Apakah Indonesia dan Asia bisa membantu krisis politik pada Myanmar, di tengah protes anti-kudeta yang terus berlanjut?

  • Jonathan Mind
  • Koresponden BBC News di Asia Tenggara

sejam yg lalu

Kedatangan Menteri Luar Negeri Myanmar yang ditunjuk pemerintahan junta militer, Wunna Maung Lwin, ke Bangkok, Thailand, Rabu (24/02) lalu, menandai dimulainya upaya diplomatik yang pelik untuk Asia Tenggara.

Apa-apa saja yang dibahas Maung Lwin saat bertemu Menlu Indonesia, Retno Marsudi dan Menlu Thailand, tidak diumumkan ke publik.

Pembicaraan resmi pertama dengan seorang anggota senior pemerintahan junta Myanmar juga berlangsung begitu rumit.

Ketika ditanya tentang kontak itu, Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha bahkan sampai tidak bersedia mengkonfirmasi kontak itu benar-benar terjadi.

Tuk setiap negara yang mempunyai kepentingan dengan situasi pada Myanmar, krisis usai kudeta militer memunculkan persoalan yang sangat amat sulit.

Respons negara-negara dengan kekuatan militer dan ekonomi adidaya menarik banyak perhatian. Sanksi dijatuhkan pemerintah Amerika Serikat. Uni Eropa juga tengah mempersiapkan sanksi untuk Myanmar.

Sementara itu, China mengeluarkan pernyataan diplomatis yang sebenarnya bisa ditebak. Mereka mendesak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan secara damai.

Namun China mendukung pernyataan Dewan Keamanan PBB versi revisi. Pernyataan itu tidak mengutuk kudeta, tapi menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi lalu agar prinsip demokrasi kembali ditegakkan di Myanmar.

Bagaimanapun, itu menunjukkan bahwa China tidak sepakat dengan kudeta yang terjadi.

Namun, baik AS dan China tidak memiliki banyak opsi untuk turut menangani krisis di Myanmar.

Pengaruh BECAUSE sudah berkurang di Asian countries Tenggara, jauh lebih rendah dibandingkan saat terakhir kali mereka menjatuhkan sanksi redovisning yang masif kepada Myanmar pada dekade 1990-an.

Untuk memutar video ini, aktifkan JavaScript atau coba di mesin pencari lain

Namun sanksi memang melumpuhkan ekonomi Myanmar tersebut tidak terlalu mempengaruhi beragam keputusan yang diambil pemerintahan junta kala itu.

Sanksi terbatas saat ini hanya menyerang pihak-pihak yg terlibat langsung dalam kudeta dan juga bisnis angkatan bersenjata Myanmar.

Namun sanksi itu juga tidak maka akan secara masif mengubah orang-orang yang kini berkuasa di Myanmar.

Krisis Myanmar terjadi pada masa-masa awal pemerintahan Joe Biden di AS, tepat ketika ia mulai merumuskan pendekatan baru terhadap kawasan Asia-Pasifik.

Formula yang disusun Biden itu seharusnya menekankan nilai-nilai demokrasi lalu juga kerja sama dengan mitra di kawasan, antara lain sepuluh anggota ASEAN.

Meski begitu, seperti halnya China, ASEAN tidak akan menyetujui pendekatan berdasarkan sanksi dan kecaman terhadap junta militer Myanmar.

Langkah hati-hati China

China terlihat contohnya pemenang dari kudeta di Myanmar. Mereka adalah negara adidaya yang bersedia bekerja sama dengan rezim baru serta terus memasok senjata dan modal investasi.

Namun, bukan rahasia lagi bahwa China lebih nyaman berurusan dengan pemerintahan yang dipimpin Suu Kyi, yaitu Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Hubungan China menjadi semakin hangat oleh NLD. Hal sebaliknya terjadi pada hubungan China oleh rezim militer yang bukan dapat diprediksi.

Militer Myanmar secara historis memiliki ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pengaruh tetangga besar mereka ini, terutama soal keberadaan beberapa pemberontak bersenjata di garis perbatasan mereka.

