Covid-19: Kebijakan PPKM disebut tidak efektif menahan laju penularan, rumah lara di Pulau Jawa dan Bali ‘nyaris kolaps’

6 jam yang lalu

covid-19

Pemerintah didesak berani menjemput kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Gembung (PSBB) secara nasional untuk membekukan laju penularan Covid-19 sekaligus merelaksasi tingkat keterisian tempat tidur pada rumah sakit yang kondisinya kini ‘nyaris kolaps’.

Persatuan Panti Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) membicarakan, jika sepekan ke depan nilai kasus positif tak kunjung mendarat maka bisa dipastikan seluruh panti sakit di Pulau Jawa dan Bali kolaps. Itu artinya tak bisa menerima pasien baru serta melayani dengan optimal.

Tapi negeri berkukuh memperpanjang PPKM karena harus menyeimbangkan antara kesehatan masyarakat serta perekonomian.

Hingga Minggu (24/01) mutlak kasus positif Covid-19 di Nusantara mencapai 989. 262 kasus. Lonjakan mulai terasa sejak Januari lalu, di mana penambahan kasus meyakinkan harian rata-rata di atas 10. 000.

Sekjen Gabungan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Lia Gardenia Partakusuma, mengatakan saat ini rumah sakit di Tanah Jawa dan Bali dalam perihal nyaris kolaps.

Itu ditandai dengan ‘cukup banyaknya’ kasus pasien Covid-19 dengan kondisi sakit sedang dan berat meninggal di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) lantaran tidak bisa dirawat dengan pelayanan yang optimal di kamar ICU.

Kondisi seperti ini, kata Lia, telah berlangsung satu bulan belakangan.

“Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah itu sulit sekali, kita temui sejumlah rumah sakit sudah 100% hunian untuk ICU serta ruang isolasi. Kalau enggak ditambah belakangan ini, maka sudah penuh, ” imbuh Lia kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (24/01).

“Jadi cukup banyak pasien ditempatkan di IGD dengan fasilitas seadanya akhirnya sampai meninggal di IGD. Itu dengan kasihan. Kita hanya bisa menampung sementara fasilitas yang dibutuhkan tak ada, ” sambungnya.

“Itu memproduksi stres rumah sakit, kami tak bisa memberikan pelayanan terbaik. ”

covid-19

Yang ia khawatirkan, jika angka kasus positif Covid-19 tidak kunjung turun dalam seminggu mendatang maka rumah sakit dalam Indonesia dipastikan kolaps.

Itu berarti, rumah sakit tidak dapat menyambut pasien baru dan memberikan pelayanan dengan semestinya.

Pasalnya okupansi ataupun tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit di kota-kota gembung sudah melampaui standar yakni antara 70%-80%.

Sementara di daerah-daerah mencapai 90%-100%.

“Seperti di Tangerang Selatan itu sudah 100% okupansinya. Beberapa vila sakit di Jawa Barat selalu penuh, di Jawa Tengah selalu penuh. Jadi kami terpaksa mengkonversi, yang tadinya buat pasien lazim jadinya untuk isolasi. Banyak vila sakit yang melakukan itu. ”

“Ini kan tidak sehat ya, welas pasien bukan Covid jadinya itu dinomorduakan. ”

Untuk mengakali kenaikan jumlah tempat tidur sejumlah rumah melempem, kata Lia, mendirikan tenda, menggunakan gedung Sekolah Calon Perwira TNI (Secapa), hingga menggunakan gerbong kereta api sebagai tempat tidur penderita Covid-19.

‘Pemerintah harus berani menerapkan PSBB nasional’

Pakar kesehatan masyarakat, Hermawan Saputra, mengatakan pemerintah harus bagak mengambil kebijakan luar biasa buat mengatasi persoalan di rumah lara yakni Pembatasan Sosial Berskala Tumbuh (PSBB) nasional.

Sebab berdasarkan pengamatannya, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Kelompok (PPKM) tahap pertama yang berlaku pada 11 hingga 25 Januari 2021 terbukti tidak efektif menekan penularan virus corona dan serupa merelaksasi tingkat keterisian di vila sakit.

PPKM masih memberi pengkhususan bagi masyarakat untuk berkumpul pada ruang-ruang umum sehingga penularan sedang terjadi.

covid-19

“PPKM ini kebijakan parsial karena cuma menekankan pada lokus tertentu yang menjadi prioritas. Tapi dalam situasi masif transmition seperti ini, tak bisa lagi lakukan parsial ataupun PPKM untuk memutus mata rantai, ” imbuh Hermawan kepada BBC News Indonesia.

