Abdee ‘Slank’ menjadi Komisaris Telkom, antara ‘balas jasa’ serta keahlian ‘digitalisasi konten’

3 jam yang lalu

Sumber gambar, J. Quinton/WireImage/Getty

Penunjukan gitaris grup musik Slank, Abdi Negara Nurdin, sebagai komisaris PT Telkom Indonesia dianggap lebih sebagai “balas jasa” ketimbang kemampuannya dalam tempat telekomunikasi, kata pengamat kebijakan publik.

Dalam besar kali pemilihan presiden 2014 dan 2019, Abdee ‘Slank’ – begitu sebutannya porakporanda dikenal sebagai relawan pembantu kampanye Presiden Joko Widodo. Diduga faktor inilah yang melatari penunjukannya sebagai komisaris perusahaan BUMN itu.

“Ucapan terima kasih inilah dengan menjadi spekulasi manakala seseorang tadi diangkat menjadi anggota dewan komisaris, ” prawacana pengamat kebijakan publik lantaran Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, Minggu (30/05).

Tetapi penilaian ini dipertanyakan seorang pejabat di Kementerian BUMN yang menyebut penunjukan itu didasarkan pengalaman Abdee pada “digitalisasi konten”.

Lagipula, “Kalau dikatakan tempat relawan dan mau ‘balas jasa’, semestinya sejak zaman dong dia [Abdee ‘Slank’] di komisaris.

“Ini ‘kan enggak. Telah bertahun-tahun baru kita jadikan beliau jadi komisaris pada Telkom, ” kata Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, Minggu malam.

Sumber gambar, Hafidz Mubarak A/ANTARA MEMOTRET

Sementara, Komisi VI DPR berjanji akan menilai kinerja Abdee ‘Slank’ selama enam bulan ke depan. Apabila dia tidak dapat menjalankan perannya, DPR mau meminta Menteri BUMN buat mencopotnya.

“Kalau yang terlibat [Abdee ‘Slank’] tidak mampu [bekerja], hanya sekedar makan gaji menjadijadi, numpang nama, kita bakal kritik.

“Kalau perlu kita minta BUMN untuk mengganti yang bersangkutan, ” kata anggota Komisi VI DPR yang juga politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade, kepada BBC News Nusantara.

Sebelumnya, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUSPT) PT Telkom Indonesia, Jumat (28/05), menjadikan Abdi Negara Nurdin atau dikenal Abdee ‘Slank’ menjadi salah satu banjaran Komisaris Telkom.

Penunjukan itu menimbulkan polemik tajam dalam media sosial, sebagian penggunanya mengkritik kebijakan itu, tetapi ada pula yang mendukungnya.

Apa tanggapan grup irama ‘Slank’?

Belum ada tanggapan dari Abdee ‘Slank’ atas penunjukannya sebagai komisaris PT Telkom, tetapi persekutuan musik Slank dalam laman Instagramnya mengucapkan selamat kepadanya.

“Semoga amanah dan bisa membawa perubahan lebih jalan, ” demikian komentar perkumpulan musik Slank di laman Instagramnya.

Komentar itu disertai foto para personil agregasi musik itu – termasuk sosok sang gitaris Abdee.

Sejumlah laporan menyebutkan, Abdee ‘Slank’ disebut terlibat di tim relawan mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2014 dan 2019.

Grup irama Slank dilaporkan pula tampil dalam konser penutup aksi Pilpres 2019. Mereka disebutkan menciptakan lagu “Bareng Jokowi”.

Dalam Pilpres 2014, perserikatan musik ini dilaporkan menjunjung capres Joko Widodo di dalam konser “Salam 2 Jari”.

Sebelum Abdee, ada sejumlah anggota relawan, tim aksi, serta pendukung calon kepala Joko Widodo ditunjuk jadi komisaris di BUMN.

Baca juga:

‘Banyak orang berspekulasi: Ini perkara politik, balas jasa’

Pengamat kebijakan publik sebab Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, mengatakan Kementerian BUMN semestinya menjelaskan alasan di balik penunjukan musikus Abdi Negara Nurdin sebagai bagian komisaris PT Telkom.

Peristiwa itu dia tekankan supaya peristiwa ini tidak menjelma polemik tajam di klub, yang menurutnya apabila tak dikelola dengan baik, mau menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah.

“Agar masyarakat tahu faktual kalau dia [Abdee ‘Slank’] memahami masalah di perusahaan ini, misalnya track record nya, misalnya dia dulu pernah memimpin usaha di bidang apa, sehingga ada kaitannya dengan bidang ini, ” ujar Lina Miftahul kepada BBC News Nusantara, Minggu (30/05).

Sumber tulisan, Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Yaitu, anggota dewan komisaris harus memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan secara salah satu fungsi manajemen, serta memiliki pengetahuan dengan memadai di bidang usahanya.

“Nah, apakah musisi bisa menjadi anggota badan Komisaris, tentu saja, kalau menurut aturan ini, sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan ini, bisa [ditunjuk], ” ujarnya.

Meskipun demikian, sambungnya, ketika sebagian masyarakat mempertanyakan apakah sosok tersebut menutup dua persyaratan itu, negeri harus bisa menjelaskannya.

“Akhirnya banyak orang berspekulasi, sepertinya ini ‘urusan politik’, yaitu pemberian [balas jasa] kepada seseorang yang selama ini menjadi pendukung [Jokowi dalam dua kali pilpres], ” kata Lina.