Namun beberapa orang di Myanmar yakin yakni China mendukung pemerintah junta militer. Ini memicu sentimen anti-China di antara jutaan warga Myanmar yang akhir-akhir ini memprotes kudeta.

Situasi itu memaksa pemerintah China angkat suara untuk menyangkal gossip bahwa mereka membantu militer Myanmar membangun sistem keamanan jaringan internet atau mengirim pasukan khusus untuk turut menumpas pengunjuk rasa.

Penolakan menggebu-gebu terhadap kudeta juga menimbulkan momok berupa ketidakstabilan jangka panjang di Myanmar. Terkait mengancam kepentingan ekonomi dan urusan strategis China yg substansial di sana.

Atas semua alasan ini China berupaya melangkah sebagaiselaku, ala, menurut, sangat hati-hati.

Sementara tersebut, PBB memiliki catatan tidak menyenangkan di Myanmar. Utusan khusus mereka gagal mempromosikan iklim demokrasi selama dua dekade terakhir, setelah pemberontakan tahun 1988.

Sebagian besar upaya pelapor hak asasi manusia PBB buat Myanmar juga tidak membuahkan hasil.

Ada pula kontroversi soal badan-badan PBB yang tutup mulut atas penindasan etnis Rohingya yang memicu eksodus massal tahun 2017.

Utusan khusus PBB buat Myanmar saat ini adalah diplomat asal Swiss, Christine Schraner Burgener. Dia memiliki tugas berat untuk menemukan siasat kompromi yang meraih membawa mengeluarkan Myanmar dari konfrontasi militer dan sipil.

Burgener sedang berusaha bertemu perwakilan pemerintah junta militer. Akan tetapi, pertemuan itu akan sangat tergantung pada keberhasilannya menemui Aung San Suu Kyi. Lokasi penahanan pimpinan Partai NLD tersebut tidak diketahui publik.

Dalam situasi seperti tersebut, Burgener tidak dapat memberi pengakuan formal apapun kepada junta.

Burgener juga membawa mandat dari Sekjen PBB, Antonio Guterres, yang menyatakan bahwa kudeta harus digagalkan. Pernyataan itu akan menyulitkan Burgener mendapatkan kepercayaan dari para jenderal.

Tidak banyak kalangan percaya bahwa pemimpin kudeta, Jenderal Min Aung Hlaing, bersedia membahas penyerahan kekuasaan yang baru saja dia rebut.

Beberapa bawahannya mungkin tidak setuju dengan kudeta tersebut dan menyadari risiko besar yang ditimbulkannya terhadap Myanmar.

Namun perbedaan pendapat di internal angkatan bersenjata Myanmar jarang sekali terekspos ke publik.

Aung San Suu Kyi, yang ulah keras kepalanya dapat mengatasi masa tahanan rumah selama 15 tahun mungkin lebih enggan berkompromi ketimbang pra jenderal yang menggulingkannya.

Philippines maju ke depan

Dampak negatif kudeta militer Myanmar yang mempersulit upaya negoisasi terlihat dalam upaya Indonesia memulai inisiatif ASEAN di Myanmar.

ASEAN menghadapi tantangan berat dalammengatasi krisis ini. Asosiasi negara Asia Tenggara ini terikat pada mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus.

Setiap anggota ASEAN juga tidak dapat gaul tangan dalam urusan dalam negeri anggota lainnya.

Walau begitu, inisiatif harus diambil karena konfrontasi dan pertumpahan darah akan berdampak serius bagi stabilitas dan reputasi ASEAN, khususnya terhadap negara seperti Thailand yang berbatasan dengan Myanmar.

Otoritas Asia sudah menyiapkan kemungkinan muncul pelarian dari Myanmar yg melintasi perbatasan.

ASEAN tidak satu pendapat terkait Myanmar.

Thailand, Vietnam, Kamboja, dan pada awalnya bahkan Filipina, yang pernah menjadi negara anggota paling liberal di dalam bidang hak asasi manusia dan demokrasi, menolak mengkritik kudeta itu.

