Anies Baswedan penuhi panggilan Polda Metro Jaya, terkait ‘pelanggaran protokol kesehatan’ di markas FPI

Anies Baswedan penuhi panggilan Polda Metro Jaya, terkait ‘pelanggaran protokol kesehatan’ di markas FPI post thumbnail image

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi terkait kelompok massa di markas Front Advokat Islam (FPI) yang melanggar aturan kesehatan Covid-19.

Anies Baswedan tiba di Polda Metro Jakarta kira-kira pukul 09. 45 WIB.

“Hari ini, saya datang ke Mapolda (Metro Jaya) sebagai warga negara untuk memenuni undangan Polda, ” kata Anies Baswedan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurutnya, dia menerima surat undangan klarifikasi bertanggal 15 November 2020. “Yang saya terima kemarin (Senin) 16 November, memukul 14. 00 siang. ”

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melayangkan tulisan klarifikasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk meminta fakta terkait kerumunan massa pada kaum acara yang digelar pimpinan Depan Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Pemberitahuan pemanggilan Anies Baswedan ini berbenturan dengan pemberitahuan pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat, karena dianggap tidak melaksanakan perintah penegakan protokol kesehatan.

Pencopotan ini diumumkan sesudah Menkopolhukam Mahfud Md, dalam jumpa pers resmi, Senin (16/11) terang, mengatakan akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak berkecukupan bertindak tegas dalam menegakkan preskripsi protokol kesehatan Covid-19.

Mahfud MD serupa mengatakan, pelanggaran protokol kesehatan terkait acara Maulid Nabi dan perjamuan pernikahan anak pimpinan Front Advokat Islam (FPI), Rizieq Shihab pada Jakarta, merupakan “kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”.

Mahfud MD juga mengeklaim bahwa pihaknya sudah “memperingatkan”Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar meminta pemangku acara itu mematuhi protokol kesehatan tubuh.

Pada Senin (16/11) pagi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan TNI-Polri beserta Satuan Tugas Penanganan Covis-19 untuk menindak tegas siapapun yang melanggar aturan kesehatan Covid-19.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas mempercakapkan laporan Komite penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional di Istana Merdeka, Senin.

Pernyataan Presiden dan Mahfud ini muncul setelah masyarakat melontarkan kritikan terhadap apa yang disebutkan sebagai sikap tidak konsisten pemerintah terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Kritikan ini menyebut pemerintah dianggap bersikap tebang pilih, utamanya saat menyikapi kaum acara keramaian yang digelar arahan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Mereka menganggap pemerintah terkesan mengekalkan pelanggaran protokol kesehatan melalui kegiatan kerumunan massa FPI saat penjemputan Rizieq Shihab di bandara Soekarno-Hatta, acara penikahan anaknya di markas FPI di Jakarta, serta acara keramaian mereka di kawasan Pucuk, Jawa Barat.

Menanggapi berbagai kritikan tersebut, Senin (16/11), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak bersikap “basa-basi” saat memberikan dam kepada Rizieq Shihab karena sudah melanggar protokol kesehatan.

Anies mengatakan sanksi itu disebutnya sebagai bukti bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “serius” dalam menangani pandemi covid-19.

“Keseriusan tersebut dicerminkan dengan aturan dan sanksi denda. Sanksi denda di DKI itu bukan basa-basi, Rp50 juta itu membentuk perilaku, ” sekapur Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/11).

Berita tersebut akan terus dilengkapi.

Related Post