Covid-19 memperburuk situasi HAM dalam Indonesia pada 2020, dengan korban lebih 150 orang, ‘UU ITE masih menjadi momok’

  • Ayomi Amindoni
  • Kuli BBC News Indonesia

8 jam dengan lalu

Sumber gambar, Getty Images

Pandemi Covid-19 dianggap memperburuk situasi HAM di Indonesia pada 2020, terutama secara situasi pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang tidak sesuai dengan standar PEDOMAN internasional.

Situasi memburuknya HAM seperti ini tak hanya terjadi di Nusantara, tapi menjadi tren di kawasan Asia Pasifik dan global. Banyak pemerintah pada kawasan yang memberlakukan sistem untuk menghukum pelaku penyebaran hoaks atau berita bohong terkait Covid-19.

Peneliti Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya mengatakan ruang untuk privilese berekspresi dan berpendapat pada Indonesia semakin menyusut sepanjang 2020, antara lain karena terus adanya penerapan manasuka pasal-pasal karet dalam Peraturan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Kami tahu bahwa penerapan UU ITE dan KUHP yang tidak sesuai menjadi ancaman terbesar pada kebebasan berekspresi, ” ujar Ari dalam konferensi pers Laporan Tahunan Amnesty International Indonesia, Rabu (07/04).

Damar Juniarto, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengatakan ketika pandemi menjadi titik di mana para penegak norma memperlihatkan upaya eksesif buat membungkam kebebasan berekspresi, cara dengan UU ITE atau regulasi-regulasi lain yang menyusul.

“Ini tentu sekadar kontradiktif sekali dengan penuh kebijakan, kita ingat kecendekiaan pemerintah di awal-awal pandemi, melepaskan banyak orang lantaran penjara untuk menghindari transmisi atau penyebaran Covid-19, tapi justru banyak orang dijerat dengan UU ITE, ” kata Damar.

“Masyarakat masih melihat UU ITE sebagai momok, ” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Pekerja Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan bahwa negeri Indonesia berkomitmen untuk merevisi UU ITE.

“Presiden sudah meminta Menkopolhukam dan Kapolri untuk meninjau undang-undang ITE. Opsinya adalah buat merevisi undang-undang ITE serta perbaikan protap (prosedur tetap) di penegakkan hukum terkait dengan ITE, ” katanya.

Sumber gambar, Anton Raharjo/Getty

Sayangnya, revisi UU ITE batal masuk ke di daftar rancangan undang-undang dengan akan dibahas pemerintah & DPR – atau daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 – sebab sampai saat ini sedang dilakukan mendengarkan pendapat umum terkait reformasi pasal di dalam undang- undang tersebut.

Adapun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti dialog revisi itu dengan mengutarakan telegram pedoman perlakuan terhadap kasus-kasus ITE, sementara pemeritah hingga kini masih melakukan kajian terhadap revisi undang-undang tersebut.

Pelanggaran kemandirian berekspresi terbanyak dalam enam tahun terakhir

Setidaknya 132 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi dengan menggunakan UU ITE dengan total korban 157 orang – dengan sangkaan kriminalisasi baik menggunakan kausa dalam UU ITE maupun KUHP – sepanjang 2020, termasuk antara lain 15 pemrakarsa dan empat jurnalis, patuh laporan terbaru Amnesty Global.

Jumlah kasus tersebut adalah jumlah terbanyak dalam enam tahun terakhir.

“Pada 2020 jumlah karakter yang dituduh melakukan pencemaran nama baik atau menyerakkan berita bohong meningkat, ” kata Ari Pramuditya, peneliti Amnesty International Indonesia.

Wacana revisi UU ITE sempat mencuat awal tahun ini setelah Presiden Joko Widodo mengutarakan bahwa negeri siap merevisi UU ITE jika dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan di tengah bangsa.

Sumber gambar, Setpres

Alih-alih direvisi, UU ITE justru disalahgunakan untuk “memolisikan narasi di ruang siber”, menurut Damar Juniarto daripada SAFEnet, yang mengatakan pemidanaan terkait ITE kian meningkat didorong terbitnya dua telegram kepala kepolisian Indonesia, yakni pada April dan Oktober 2020.

Pada 4 April 2020, Kapolri menggunakan surat telegram yang memuat pelaksanaan patroli siber untuk memantau perkembangan situasi, mengikuti opini di ruang siber dengan sasaran penyebaran berita bohong terkait Covid-19.

Sementara itu, dalam surat telegram tertanggal 2 Oktober 2020, Kapolri memberi tugas baru bagi anggotanya buat melakukan patroli siber pada media sosial dan menyelenggarakan kontra narasi isu-isu yang mendiskreditkan pemerintah.

“Itu berkontribusi pada angka pemidanaan, ” kata Damar.

SAFEnet mencatat, pada 2020 ada 4. 790 karakter diperiksa akibat UU ITE, mayoritas dikategorikan sebagai pelaku pencemaran nama baik (32%).

Sumber gambar, AFP

“Ada dua hal yang menonjol yang dijerat UNDANG-UNDANG ITE, mereka yang dikategorikan menghina institusi dan presiden, dan mereka yang dianggap melakukan penyebaran hoa x atau disinformasi, ” jelasnya.