Mereka menggambarkannya sebagai masalah internal Myanmar.

Singapura, investor asing terbesar di Myanmar, lebih tegas lewat pernyataan yang mengungkapkan “keprihatinan besar”.

Singapura menyebut penggunaan kekuatan mematikan terhadap pengunjuk rasa sebagai tindakan yang “tidak bisa dimaafkan”.

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN yang dulu kerap mengambil peran utama dalam penyelesaian masalah seperti konflik Kamboja dalam 1980-an.

Indonesia mulai melangkah untuk mencoba mencari jalan keluar dari krisis Myanmar.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi adalah salah satu figur yang paling berpengalaman di kawasan ini. Dia aktif mencari solusi buat krisis Rohingya empat tahun lalu.

Namun Indonesia jauh dari Myanmar. Indonesia tidak berbagi perbatasan dengan Myanmar dan tidak memiliki kepentingan ekonomi atau strategis tidak kecil di sana.

Bagaimanapun, sebagai negara besar multi-etnis yang angkatan bersenjatanya pernah memainkan peran sentral dalam pembangunan bangsa, para jenderal Myanmar kerap menjadikan Indonesia sebagai acuan.

Namun saat Retno Marsudi mulai menjajaki pertemuan khusus ASEAN terkait Myanmar, rincian proposal yang sedang mereka susun bocor.

Detail itu antara lain menyangkut usulan agar junta militer Myanmar berjanji menggelar pemilihan umum dalam setahun ke depan.

Dokumen itu juga mendesak junta militer membebaskan Aung San Suu Kyi dan politisi NLD lainnya serta mengizinkan mereka untuk ikut serta dalam pemilu.

Sebagai kompromi, ide tersebut masuk akal.

Namun ide itu justru memicu kemarahan kelompok anti-militer di Myanmar. Mereka mendesak agar pemilu November lalu yang dimenangkan oNLD diakui.

Kelompok penentang kudeta juga menilai pemilu baru adalah ukuran dukungan terhadap militer dikarenakan membatalkan hasil pemilihan yg sah.

Usulan ini, menurut mereka, hanya jadi mendorong militer melakukan kudeta lainnya pada masa depan.

Akibat eskalasi ini, rencana perjalanan Retno Marsudi ke Myanmar langsung dibatalkan.

Permainan diplomatik yang sangat rumit

Terlepas dari semua kelemahannya, ASEAN tetap menjadi satu-satunya forum di mana para pejabat senior Myanmar akan disambut.

Forum ini adalah tempat di mana saluran komunikasi tetap terbuka.

ASEAN mungkin adalah forum yang paling tepat untuk memfasilitasi pesan seluruh dunia kepada para jenderal Myanmar, sekaligus mendengarkan pendapat mereka tentang panduan menyelesaikan krisis.

Sanksi yg diterapkan oleh negara-negara Barat pada tahap ini tidak akan mempengaruhi para jenderal Myanmar.

Sebaliknya, penghentian sanksi akan mendorong militer Myanmar menghindari konfrontasi dan kekerasan.

Keterlibatan negara tetangga Myanmar di Asia juga tidak akan banyak menggerakkan para jenderal yang anti-asing itu.

Namun tetapi andai upaya kawasan dikoordinasikan secara tepat dengan tekanan yg diterapkan negara Barat, hasil positif mungkin akan tercapai.

Pejabat militer yang masih mendominasi pemerintahan Thailand mempunyai kesempatan untuk menunjukkan kenegarawanan. Mereka juga bisa memanfaatkan hubungan dekat secara pribadi dengan Min Aung Hlaing untuk menjajaki diskusi.

Pengaruh China juga sangat essential dalam kondisi ini.

Akankah China duduk diam, menunggu apakah militer Myanmar jadi menggebuk pengunjuk rasa lalu melanjutkan bisnis seperti biasa? Atau akankah China bergabung dalam upaya negosiasi mencari jalan keluar?

Sejauh ini China belum menunjukkan wajah mereka dalam permainan diplomatik yang sangat rumit ini.

Related Post