Sumber gambar, Kornelis Kaha/ANTARA MEMOTRET

Sebagai penanggungjawab kongsi milik negara, Kementerian BUMN seyogyanya ‘melibatkan’ masyarakat buat menempatkan dewan komisaris atau direksinya, tambahnya.

Tetapi kala kalau ‘politik bermain’, perkiraan susah, akhirnya kemudian membuat masyarakat bertanya-tanya, karena alasan-alasan tidak dijelaskan dengan cukup baik oleh pemerintah pada masyarakat, ” paparnya.

“Dan ini bukan hanya seluruhnya ini. Sepertinya pemerintah sekarang banyak menentukan anggota komisaris, yang akhirnya semua karakter tahu, ini ‘bagi-bagi kue’ saja kepada para pendukung, ” katanya, menduga.

Idealnya, menurut Lina, orang-orang dengan ditunjuk untuk menduduki komisaris sebuah BUMN harus “mampu dan kemudian mumpuni” di bidangnya.

“Kalau kasus di Telkom, berarti orang-orang tersebut memang harus paham bagian telekomunikasi, ” tandas Lina Miftahul Jannah, staf pengajar di Fakultas Ilmu Tata laksana, Universitas Indonesia.

Kementerian BUMN tolak tuduhan ‘balas jasa’

Staf ahli Menteri BUMN, Arya Sinulingga menolak anggapan yang menyebut penunjukan Abdee ‘Slank’ sebagai ‘balas jasa’ atas perannya sebagai relawan capres Joko Widodo dalam dua kali pilpres.

Apabila didasari ‘balas jasa’, menurut Arya, pemerintah akan menunjuknya untuk duduk di jabatan tertentu di pemerintahan, “jauh-jauh hari” sebelumnya.

“Kalau dikatakan karena tempat relawan dan [kita] mau balas kebaikan, semestinya sejak dulu dong di komisaris [BUMN]. ‘Kan ini enggak. Sudah bertahun-tahun baru kita jadikan beliau jadi komisaris dalam Telkom, ” papar Arya kepada BBC News Indonesia, Minggu (30/05) malam.

Sumber gambar, Kompas. com/Ardito Ramadhan D

“Artinya sungguh ini bukan soal beliau [Abdee ‘Slank] dekat atau tidak dekat. Akan tetapi kita tidak menjadikan tersebut sebagai acuan sehingga tempat menjadi komisaris, tidak hanya itu, ” tambahnya.

Departemen BUMN, demikian Arya, menetapkan Abdee sebagai komisaris PT Telkom, karena dia dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman pada apa yang disebutnya sebagai aspek “digital konten”.

“Abdee adalah karakter yang juga punya piawai di bidang itu. Jauh sebelum ada startup pada tahun 2000, dia telah melakukannya untuk digital musik, ” kata Arya.

Tempat menolak jika disebut gitaris Slank itu “sekadar seniman”. “Dia juga orang dengan memilki kemampuan manajemen seni. mengelola industri seni, serta lain-lain. Beliau sudah punya pengalaman di bidang tersebut, ” tambahnya.

Tugas Abdee nantinya adalah mengawasi & memberi masukan terkait tadbir dan khususnya digital konten, kata Arya.

‘Kalau hanya makan gaji menikam, kita minta diganti’

Sementara, anggota Komisi VI DPR yang membidangi masalah BUMN, Andre Rosiade, mengutarakan pihaknya akan menilai kemampuan Abdi Negara Nurdin di rentang hingga enam kamar ke depan.

“Kalau yang bersangkutan tidak mampu, cuma sekadar makan gaji picik, numpang nama, kita hendak kritik. Kalau perlu kita minta BUMN untuk menyilih yang bersangkutan, ” kata Andre Rosiade kepada BBC News Indonesia, Minggu (30/05) petang.

Sumber gambar, JEWEL SAMAD/AFP

Hal ini tempat tekankan menanggapi pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, yang menyebutkan kalau Abdee memahami dan ulung tentang “konten digital”.

“Apakah betul itu? Nah, Tip VI akan mengawasinya, ” ujarnya.

Menurutnya, siasat inilah yang bisa ditempuh DPR, lantaran penunjukan & pemberhentian Direksi dan Komisaris BUMN itu sepenuhnya wewenang Menteri BUMN.

Menanggapi latar belakang Abdee ‘Slank’ yang pernah menjadi anggota tim relawan capres Joko Widodo, Andre menganggap hal itu sebagai kenyataan yang ada dalam Indonesia.

Dia mengeklaim peristiwa ini juga dipraktekkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono saat menjadi presiden. “Contohnya Andi Arif [politikus Partai Demokrat], sempat jadi komisaris di BUMN, ” katanya.

Fakta semacam ini disebutnya banyak ditemukan di daerah-daerah, baik setara provinsi, kabupaten, atau kota.

“Sudah hal yang pelik [pejabat daerah dan pusat] menetapkan tim sukses atau relawannya menjadi pejabat publik, ” ujar Andre.

Menanggapi pertanyaan apa yang terjadi apabila mereka yang ditunjuk tidak memenuhi persyaratan, Andre memandang hal itu seharusnya telah dipikirkan oleh pejabat yang menunjuknya.

“Kalau ternyata mereka mengangkat relawan atau tim sukses yanga tidak punya kompeten, ya, yang rugi adalah penguasa. Ini efek yang mengangkatnya, ” tandasnya.

Related Post