Sementara itu, kebebasan berekspresi di Papua “bukan hanya dibatasi, tapi dilarang oleh pemerintah”, menurut Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP) Latifah Anum Siregar.

Menurutnya, ada beberapa strategi yang digunakan pemerintah untuk mengurangi ruang berekspresi masyarakat Papua, salah satunya menggunakan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berekspresi serta mengeluarkan pendapat di muka umum, yang membuat awak Papua sulit melakukan unjuk rasa.

“Pihak abdi di sini, bahkan aksinya mau besok, orang yang memberitahukan aksi diperiksa. Itu beberapa kejadian terjadi, misalnya di Wamena. Mau laku besok, tapi kemudian hari ini orang ya diperiksa, ” kata Anum.

Selain itu, titik lokasi dilakukan aksi selalu dipelihara ketat oleh aparat kepolisian.

Sumber gambar, AFP/Getty Images

Ia menambahkan, imbas dari pembatasan dan jalan sosial dan UU Ite telah membuat orang sah Papua sangat disoroti, jadi jika mereka akan bergabung ada tindakan-tindakan represi.

Menyikapi maraknya pemidanaan yang bersentuhan UU ITE, Tenaga Pakar Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk mengatur protap tentang bagaimana pemidaan mereka yang melakukan pidana di media sosial.

“Jadi akan ada satu metode di mana dia tidak akan semena-mana atau sembrono. Pemidanaan itu betul-betul tersedia unsur pidana. Jadi tak akan mencederai kebebasan berekspresi dan berpendapat, ” jelas Donny.

19 peristiwa dugaan pembunuhan di sungguh hukum oleh aparat

Pada laporan terbarunya, Amnesty International Indonesia mengungkapkan bahwa abdi keamanan melalukan pelanggaran HAM terhadap warga dan masyarakat adat di Papua serta Papua Barat – beberapa besar berujung tanpa penghukuman atau impunitas.

Pengkaji Amnesty International Indonesia, Ari Pramuditya, mengatakan sepanjang tahun 2020 ada setidaknya 19 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh amtenar di Papua dan Papua Barat dengan total 30 korban.

Dari total kasus dugaan pembunuhan dalam luar hukum, kata Selaput, sebanyak 10 antara lain diduga dilakukan oleh anggota militer.

Sementara empat urusan diduga dilakukan oleh bagian kepolisian dan lima peristiwa diduga melibatkan anggota kepolisian dan militer.

“Dari semua kasus di tahun 2020, belum ada satupun kasus yang divonis oleh pengadilan militer maupun meja hijau sipil, ” kata Selaput.

Salah satu kasus pembunuhan di luar lembaga yang diduga dilakukan oleh aparat adalah yang menimpa pendeta Yeremia Zanambani yang pada September 2020.

Ari menegaskan kekerasan abdi di Papua terabaikan secara ambisi pembangunan infrastruktur negeri tanpa konsultasi dan kontribusi dari masyarakat adat.

“Kami percaya di Amnesty, ada hubungan langsung kurun impunitas dengan terawatnya praktik pelanggaran HAM di Papua.

“Impunitas membuat model kekerasan terus berulang serta ini akan melanggengkan pengamalan kekerasan di Papua, ” kata Ari.

Sumber gambar, Getty Images

Dia menambahkan, pelanggaran HAM asing terhadap orang Papua yaitu maraknya pemberangusan kebebasan berekspresi dengan penggunaan pasal tipu muslihat.

Gustaf Kawer, advokat HAM Papua menambahkan sepanjang 2020 kekerasan aparat militer dan kepolisian terhadap asosiasi sipil di Papua “meningkat tajam”.

Sepanjang Januari berantakan Desember 2020, kata Gustaf, sebanyak 63 peristiwa kekerasan terkait dengan aparat militer dan kepolisian telah menjadikan 304 warga sipil menjelma korban.

Penangkapan di luar prosedur hukum adalah tindakan paling banyak, dengan 36 kasus yang melibatkan 245 orang, diikuti sebab penganiayaan sebanyak 32 kasus yang melibatkan 61 orang.

Menanggapi impunitas petugas di Papua, Tenaga Mahir Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menegaskan pemerintahan Jokowi tetap berkomitmen untuk masalah Papua dilakukanberdasarkan protokol penegakkan asas.

“Bila ada kemudian yang di luar itu, ya silakan saja laporkan untuk ditindaklanjuti, ” cetusnya.

Related Post

Perpres investasi miras dicabut: Pro-kontra dibalik pencabutan, ‘Indonesia har mulighed for at negara hukum dan petunjuk yang diakui tak hanya satu’Perpres investasi miras dicabut: Pro-kontra dibalik pencabutan, ‘Indonesia har mulighed for at negara hukum dan petunjuk yang diakui tak hanya satu’

1 jam yang lalu ANTARA FOTO Keragaman Indonesia mestinya menjadi pertimbangan pemerintah sebelum mencabut Lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 yang mengatur investasi minuman keras pada empat provinsi, yakni Bali,