Covid-19 dan pilkada, APD petugas lapangan ‘tak kunjung tersedia’, Perludem: ‘Harus ditunda, jika APD tak tersedia’

Covid-19 dan pilkada, APD petugas lapangan ‘tak kunjung tersedia’, Perludem: ‘Harus ditunda, jika APD tak tersedia’ post thumbnail image

Tahapan pemilihan kepala daerah pada Indonesua akan kembali dimulai 24 Juni mendatang.

Para petugas dijadwalkan memeriksa tanda dukungan untuk bakal calon pengikut pilkada dari jalur perseorangan.

Namun sepekan sebelum tahapan itu bergulir, alat pelindung muncul (APD) untuk panitia pemungutan pandangan (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di berbagai daerah belum tersedia.

Alasannya, sebutan KPU di tingkat lokal, perkiraan pembelian APD dari ABPN belum cair. Jika persoalan ini tak segera tuntas, menurut pengamat, tahapan pilkada semestinya diundur demi keselamatan petugas dan pemilih.

Ade Ichwan, seorang PPK di Kota Cilegon, Banten, mengaku belum mendapat kejelasan tentang APD dengan akan digunakannya saat menjalankan verifikasi faktual, 24 Juni mendatang.

Kalaupun pihak KPU akhirnya tidak menyediakan APD, Ade berencana menggunakan kocek pribadi buat membeli masker dan alat penjaga lainnya.

“Kalau harganya masih terjangkau, saya tidak terlalu keberatan, kan untuk penjaga diri sendiri juga, ” ujarnya, Selasa (16/06), kepada Yandi Delastama, wartawan di Banten yang mengadukan untuk BBC Indonesia.

“Kalau sudah diwajibkan menggunakan tersebut dan harus mengeluarkan biaya tunggal, harus gimana lagi? ”

“Mau ada anggaran atau tidak, itu sudah risiko menjelma PPS. Jadi harus menyediakan buat keselamatan sendiri, ” tuturnya.

‘Saya keberatan kalau harus beli sendiri’

Tatkala itu, Hani, seorang PPS pada kota Cilegon, Banten, menyebut KPU wajib menyediakan APD untuknya. Dia menyebut petugas di lapangan selayaknya sangat rentan terpapar Covid-19.

“Ini kan kegiatan untuk kepentingan bersama, saya tentu penolakan kalau harus beli sendiri, ” kata Hani.

“Saya bekerja untuk kelancaran pilkada. Kalau beli APD sendiri, beta dapat dana dari mana jika bukan dari KPU? ” ucapnya.

KPU Banten ‘jamin’ instrumen pelindung akan tersedia

Tidak kunjung cairnya alokasi sedekah dari APBN disebut anggota KPU Banten, Eka Satialaksmana, menghambat pembelian APD.

Biar begitu, Eka menjamin alat pelindung itu akan tersedia bagi seluruh petugas lapangan pekan depan.

Eka mengklaim, pihaknya enggan mempertaruhkan kesehatan PPS yang hendak bertemu banyak pemilih pendukung bahan perseorangan.

“Kami belum punya persediaan karena anggarannya perdana ditetapkan antara KPU dan pemerintah pusat. Tapi untuk dua tahapan ke depan, APD harus diperkirakan sudah ada, ” ujarnya melalui telepon.

“Nanti KPU yang akan menyiapkan. Kalau belum ada, buat saya lebih baik tahapan itu jangan jalan zaman, ” kata Eka.

Alokasi APBN untuk pembelian APD para-para petugas lapangan pilkada disepakati, 11 Juni lalu, antara pemerintah induk, KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, dan DKPP.

KPU bakal mendapat tambahan dana kira-kira Rp4, 7 triliun untuk meyakinkan seluruh tahapan pilkada, termasuk pemungutan suara, berjalan dalam protokol kesehatan tubuh Covid-19.

Kementerian Keuangan menjanjikan pencairan tahap pertama sebesar Rp1, 02 triliun, untuk pengadaan APD.