“Andai PSBB dilakukan secara kompak akan potensial membekukan dan memutus laju penularan Covid-19. Meski ada risiko ekonomi tapi sekarang Indonesia sudah 11 bulan menangani virus corona dan kesialan ekonomi sudah tidak terukur. ”

Peristiwa senada diutarakan Sekjen Persatuan Panti Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Lia Gardenia Partakusuma. Menurutnya jika pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan tersebut harusnya makin memperketat aktivitas masyarakat, tidak sebaliknya.

Semisal, melarang orang-orang prasmanan di restoran atau kafe.

“Kalau bisa kebijakan masker dipastikan dipatuhi, jadi di restoran enggak bisa makan di tempat. Semua kesempatan yang buka masker enggak dapat. Jadi jangan mencari celah peluang orang bisa terpapar. ”

Hermawan Saputra yang juga Dewan Pakar di Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) memprediksi jika kasus harian positif virus corona terus naik di atas angka 10. 000 maka pemerintah harus menyediakan setidaknya 1. 500 tempat tidur segar setiap hari.

Jumlah itu seimbang dengan mendirikan lima Rumah Melempem Kelas C.

covid-19

“Jadi bayangkan bagaimana menciptakan lima Rumah Sakit Kelas C perhari itu? Bukan pekerjaan yang gampang dan cepat sementara kenaikan penularan mencapai puluhan ribu kasus. ”

“Kalau ada kasus baru dan tak bisa tertangani, risikonya meningkatnya nilai kematian. ”

Namun demikian ia memperhitungkan kondisi ‘gawat’ tersebut belum membuktikan Indonesia memasuki puncak Covid-19.

“Kita belum melewati puncak kasus, sedang di lembah menanjak dan kalau bicara gelombang, ini gelombang mula-mula. Garis pantai masih jauh dan mudah-mudahan tidak terhempas dan tersakat. ”

Covid-19, varian baru virus corona

‘Pemerintah harus seimbangkan antara kesehatan serta perekonomian’

Sekretaris Eksekutif I Komite Pengerjaan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Raden Pardede, mengaku pemerintah sudah berada di hidup yang benar dengan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat hingga 8 Februari 2021 agar terjadi penurunan angka kasus positif.

Ia mengeklaim, hasil kebijakan PPKM, baru terlihat pekan mendatang. Sebab apa dengan terjadi saat ini masih aliran dari liburan Natal dan Tarikh Baru.

“Target kita akan melaksanakan grafik mendatar atau penurunan tingkat infeksi supaya bisa mengatasi tingkat kematian, kesembuhan bisa dinaikkan serta juga fasilitas kesehatan mampu menghantam kalau infeksi naik, ” perkataan Raden Pardede kepada BBC News Indonesia.

Namun demikian, pemerintah tak bisa bertindak jauh dari era ini apalagi menerapkan PSBB nasional karena mempertimbangkan perekonomian masyarakat.

covid-19

“Kalau ditutup segenap, kita harus menanggung semuanya. Berarti teman-teman kalangan bawah akan mengandung sekali, pedagang kaki lima hendak dikemanakan itu semua? Kita coba seimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. ”

“Sekarang ini kita sedang injak rem, tapi enggak bisa matikan mesinnya. Kalau mati mesinnya jadi repot semua. ”

Dalam perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tanah Jawa dan Bali, ada kecil perubahan yakni jam buka mal dan restoran diperpanjang hingga pukul 8 malam dari yang sebelumnya pukul 7 malam.

Pelonggaran tersebut, kata Raden, karena permintaan daripada kalangan pengusaha.

“Kami diharapkan uni pengusaha mal dan restoran, oleh karena itu di sini pemerintah di tengah-tengah. Asosiasi UMKM juga begitu. ”

Kejadian lain yang diatur dalam PPKM yakni perkantoran menjalankan 75% kegiatan dari rumah, belajar secara daring, dan sektor industri 100% beroperasi.

Lalu dine-in atau makan di tempat dalam restoran maksimal 25%, kapasitas tempat ibadah maksimal sebanyak 50%, sarana umum ditutup, dan transportasi diatur pemerintah daerah.

Related Post