Covid-19: ‘Pelanggaran protokol kesehatan’ di markas FPI, kapolda Metro Jaya serta Jawa Barat ‘dicopot’ karena ‘tidak laksanakan perintah’

Covid-19: ‘Pelanggaran protokol kesehatan’ di markas FPI, kapolda Metro Jaya serta Jawa Barat ‘dicopot’ karena ‘tidak laksanakan perintah’ post thumbnail image

Kapolda Metro Jaya dan kapolda Jawa Barat dicopot sebab jabatannya, Senin (16/11) sore, sebab dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan di wilayahnya, sirih pejabat penerangan Mabes Polri.

“Ada dua kapolda yang tak melaksanakan perintah dalam menegakkan adat kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu kapolda Metro Hebat kemudian kapolda Jawa Barat, ” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Argo Yuwono di Jakarta, Senin (16/11).

Pencopotan Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana dan Kapolda Jawa Barat, Irjen Rudy Sufahriadi, tertuang dalam surat telegram Kapolri bertanggal 16 November 2020.

Di hadapan wartawan, Argo tidak membaca secara detil mengenai alasan pembebasan, kecuali menyebut mereka “tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan”.

Keputusan tersebut terjadi tidak lama setelah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) siang, mengucapkan akan memberikan sanksi kepada abdi keamanan yang tidak mampu berlaku tegas dalam menegakkan aturan kesehatan Covid-19.

Pernyataan Mahfud ini tumbuh setelah masyarakat melontarkan kritikan atas apa yang disebutkan sebagai tingkah laku tidak konsisten pemerintah terkait pengingkaran protokol kesehatan pada acara keramaian di markas Front Pembela Agama islam (FPI) di Jakata Pusat.

Barang apa yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud Md?

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta saling mengeklaim dalam menanggapi kemarahan masyarakat yang menyesalkan ketidaktegasan pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan tubuh pada acara keramaian di basis FPI di Jakata Pusat.

Menkopolhukam Mahfud MD, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11), mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Maulid Nabi & pesta pernikahan pimpinan Front Advokat Islam (FPI), Rizieq Shihab di Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta”.

“Sekali lagi penegakan protokol kesehatan di ibu kota merupakan kewenangan pemerintah provinsi DKI Jakarta berdasarkan hirarki kewenangan dan susunan perundangan, ” kata Mahfud.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya telah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta penyelenggara acara itu mengindahkan protokol kesehatan.

“Pemerintah menyesalkan terjadi pengingkaran protokol kesehatan, di mana negeri sebenarnya telah memperingatkan Gubernur DKI untuk meminta penyelenggara mematuhi protokol kesehatan, ” kata dia.

Dalam keterangannya, Mahfud mengatakan akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas dalam mendirikan aturan protokol kesehatan Covid-19.

Apa simpulan Pemprov DKI Jakarta?

Adapun Pemprov DKI Jakarta, melalui Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan Covid-19.

Dia selalu mengatakan kerumunan di acara Rizieq Shihab tak bisa dihindari sebab orang-orang yang datang bukan hanya dari Jakarta tapi juga daerah lain.

Pemprov DKI Jakarta, katanya, juga telah melayangkan surat nasihat dan menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta kepada arahan FPI, Rizieq Shihab. Denda tersebut, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur tegas, tidak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebas pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih pada keluarga besar Rizieq Shihab serta FPI menerima surat teguran serta membayar denda, ” ujarnya.

Apa kata ahli epidemologi?

Sejumlah pakar epidemologi dalam Indonesia khawatir jumlah kasus pasti Covid-19 bakal melonjak tinggi bersamaan longgarnya penerapan protokol kesehatan mengikuti lemahnya pengawasan terhadap lokasi-lokasi tertentu yang menimbulkan kerumunan.

Pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), jumlah peristiwa positif Covid-19 dilaporkan menembus nilai di atas 5. 000, serta menurut Kementerian Kesehatan, penambahan kejadian positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1. 255 urusan baru.

Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan, terjadi kenaikan kasus pasti hingga di atas 5. 000 pada akhir pekan lalu. Tingginya angka itu, kata Satgas, efek dari libur panjang akhir Oktober.

Satgas pun bakal merekomendasikan pada pemerintah agar memperpendek atau melecehkan libur akhir tahun, jika angka positif terus meroket.

Perilaku masyarakat yang tak lagi patuh menjalankan protokol kesehatan di tempat-tempat umum, dikenal Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mulai terjadi semenjak informasi tentang vaksin Covid-19 cepat disuarakan pemerintah.

Dalam pengamatannya, penjelasan terpaut vaksin Covid-19 itu justru menyusun komunikasi pemerintah ke masyarakat terbelah sehingga tak lagi fokus menyerukan pentingnya protokol kesehatan seperti awal.

Di sisi lain, kabar melanda vaksin Covid-19 disalahartikan masyarakat sebagai ‘senjata pamungkas’ yang akhirnya berpengaruh pada ketidakpedulian memakai masker, menggembala jarak, dan menjauhi kerumunan.

“Jadi ada pemahaman yang salah di masyarakat karena tidak dikerasin lagi. Tidak diimbau terus menerus, tidak diedukasi. Padahal (informasi protokol kesehatan) penting dan tidak boleh jenuh, ” ujar Pakar Epidemologi, Pandu Riono, kepada Quin Pasaribu dengan melaporkan untuk BBC News Nusantara, Minggu (15/11).

“Komunikasi publik supaya lestari 3M (mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker) dilakukan, harus lebih besar daripada vaksin. Vaksin itu bagian kecil. Jangan mimpi pandemi hilang karena vaksin, ” sambungnya.

Urusan positif diperkirakan terus meninggi

Dalam besar hari terakhir yakni pada Jumat (13/11) dan Sabtu (14/11), total kasus positif Covid-19 menembus nilai di atas 5. 000.

Bersandarkan data Kementerian Kesehatan, penambahan kejadian positif tertinggi ditemukan di DKI Jakarta dengan 1. 255 & Jawa Tengah sebanyak 1. 222 kasus baru.

Pandu Riono menyuarakan, lonjakan itu disumbang oleh terlanjur bersama yang bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad yakni di dalam 28 Oktober-1 November 2020.

Kendati sudah bisa diprediksi akan terjadi peningkatan tapi pemerintah dianggap tidak belajar pada pengalaman sebelumnya.

“Jadi pemerintah ini tidak konsisten. Jika cuti bersama meningkatkan penularan. Mengembalikan ekonomi tapi jangan terlalu digas, ” tukas Pandu.

Jika protokol kesehatan tidak ditegakkan, sambungnya, oleh karena itu jumlah kasus positif diperkirakan terus meninggi dan imbasnya, puncak Covid-19 di Indonesia semakin sulit diprediksi.

“Ini (kasus positif) masih hendak naik. Puncak belum ketahuan. Desember belum kelihatan (puncaknya), mungkin tarikh depan. ”

‘Libur akhirusanah kemungkinan diperpendek atau ditiadakan’

Data Satgas Penanganan Covid-19 membuktikan terjadi kenaikan jumlah pasien yang dirawat di RS Darurat Wisma Atlet Jakarta.

Koordinator RS Gawat Wisma Atlet, Ratmono, mengatakan angkanya naik 21%.

“Jumlah pasien di tower 6 dan 7, huniannya saat ini 53, 8% dan dipadankan sebelumnya huniannya hanya 32%. Moga pertambahan ini tidak setajam September lalu yang sampai 90%, ” ujar Ratmono dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Minggu (15/11).

Tatkala itu, tingkat keterisian pasien Covid-19 di ruang ICU seluruh sendi sakit DKI Jakarta juga menyusun hingga 68%.

Angka itu, taat Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, masih terkendali kendati peluang masih akan bertambah sebagai aliran dari libur panjang akhir Oktober lalu.

“Kami tentu berharap ruang-ruang ICU dan isolasi tidak boleh penuh, ” ujar Doni Monardo.

