Covid: Hong Kong larang penerbangan dari Indonesia, Satgas mengecap ‘perbedaan hasil diagnostik dapat terjadi’

24 Juni 2021

Diperbarui sejam yang lalu

Sumber tulisan, NurPhoto via Getty Images

Kebijakan Hong Kong melarang semua penumpang pesawat terbang dari Nusantara ke wilayahnya dikhawatirkan bakal diikuti negara-negara lain kalau pemerintah Indonesia tidak memperketat pemeriksaan ( screening ) atas semua calon penumpang dan badan pesawat ke luar daerah.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menyatakan bahwa “sudah menjadi tanggung jawab otoriter bagi Satgas di kemudahan umum, yaitu bandara, buat secara berkelanjutan melakukan monitoring dan evaluasi penerapan tahapan skrining [ screening ] pelaku perjalanan agar mampu benar-benar menyaring pelaku perjalanan yang sehat. ”

Demikian kata Wiku kepada BBC News Indonesia Jumat (25/6).

“Namun kita tidak dapat menutup mata kalau adanya perbedaan hasil diagnostik dapat pula terjadi sebab beberapa hal lain, seolah-olah perbedaan sensitivitas testing maupun perbedaan standar pengambilan spesimen, ” lanjutnya.

Oleh karena tersebut Wiku menyarankan pula bagi pelaku perjalanan untuk melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan atau lab rujukan COVID-19 yang “telah terjamin melaksanakan prosedur testing sesuai pengampu. ”

Masalah screening pada Indonesia itu diduga menjelma penyebab terdeteksinya virus Covid pada penumpang pesawat sejak Indonesia setiba di Hong Kong.

Sumber gambar, Antara Memotret

“Itu kan artinya ada yang tidak betul dalam masalah screening pengikut di Indonesia. Alat screening kita ini belum mampu menscreening para penumpang dengan akurat, baik kunjungan dalam negeri maupun luar negeri, ” kata epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, kepada BBC News Indonesia Kamis (24/6).

Di dalam berbagai kesempatan, sejumlah pejabat mulai dari Kapolri hingga Satuan Tugas (Satgas) Pengerjaan Covid-19, mengatakan bakal memperketat protokol kesehatan di bandara dan pelabuhan guna mencegah penularan Covid-19.

Melanda kebijakan pemerintah Hong Kong yang menolak semua pengikut pesawat dari Indonesia, yang berlaku hari ini, Wiku meminta semua pihak harus memahami bahwa setiap negeri memiliki otoritas masing-masing buat menetapkan kebijakan.

Dalam konteks ini ialah kecendekiaan pengendalian COVID-19 demi membela keamanan wilayahnya masing-masing.

“Saat kita memasuki daerah tersebut maka kita biar harus menghormati hukum dengan berlaku di sana. Perlu diingat bahwa peluang transmisi tetap ada baik sebelum perjalanan maupun saat kunjungan menuju tempat tujuan, ” ujar Wiku.

Sumber tulisan, Antara Foto

Menurut Departemen Luar Negeri RI, pemerintah Hong Kong pada 23 Juni 2021 telah mengumumkan bahwa mulai tanggal 25 Juni 2021 akan menetapkan status Indonesia menjadi negara kategori A1 ( extremely high risk ). Dalam kategori tersebut, semua penumpang penerbangan lantaran Indonesia tidak diperbolehkan mengikuti Hong Kong.

Sedangkan kalangan pekerja migran Indonesia dalam wilayah China itu kacau bahwa kebijakan otorita setempat kian menyulitkan kondisi itu.

Dipersulit masuk ke negara-negara lain

Sinyal kalau penduduk Indonesia bisa dipersulit ketika memasuki negara-negara lain, menurut Pandu, sudah tahun lalu diperlihatkan Malaysia terhadap para pekerja migran Indonesia yang dilarang masuk ke negara tersebut.

Dengan terkini adalah saat Hong Kong melarang penerbangan maskapai Garuda Indonesia untuk sementara waktu setelah sejumlah penumpangnya diketahui positif Covid.

“Kalau sekarang dihukum penerbangannya, itu artinya Garuda bisa memerosokkan supaya pihak kantor kesehatan tubuh pelabuhan benar-benar menerapkan sistem screening penumpang yang seakurat mungkin dengan kualitas dengan terbaik, ” kata Membuktikan.

Sumber gambar, NurPhoto via Getty Images

Dia juga mengingatkan, sebelum Hong Kong, sudah sejak tahun lalu otoritas di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga mendapati penumpang motor asal Indonesia positif mengidap Covid setelah dites PCR setiba di bandara.

