ABK Indonesia di kapal asing: Kebengisan dapat terus terjadi tanpa mereka diberi pembekalan saat direkrut, ‘Kami ditendang, dimaki ketika kelelahan’

ABK Indonesia di kapal asing: Kebengisan dapat terus terjadi tanpa mereka diberi pembekalan saat direkrut, ‘Kami ditendang, dimaki ketika kelelahan’ post thumbnail image

Kekerasan terhadap Anak Bahan Kapal (ABK) Indonesia di kapal asing yang berulang akan tetap terjadi bila para ABK tidak diberi pembekalan sesuai standar kompetensi dalam melaut, ujar M. Ego Suhufan dari National Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia,

Sementara Kementerian Tenaga Kerja meniti Plt Dirjen Binapenta dan PKK, Aris Wahyudi mengatakan akan melarang ABK yang tidak memenuhi penumpu kompetensi untuk bekerja di sungguh negeri.

Yang paling baru adalah dugaan kekerasan pula penahanan gaji terhadap ABK Indonesia di kapal ikan berbendera China, Long Xing 629.

Media playback tidak ada di set Anda

Pemerintah China belum merespons resmi keterangan itu dan belum juga menjawab pertanyaan BBC News Indonesia menghantam hal itu.

Keterangan dari Migrant Care menunjukkan itu menerima 205 aduan kekerasan terhadap ABK Indonesia di kapal langka, juga gaji yang ditahan, dalam kurun waktu delapan tahun akhirnya.

Koordinator National Destructive Fishing Watch (DFW)-Indonesia, M. Hamba Suhufan, menyebut konflik di kapal sering terjadi karena ABK asal Indonesia tidak dibekali kemampuan main di atas kapal asing.

“Ada ABK pokok Indonesia yang aslinya tinggal dalam daerah pegunungan dan tidak memafhumi cara melaut, nggak ngerti kendaraan pancing, jaring. Kemampuan bahasa selalu tidak dibekali, ” ujar Awak.

“Kadang-kadang mereka salah mengerti (perintah bahasa asing). Itu yang mungkin membuat suasana kerja menjadi tegang hingga akhirnya terjadi konflik di atas kapal, ” ujarnya.

Bila hal ini tak dibenahi, Abdi mengatakan praktik kekerasan di pesawat asing yang menimpa ABK Nusantara ‘akan terus berulang’.

‘Kami nggak mengerti, lalu dibentak’

Salah seorang ABK, Andrisen Ulipi, 23, menggambarkan ia tak menyangka cara bergerak di kapal ikan asing sangat berbeda dengan pengalamannya bekerja pada kapal kargo Indonesia.

Pria asal Manado itu memutuskan menjadi ABK di pesawat ikan berbendera China tahun 2019.

Dia mendaftar di sebuah agen pengiriman ABK di Pemalang, Jawa Timur, yang hanya mensyaratkannya menyerahkan KTP, KK, ijazah, buku pelaut, dan paspor.

Tak ada pembekalan mengenai cara bekerja di pesawat ikan atau perkenalan bahasa ganjil. Di kapal itu lah dia baru benar-benar belajar menangkap ikan.

“Kalau dalam Indonesia kan pakai jaring ramal kecil, di sana (kapal asing) jaring agak besar. Baru bersekolah saat di kapal, ” ujarnya.

“(Kami) nggak tahu jahit jaring bagaimana, tapi disuruh jahit. Lalu mandor dan kapten marah-marah, ” ujarnya.

Andrisen, lulusan SMK jurusan bangunan, mengatakan sejumlah ABK juga sering tak mengerti apa yang disampaikan oleh pimpinan pesawat yang berbahasa asing.

“Kami nggak ngerti. Dimarahin, dibentak-bentak sama dia. ”

Konflik biasanya memuncak ketika para ABK Indonesia kelelahan.

“Kami ditendang dan dimaki-maki ketika kelelahan, itu sudah pelik, ” katanya.

Dalam kurun waktu lima bulan, ia dan sejumlah rekannya berhenti bekerja dan pulang ke Indonesia karena mengaku mendapat perlakuan tak layak itu.

Hingga kini, Andrisen mengaku, belum mendapat gaji.

Bekerja tanpa sertifikasi

Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo, menyoroti perihal pelatihan dan sertifikasi ABK Indonesia.

