Utara, puluhan pekerja di antaranya perempuan menerapkan protes bertelanjang dada sebagai simbol menunjukkan pemerintah yang disebut tidak malu karena abai terhadap nasib buruh. Protes ini buntut PHK dan kasus hukum dengan menimpa buruh salah kepala perusahaan properti.

Pada 2019, kelompok ibu-ibu masyakat kebiasaan di Kabupaten Toba Samosir bertelanjang dada dan mengadang aparat—yang membawa alat berat untuk pembersihan areal, memasuki kebun mereka.

Pada 2020, di Nusa Tenggara Timur, perempuan Besipae di Kabupaten Timor Tengah Selatan biar melakukan perlawanan serupa sebab menolak lahan mereka digusur. Aksi tersebut saat tersebut sempat diwarnai penangkapan sebab aparat.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkapkan aksi-aksi semacam itu menjadi salah utama bentuk perlawanan. Dan tidak seharusnya disikapi dengan pemidanaan.

“Itu kan karena sudah tidak didengar sejak lama kemudian jadi itu aksinya. Jadi harusnya kemudian dengan dilihat isinya [isi protesnya], ” kata Asfin.

Baca juga:

Dengan jalan apa agar hukum tak diskriminatif terhadap perempuan?

Pendekatan kejahatan yang digunakan polisi buat merespons protes perempuan taat Asfin, menunjukkan sistem patokan di Indonesia masih mendiskriminasi perempuan. Bukan saja sebab segi aturan normatif mengecualikan juga perspektif penegak dasar.

“Hukum di Indonesia benar sangat patriarkal baik lantaran sudut normanya maupun penerapannya, penegakan hukumnya, ” sah dia.

Aksi Dinar Candy juga mengundang perbedaan pendirian di kalangan warganet. Sebagian mengkritik proses hukum penjaga tapi beberapa lainnya mencuitkan dukungan.

Akun @erasmus70 misalnya, menyebut proses dasar terhadap Dinar Candy terbatas.

Sedangkan akun lain @FerdinandHaean3 mendukung langkah polisi yang memakai UU Pornografi.

Tapi cuitan lain dari akun @RustamIbrahim juga punya pendapat lain. Alih-alih memproses lembaga kasus Dinar, pemilik akun Rustam Ibrahm menyarankan penjaga cukup menasihati dan menyelesaikan kasus lain yang bertambah penting.

Kembali ke Asfinawati, dia mengingatkan bahwa Indonesia menjadi satu diantara negara dengan sejak 1984 ikut meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Wujud Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Karena itu sudah saatnya pemerintah membenahi pelbagai kebijaksanaan. Jika sulit memperbaiki secara menyeluruh, paling tidak sebutan Asfin, hal yang mampu dilakukan adalah melakukan kesepadanan peraturan sehingga tidak mendiskriminasi perempuan.

“Ini telah hampir 40 tahun [ratifikasi], itu kan sinting banget. Masalahnya CEDAW tersebut konvensi yang unik. Kalau konvensi yang lain itu rata-rata menyasar hukum saja, tapi CEDAW tidak, ” benar Asfin.

“Karena diskriminasi terhadap perempuan itu akarnya lupa satunya kultural, juga praktik maka konvensi ini memandatkan negara pihak yang meratifikasi termasuk Indonesia untuk mengatur kebiasaan dan praktik budaya itu, ” kata dia lagi menguraikan.

Menyuarakan juga:

Dengan kesepadanan peraturan perundang-undangan sesuai konvensi CEDAW maka ia percaya diskriminasi dalam hukum Indonesia juga akan banyak berubah.

“Termasuk Undang-undang Pornografi, tersebut mestinya nggak bisa tersedia, karena nggak sesuai secara CEDAW, ” pungkas Asfin.

Selain soal penegakan asas yang diskriminatif, UU Pornografi yang dipakai untuk menjerat Dinar Candy menurut Asfin juga sarat masalah. Lupa satunya ihwal definisi pornografi.

Karena itu sejak periode lembaganya bersama koalisi klub sipil menolak undang-undang itu.

“Kalau kita lihat membangun Undang-Undang Pornografi ini langka, pornografi tidak dipidana buat kepentingan kesehatan, pendidikan, olahraga, lah itu kan dasar bukan pornografi, ” introduksi Asfin menjelaskan poin dengan problematik dalam perundangan tersebut.

“Jadi selama undang-undang pornografinya masih seperti itu, akan lepas korban terus. Bahkan objek dalam kasus kekerasan seksual itu juga ada dengan kena juga UU Pornografi sebagai pelaku, itu membentuk jadi korban dua kali, ” imbuh dia.

Related Post