Doni mengatakan, jika dalam satu pekan ke depan masih terjadi kenaikan peristiwa positif hingga 90%, maka Satgas akan mengusulkan kepada pemerintah supaya memperpendek atau meniadakan libur akhir tahun.

“Tapi apabila kasusnya meningkat pada periode September lalu, maka kami rekomendasikan libur panjang diperpendek atau ditiadakan sama sekali. ”

Karena itulah, Satgas Penanganan Covid-19 dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) kembali menyerukan pada masyarakat agar tetap mematuhi aturan kesehatan dan yang utama, menghindari kerumunan yang “sudah pasti menerbitkan penularan”.

“Sekali lagi pemerintah mengajak semua pihak jangan lakukan acara-acara dengan bisa menimbulkan kerumunan karena nyata dampaknya akan terjadi penularan. Wabah Covid sangat berisiko. ”

Adapun melanggar bantuan Satgas berupa 20. 000 masker ke acara Maulid Rasul Muhammad yang digelar Rizieq Shihab pada Sabtu (14/11), kata Doni, “bukan untuk memfasilitasi kegiatan akan tetapi mengajak masyarakat untuk menggunakan masker”.

Pasalnya laporan Satpol PP DKI Jakarta, setidaknya ada 7. 000 karakter berkumpul dan tidak memakai masker.

“Kalau tidak ada bantuan dan terpapar, dampaknya penularan akan makin banyak, ” ujar Doni.

Dia juga menegaskan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah mengizinkan acara tersebut berlangsung.

Wagub DKI Jakarta: ‘Pak Anies tidak tebang pilih’

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengklaim pihaknya tidak pernah longgar menerapkan dan mengawasi protokol kesehatan tubuh Covid-19. Pun, klaimnya, “tidak tebas pilih”.

Penegakan aturan protokol kesehatan sebab Pemprov DKI Jakarta sebelumnya dikritik sejumlah kalangan lantaran dianggap melaksanakan pembiaran atas kerumunan di acara Maulid Nabi yang digelar Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Was-was pada Sabtu (14/11).

Di sana, kawula yang hadir tak menghiraukan hukum jaga jarak sesuai protokol kesehatan dan tidak mengenakan masker.

Ahmad Riza Patria mengatakan kerumunan pada acara Rizieq Shihab tak bisa dihindari karena orang-orang yang pegari bukan hanya dari Jakarta akan tetapi juga daerah lain.

Hal asing, hajatan tersebut berlangsung di lapangan bukan masjid. Sehingga ketentuan pembatasan 50% dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 mengenai PSBB Transisi sulit dilakukan.

“Yang saya batasi bukan jumlah orang akan tetapi presentasi tempat, kalau di langgar misalnya tidak boleh 50%. Kemarin itu kejadiannya tidak di langgar, tapi di lapangan. Susah mengukurnya 50% bagaimana. Ini yang ke depan akan kita evaluasi dan perbaiki, ” ujar Ahmad Riza Patria kepada BBC Indonesia.

Namun demikian, Pemprov DKI Jakarta katanya telah melayangkan surat teguran dan memerosokkan sanksi denda administratif sebesar Rp50 juta kepada pimpinan FPI, Rizieq Shihab.

Denda itu, klaimnya, telah dibayar pada Minggu (15/11).

“Jadi pak gubernur tegas, tidak pilih-pilih. Bahwa gubernur tidak tebang pilih, siapapun yang melanggar diberi sanksi. Kami berterima kasih kepada keluarga besar Rizieq Shihab dan FPI menerima tulisan teguran dan membayar denda, ” ujarnya.

Selain denda, Pemprov juga menghukum 36 jemaah yang hadir dengan sanksi sosial karena tidak mengindahkan masker.

Ia berharap, kejadian pada Petamburan menjadi yang terakhir.

“Ke depan kami minta tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang menghadirkan massa yang banyak. ”

Informasi ini diperbarui sekitar pukul 17. 00 WIB, Senin (16/11), secara menambahkan pengumuman Mabes Polri tentang pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jabar dari jabatannya, karena tidak melaksanakan perintah penegakan adat kesehatan di wilayahnya.

Related Post