Indonesia, kata Basilio, sudah meratifikasi The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, yang mengatur sertifikasi yang diperlukan oleh ABK.

Aturan yang dikeluarkan ILO itu, kata Basilio, penting karena Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menempatkan ABK di kapal ganjil, setelah Rusia dan China. Tetapi, proses sertifikasi itu kerap tak dilakukan.

“Banyak nelayan kita tidak dilengkapi sertifikasi yang layak, ” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelatihan untuk sertifikasi itu penting karena di luar negeri, kapal ikan yang digunakan umumnya di tempat 300 Gross tonnage (GT). Tengah, di Indonesia, kapal ikan di atas 150 GT saja dilarang.

Janji perketat izin ABK

Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan Aris Wahyudi mengatakan sesuai tahun 2017 tentang Pelestarian Pekerja Migran Indonesia idealnya orang yang bekerja di luar kampung memiliki sertifikat kompetensi.

“Kalau itu tidak dipenuhi, dampaknya akan mengikuti. Nanti dibodohi dan bargaining ketika membahas atau nego di perjanjian kerja menjadi benar terbatas, ” ujarnya.

Ia mengatakan kedepannya pihaknya akan melarang ABK yang tak memenuhi standar kompetensi untuk beroperasi di luar negeri.

Aris menambahkan kedepannya, pelatihan-pelatihan kompetensi itu akan diberikan Kementerian Perhubungan dan Kelautan dan Perikanan.

‘Lima kesempatan sulitkan pengawasan’

Awak Suhufan, Koordinator Nasional DFW Indonesia, menjelaskan mekanisme pengiriman ABK ke luar negeri dilakukan melalui lima jalur yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TIK, pemerintah wilayah dan jalur mandiri melalui kegiatan sama bisnis.

Akibat kondisi ini, ujarnya, upaya penjagaan ABK sangat sulit.

“KBRI akhirnya sulit mendekteksi keberadaan mereka untuk melakukan monitoring dan pengawasan karena aturan tiap-tiap instansi pengirim berbeda, ” sebutan Abdi.

Kejadian itu membuat data jumlah ABK Indonesia di kapal asing berbeda-beda.

Namun, pemerintah kerap mengatakan jumlahnya lebih daripada 500. 000, ujar Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Basilio Dias Araujo.

Basilio mengatakan harusnya keselamatan para praktisi diawasi Kemenaker.

Namun, ia menyebut, hingga saat ini Kemenaker enggan meratifikasi konvensi global untuk perlindungan para ABK, termasuk Konvensi Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan (K-188) yang disusun ILO.

“Bagaimana mau menekan negara lain terkait keselamatan ABK Indonesia kalau Indonesia sendiri tidak meratifikasi konvensi yang bisa memberikan perlindungan? ” katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal tersebut diwakili Plt Dirjen Binapenta serta PKK, Aris Wahyudi, belum meluluskan jawaban terkait tudingan itu sebab ia berkata “masih perlu membongkar-bongkar tahu”.

Terkait dengan pengiriman ABK, ia mengucapkan sejauh ini, hal itu diatur oleh Kementerian Perhubungan.

“Untuk awal kapal, kemenaker belum masuk, ” katanya.

Untuk menyelesaikan urusan tumpang tindihnya aturan mengenai izin keberangkatan ABK, Aris mengatakan kementerian terkait akan melakukan harmonisasi patokan.

Peraturan tersebut kini dibahas dalam Rancangan Sistem Pemerintah tentang Perlindungan Awak Pesawat Niaga dan Awak Kapal Perikanan, katanya.

Related Post

Ledakan Lebanon: Dubes RI antisipasi dampak ekonomi setelah ledakan menyebabkan puluhan meninggal dan ribuan luka-luka termasuk satu perempuan WNI

Ledakan Lebanon: Dubes RI antisipasi dampak ekonomi setelah ledakan menyebabkan puluhan meninggal dan ribuan luka-luka termasuk satu perempuan WNILedakan Lebanon: Dubes RI antisipasi dampak ekonomi setelah ledakan menyebabkan puluhan meninggal dan ribuan luka-luka termasuk satu perempuan WNI

Diperbarui sejam yang lalu Sumber gambar, Getty Images Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Thohari, mengatakan pihaknya mengantisipasi kesulitan pasokan makanan dalam beberapa hari mendatang setelah ledakan dahsyat di