Barang apa tanggapan KPU Pusat?

Merujuk petunjuk teknis KPU, petugas lapangan seperti PPS serta PPK wajib mengenakan 10 jenis APD, antara lain masker, penjaga wajah, sarung tangan sekali memakai, baju hazmat, dan vitamin.

Kalaupun Kementerian Keuangan tak segera mencairkan anggaran itu, KPU di daerah sebenarnya bisa menggunakan pos anggaran lain untuk mengambil APD.

Opsi itu dikatakan anggota KPU pusat, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

“Peraturan Menteri Dalam Kampung terbaru, nomor 41/2020, sudah membantu kebutuhan protokol Covid. Jadi KPU provinsi dan kabupaten/kota bisa merevisi naskah perjanjian hibah daerah yang mereka buat dengan pemda setempat, ” ujarnya.

“Opsi kedua, sejumlah regulasi petunjuk teknis sudah dikeluarkan Setjen KPU, misalnya kaidah penyediaan perlengkapan protokol kesehatan Covid. Diatur bagaimana mengadakan logistik itu.

“Selain tersebut bisa juga menggunakan anggaran rutin di masing-masing KPU dengan berpedoman petunjuk KPU pusat. Jadi harapannya, begitu tahapan dimulai, mereka sudah menerapkan protokol kesehatan, ” sebutan Raka.

Perludem: ‘Pilkada harus ditunda jika APD tidak juga tersedia’

Bagaimanapun, menurut peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, belum tersedianya APD jelang dimulainya tahapan pilkada ini menunjukkan ketidaksiapan KPU.

Padahal, kata Fadli, kelompok pemerhati pemilu dan sejumlah pakar kesehatan tubuh berulang kali mendorong KPU menetapkan masa persiapan pilkada yang lebih panjang pada pandemi Covid-19.

“Karena pilkada adalah relevansi publik, APD seharusnya disediakan KPU. Tidak bisa dipungkiri persiapannya tidak matang, ” kata Fadli.

“Syarat pilkada bisa berlaku jika memenuhi protokol kesehatan tak bisa terwujud karena disiapkan dengan singkat dan terburu-buru. ”

Menurut Fadli, pilkada kudu ditunda jika KPU di sejenis daerah tak kunjung menyediakan APD bagi petugas lapangan saat tahapan semestinya sudah berjalan.

“Kita tahu penyebaran virus corona yang begitu cepat. Ada banyak informasi umum tentang bahaya Covid-19 yang sudah diketahui publik, ” tuturnya.

“Posisi dengan jelas harus ditunjukkan KPU sebab mereka lembaga yang mandiri, memiliki kewenangan dan paling paham mengenai pelaksanakaan pilkada. ”

“Kita tidak mau lembaga penyelenggara pemilu terlalu dikontrol, seolah-olah tak ada pilihan lain. Seolah pilkada tidak bisa ditunda, ” ujar Fadli.

Apa tanggapan Kemendagri?

Pelaksana tugas Eksekutif Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengklaim pilkada dapat terus berlaku walau tak ada prediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Melalui pilkada, kata Bahtiar, masyarakat justru memiliki kesempatan memutuskan pemimpin daerah yang memiliki agenda jelas untuk menanggulangi dampak pandemi.

“Pilkada ini bisa jalan karena peraturan sudah jadi. Protokol kesehatan juga sudah ada, walau konsekuensinya harus ada logistik, ” ucapnya.

Terdapat 270 daerah yang akan menggelar pilkada pada tahun 2020.

Pemungutan suara rencananya bakal digelar secara serentak pada 9 Desember mendatang.

Akibat Covid-19, KPU merevisi sebesar kaidah pilkada, antara lain kampanye yang hanya boleh diikuti maksimal 20 orang.

Sementara untuk memastikan pilkada tak menjadi arena penularan Covid-19, KPU menyebut diperlukan sekitar 13 juta masker kain untuk para aparat pelaksana pilkada.

Related Post