Covid-19: Tes antigen disetujui WHO, pemerintah Indonesia ‘harus agresif menyediakan, tak harus tunggu harga murah’

Covid-19: Tes antigen disetujui WHO, pemerintah Indonesia ‘harus agresif menyediakan, tak harus tunggu harga murah’ post thumbnail image

Spesialis kesehatan meminta pemerintah Indonesia “agresif” menyediakan tes cepat antigen, dengan telah disetujui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk digunakan secara darurat di negara-negara dengan jumlah tes polymerase chain reaction (PCR) yang rendah.

Saat ini, pemerintah mengatakan sedang meminta WHO mempertimbangkan Indonesia sebagai salah satu negara penerima tes cepat antigen dengan harga melimpah, yang rencananya akan disediakan sebab organisasi itu.

Belum ada jadwal jelas mengenai berapa banyak metode tes antigen yang akan dibeli pemerintah secara mandiri tanpa subsidi, meski Indonesia disebut sebagai lupa satu negara dengan jumlah tes Covid-19 yang rendah di dunia.

‘Belum menentukan’

Juru Bicara Satgas Pengerjaan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan negeri Indonesia telah berkomunikasi dengan WHO, terkait rencana badan itu menyimpan 120 juta tes cepat antigen dengan harga terjangkau bagi negara-negara berpenghasilan kecil hingga menengah.

“Kami sudah berkomunikasi dengan perwakilan WHO yang ada di Indonesia, dan beta juga mohon untuk bisa mampu dipertimbangkan untuk bisa mendapatkan tumpuan dari WHO untuk tes segera ini, agar kita bisa membaca lebih cepat dari kasus atau masyarakat yang menderita Covid, ” kata Wiku dalam konferensi pers Kamis (01/10).

Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sebelumnya mengatakan ulangan antigen, yang bisa mengeluarkan hasil dalam waktu 15 sampai 30 menit, dihargai sekitar US$5 atau Rp74. 000 per unitnya, jadi jauh lebih murah dari ulangan PCR.

Dua tes antigen, tanda Abbott (Amerika Serikat) and SD Biosensor (Korea Selatan), rencananya hendak didistribusikan WHO ke sejumlah negara atas kerja sama dengan berbagai lembaga, seperti Bill & Melinda Gates Foundation.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah pemerintah berencana membeli tes antigen secara mandiri minus subsidi WHO, serta berapa banyak tes antigen yang akan diadakan pemerintah, Wiku, dalam pernyataan tertulisnya, mengatakan pemerintah belum menentukan kejadian tersebut.

Ia menambahkan pemerintah mau meninjau produk-produk tes antigen yang ada, termasuk yang tengah dikembangkan Universitas Padjajaran, Bandung.

Ketua Sub-Bidang Pertolongan Logistik Medis Satgas Penanganan Covid-19, Brigjen Agung Hermawanto, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya sudah pernah membeli sekitar 250. 000 alat tes cepat antigen merek SD BioSensor.

Merek itu, katanya sudah mendapat izin edar pada Indonesia, dan sudah pernah didistribusikan BNPB ke sejumlah daerah yang kesulitan melakukan tes, salah satunya ke Nias.

‘Lebih agresif, proaktif’

Menanggapi tersebut, Wakil Direktur Pendidikan dan Studi RS Universitas Sebelas Maret Surakarta, Dr. Tonang Dwi Aryanto, mengutarakan pemerintah perlu “agresif dalam membeli tes antigen”, mengingat capaian tes Covid-19 Indonesia yang masih sedikit.

Ia juga merujuk rilis Kementerian Keuangan Rabu (30/09) lalu untuk memperkuat argumennya bahwa Indonesia seharusnya bisa membeli tes antigen dengan mandiri.

“Bicara mengenai kebutuhan, sungguh karena ini butuh ya taat saya harus dilakukan. Toh kita tahu bahwa serapan anggaran Covid buat bidang kesehatan baru 25%.

“Mengapa tidak kita gunakan untuk membeli rapid test antigen? Menurut beta kita harus dalam posisi buat segera mengadakan, tidak harus menunggui n y uwun sewu harga murah, kalau fine ya beli karena kita butuh… Agresif la h , istilahnya, proaktif untuk berusaha mengadakan, ” ujarnya.

Ia juga memberi rekomendasi pada pemerintah untuk memperlakukan siapa pun yang hasil tes antigennya reaktif sebagai pasien Covid-19.

Masa ini, Indonesia baru melakukan tes terhadap sekitar dua juta orang dari total sekitar 270 juta penduduk, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah tes terendah di dunia, hal yang diakui pula oleh Kepala Bappenas Suharso Monoarfa September lalu.

Real, tanpa jumlah tes yang cukup, Tonang mengatakan data yang ada semestinya belum bisa digunakan sebagai basis pemerintah mengambil kebijakan.

Biar begitu, Tonang menekankan, standar istimewa pengetesan Covid-19 tetaplah PCR, & pemerintah harus sebisa mungkin memajukan kapasitasnya dalam melakukan tes macam itu.

‘Hati-hati’

Di sisi lain, spesialis biologi molekuler, Achmad Rusdjan Utomo, menyarankan pemerintah untuk terlebih dulu memverifikasi efektivitas alat tes antigen yang direkomendasikan WHO.

“Coba tunjuk dong Universitas Padjajaran atau Libangkes, coba kita [uji] ulang, nggak perlu banyak, paling pakai 30 sampel positif dan negatif, bener nggak [tesnya efektif] seperti dengan diklaim.

“Ini kan konsep kehati-hatian ya, ” ujarnya.

Ia serupa menambahkan ketika sudah mengadakan ulangan antigen itu, pemerintah perlu mengisbatkan masyarakat tidak membeli alat tes itu secara mandiri, sebagaimana yang marak terjadi pada tes rapid antibodi.

Hal itu, katanya, akan menyebabkan hasil tes tak terekam oleh pemerintah sehingga tak mendukung upaya pengendalian wabah.

Apa beda rapid test antigen dan antibodi?

Penasihat Senior Direktur Jenderal WHO untuk Gender & Kepemudaan, Diah Saminarsih, menjelaskan tes antigen dapat mendeteksi protein virus corona saat virus di awak seseorang berada di tingkat menyesatkan menular.

“Tes itu tepatnya bisa digunakan sebagai alat deteksi pra, ” katanya.

Sementara, tes rapid antibodi mendeteksi antibodi seseorang setelah kira-kira waktu melawan virus, dan tidak efektif mendeteksi saat-saat awal seseorang terinfeksi virus corona.

Sementara itu, PCR, yang disebut sebagai pengampu pengetesan Covid-19, bisa mendeteksi material genetik virus yang jumlahnya mungil, sehingga seseorang dapat terus memiliki hasil positif Covid-19 setelah virus dalam tubuhnya sudah tidak mempunyai daya menginfeksi.

Related Post