Seperti yang diungkapkan pancaran pers Kemlu RI, larangan tersebut ditempuh pemerintah Hong Kong karena terdapat peningkatan jumlah kasus Covid-19 dari Indonesia. Menurut Pandu, status ini tidak saja menghambat perjalanan warga Indonesia ke Hong Kong, namun mampu juga ke negara-negara asing.

“Maka kemungkinan buruk itu bisa terjadi. Seharusnya itu sejak tahun lulus kita pikirkan bahwa Indonesia penduduknya akan dipersulit, akan dianggap sebagai sumber transmisi, sedangkan negara-negara lain sudah bisa mengendalikan pandemi, ” ujarnya.

Maka Pandu menyarankan kepada pemerintah untuk segera memastikan setiap pengikut dan awak pesawat dengan akan ke luar negeri, harus menjalani pemeriksaan dengan lebih akurat untuk menegaskan mereka betul-betul negatif atau tidak membawa virus.

WNI jangan dulu tinggalkan Hong Kong

Sumber gambar, China News Service via Getty Images

Juru cakap Kementerian Luar Negeri MENODAI, Teuku Faizasyah, menyarankan seluruh WNI di Hong Kong jangan dulu meninggalkan wilayah itu.

“Pada intinya dalam kondisi sekarang memang tidak direkomendasikan untuk membiarkan Hong Kong karena mereka akan mengalami kesulitan buat kembali lagi ke Hong Kong, ” ujar Faizasyah kepada BBC News Indonesia (24/6).

Pihakya mengerti bila ada pekerja migran Indonesia yang tengah menjalani cuti atau keperluan lain di kampung halaman serta akibat kebijakan pemerintah Hong Kong membuat mereka pelik kembali ke sana.

Faizasyah mengimbau agar pelaku migran itu segera men pihak atau agen dengan mempekerjakan mereka sehingga hak-hak mereka tidak dirugikan.

“Kami juga telah mengeluarkan pemberitahuan kepada WNI dalam Hong Kong, intinya adalah apabila ada hal-hal dengan memerluka klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut mereka mampu berhubungan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong, ” ujar Faizasyah.

Sebelumnya laman sah Kemlu RI menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Hong Kong ini tidak diterapkan ke Indonesia saja. Sebelumnya, Filipina, India, Nepal, dan Pakistan yang telah masuk kategori A1 terlebih dahulu.

“Kebijakan ini bersifat tatkala dan akan dikaji kembali secara periodik, ” ujar Kemlu.

Pekerja migran Nusantara was-was

Sringatin, seorang praktisi migran yang sudah 19 tahun bekerja di Hong Kong, bersama rekan-rekannya merasakan was-was akan munculnya larangan penerbangan dari Indonesia. Terutama bagi yang ingin pulang sementara waktu atau dengan sudah terlanjur berada di kampung halaman untuk cuti.

“Kami sudah kacau sejak adanya larangan penerbangan pesawat Garuda dari Nusantara ke Hong Kong bulan Juni ini dan tersebut membuat kami was-was kiranya nanti diperpanjang atau ada maskapai lain yang dilarang masuk ke Hong Kong, ” kata Sringatin, dengan juga Ketua Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) pada BBC News Indonesia.

Menurutnya, larangan itu jelas mengganggu rencana teman-temannya, khususnya pelaku di sektor rumah kawin, karena mereka sudah booking hotel untuk karantina.

Selain itu, mereka sudah kadung mengatur jadwal secara majikannya terkait keberangkatan kembali ke Hong Kong. “Termasuk juga jika mereka sudah melakukan tes PCR, oleh karena itu mau tidak mau mereka harus melakukan tes dengan kedua, ” ujarnya.

Sumber gambar, Dokumentasi IMWU

Sringatin juga mengungkapkan kalau kondisi rata-rata para praktisi migran Indonesia di Hong Kong selama pandemi, pertama di sektor rumah kawin, kini bertambah berat.

Selain perubahan jatah zaman istirahat dan beban kegiatan yang bertambah, mereka juga menghadapi stigmatisasi yang cukup kuat dari pemerintah Hong Kong.

“Tentu itu membawa opini publik, seperti PRT migran itu pengangkut virus dan juga jadi calon penyebar virus corona. Itu yang menyebabkan ada larangan-larangan berkumpul, larangan buat libur, bahkan ada kewajiban tes dalam waktu terbatas yang diberlakukan untuk PRT migran, ” ujar Sringatin, yang juga koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia di Hong Kong.

Oleh karena itu, menurut dia, para pekerja migran di Hong Kong kini mengalami stres arah tiga hal di tengah pandemi.

“Yaitu tekanan secara keuangan, stres secara mental, dan juga secara fisik, karena tekanan-tekanan daripada keluarga majikan maupun rumpun di kampung halaman serta juga aturan-aturan di Hong Kong yang menambah tekanan buruh migran. ”

Related Post