Covid-19: Jumlah tes masih rendah, total kasus positif diperkirakan lebih tinggi dan pemerintah disarankan tambah tes PCR gratis

Covid-19: Jumlah tes masih rendah, total kasus positif diperkirakan lebih tinggi dan pemerintah disarankan tambah tes PCR gratis post thumbnail image

Pemerintah disarankan agar melaksanakan pemeriksaan Covid-19 gratis secara lebih merata, mengingat jumlah tes di Nusantara masih sangat sedikit dibandingkan dengan angka penduduk.

Pakar epidemiologi Laura Navika Yamani dari Universitas Airlangga, Surabaya mengatakan, minimnya jumlah tes berarti ada kemungkinan bahwa angka kasus sebenarnya lebih banyak sejak yang tercatat.

Di tengah kurangnya jumlah tes yang dilakukan pemerintah semrawut dibatasi terhadap mereka yang di dalam penelusuran kontak – sejumlah warga berinisiatif melakukan tes di vila sakit dengan biaya sendiri.

Hal tersebut mendorong pemerintah menyusun standardisasi tes PCR, yang sedang dalam perbincangan di Kementerian Kesehatan.

Jumlah kasus pada Indonesia sendiri terus meningkat, secara kenaikan par hari Senin (21/09), mencapai 4. 176 – rekor tertinggi selama pandemi – dengan jumlah total sejauh ini mencapai 248. 852.

Jumlah tes paling lembut

Enam bulan semenjak pandemi resmi dimulai, jumlah tes di Indonesia masih terbilang rendah.

Menurut catatan portal data statistik Statista, angka tes Indonesia 10. 660 per satu juta karakter — paling rendah di kurun 30 negara dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak, ditambah China.

Hal tersebut juga diakui pemerintah. Bulan berantakan, juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan jumlah tes Covid-19 di Indonesia terakhir mencapai 35, 6% dari pengampu yang ditetapkan Badan Kesehatan Negeri (WHO) yaitu 1: 1000 warga per minggu.

“Kemudian Indonesia dengan penduduk 260 juta jiwa, kami ingin memastikan mampu mencapai jumlah tes Covid-19 267. 700 setiap pekan, ” ujar Wiku. Ia memasukkan bahwa pemerintah juga berusaha buat konsisten memenuhi target pemeriksaan 30. 000 spesimen per hari.

Sementara positivity rate – persentase hasil positif dibandingkan jumlah pemeriksaan spesimen kacau nasional sebesar 14, 3% porakporanda jauh dari standar aman WHO yaitu 5%.

Laura Navika Yamani, spesialis epidemiologi dari Unair, mengatakan kalau pemerintah perlu meningkatkan kapasitas ulangan seiring meningkatnya kembali pergerakan bangsa di masa pandemi.

“Yang terjadi sekarang, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diambil sebagai upaya untuk pengoperasian kasus karena masyarakat harus mendahulukan sektor ekonomi, jadi harus tetap bergerak. Artinya kapasitas pemeriksaan kudu terus ditingkatkan, ” kata Laura.

Lakukan tes mandiri

Dengan minimnya tes yang dilakukan pemerintah, beberapa warga berinisiatif melaksanakan ulangan PCR secara mandiri ke panti sakit.

Salah satunya Binar, 25 tahun, yang mengaku mengeluarkan bea sebesar Rp1, 9 juta buat tes swab di sebuah rumah sakit di Ciputat, Tangerang Selatan. Ia memutuskan untuk mengambil ulangan PCR sendiri karena ada beberapa orang di kantornya yang dinyatakan positif Covid-19.

“Dari awal PSBB, saya sudah mulai kerja pada kantor. Saya merasa terlalu periode diam di luar dan belum ada gejala sama sekali, ” ujarnya kepada BBC News Nusantara.

Kirana memilih untuk membayar sebanyak itu karena paketnya menjanjikan hasil tes keluar dalam sehari. Ia mengutarakan, ada paket yang lebih melimpah tapi hasilnya keluar lebih lama dan ia tidak yakin dengan kualitasnya.

“Sekarang [paket tes PCR di rumah sakit] dengan keluar harganya ada yang datang Rp750. 000, tapi apakah tingkat akurasinya sama dengan harganya dengan lebih mahal? ”

Selama ini, vila sakit-rumah sakit rujukan pemerintah menyediakan layanan tes usap secara percuma. Sementara beberapa rumah sakit swasta menawarkan tes tersebut dengan bayaran Rp1, 7 juta hingga Rp4 juta, tergantung seberapa cepat hasilnya keluar.

Menanggapi fenomena ini, pemerintah mengucapkan bahwa mereka tengah menyusun patokan terkait standardisasi pemeriksaan Covid-19 dengan tes PCR. Aturan ini pertama terkait standardisasi harga dan mutu tes.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Status Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengatakan, patokan ini dimaksudkan mempermudah masyarakat meraih tes swab secara mandiri dengan mudah, murah, dan cepat.

“Kan itu untuk kepentingan bersama, jadi keturunan Indonesia harus berjuang bersama-sama dengan jalan apa semua orang bisa memperoleh tes swab untuk dirinya sendiri ataupun untuk grupnya, ” kata Agus kepada BBC News Indonesia.

Sebelumnya dilaporkan bahwa aturan tersebut akan keluar pada hari Senin (21/09), tetapi Agus mengatakan kepada BBC kalau ia masih dibahas di Departemen Kesehatan.

Beberapa rumah sakit telah dituding melakukan “komersialisasi” tes PCR, dengan mematok harga mahal. Namun Afiliasi Rumah Sakit membantah tudingan ini, mengatakan bahwa harga mahal itu dikarenakan pihak rumah sakit harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes serta membayar tenaga kesehatan tubuh yang terlibat.

Laura Navika Yamani mengutarakan tes mandiri bisa membantu penanganan Covid-19 di daerah karena datanya akan disampaikan juga kepada biro kesehatan setempat, untuk keperluan contact tracing.

Bagaimanapun, menurutnya pemeriksaan Covid-19 yang gratis perlu menjangkau ke publik secara luas. Di beberapa wilayah, misalnya Jakarta, pemeriksaan Covid-19 percuma dengan tes PCR hanya dikasih pada orang-orang hasil contact tracing. Bahkan, kurang dari setengah ulangan PCR Covid-19 di Jakarta dijalankan secara gratis.

Menurut Laura, pemerintah serupa perlu menyediakan pemeriksaan gratis di mereka yang tidak terkait dengan contract tracing. “Karena ini membentuk kepentingannya adalah menemukan kasus sebanyak-banyaknya di komunitas, ” ujarnya.

Kota Surabaya telah mencoba langkah ini, secara menggratiskan tes swab di Lab. Kesehatan Daerah, meski warga harus memenuhi sejumlah syarat untuk bisa mendapatkan fasilitas ini.

Related Post